Gunakan UU Terorisme untuk Hoax, Pengamat Sebut Nalar Wiranto keblinger

Hoax. (Ilustrasi) Foto: Indianatimes

Hoax. (Ilustrasi) Foto: IndianatimesH

Sketsanews.com, Jakarta – Wacana yang dilontarkan Menkopolhukam RI Wiranto terkait penggunaan UU Terorisme untuk tangani hoaks politik dinilai sebagai nalar keblinger. Hal ini mengingat wacana tersebut justru dapat memantik keprihatinan banyak pihak, terutama dari kelompok yang cukup paham terkait substansi UU Terorisme dan relasinya dengan persoalan politik terkait pemilu.

Hal ini disampaiakan Direktur The Community Ideological Islamic Analyst (CIIA), Harits Abu Ulya dalam keterangan tertulis kepada media, Kamis (21/3/2019).

“UU terorisme untuk pemilu, ini nalar keblinger?” tanya Harits.

UU Terorisme menyebut “terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal, dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, Iingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.”

Harits menailai, pernyataan Wiranto adalah tafsir subyektif terhadap definisi yang termaktub dalam UU Terorisme No 5 Tahun 2018. Berdasarkan UU Terorisme, ia menerangkan, terorisme dapat diartikan sesuatu yang menimbulkan ketakutan di masyarakat.

“Mengacu definisi tersebut, publik bisa menakar wacana Menkopolhukam Wiranto seperti yang terekam oleh banyak media,” tandas Harits.

Harits menambahkan, penyebaran hoaks yang menyebabkan seseorang kehilangan hak pilih dapat dijangkau oleh UU Pemilu, sehingga tidak perlu menggunakan UU Terorisme. UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juga masih relevan untuk dijadikan payung hukum.

“Alur logika Wiranto bisa dianggap keblinger meski terkesan benar. Publik dengan mudah menangkap itu ‘nalar otak-atik matuk-otak atik gatuk’ sebagai bentuk upaya menampilkan sikap represif yang vulgar karena kepentingan politik kekuasaan,” kata dia.

Ia juga menegaskan pentingnya pembentukan Badan Pengawas seperti yang direkomendasikan UU Terorisme. Badan tersebut bisa memberikan fungsi pengawasan sehingga rezim pemerintah tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.

“Jangan sampai hanya karena ingin memenuhi syahwat kekuasaan dan kepentingan politik opuntunir lainya akhirnya membajak substansi UU dan suka-suka memberi penafsiran dan penggunaannya,” pungkasnya. (Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: