Habib Rizieq 2 Kali Dapat SP3, Ray Rangkuti Kritik Kerja Polisi

Ray Rangkuti

Ray Rangkuti

Sketsanews.com, Jakarta – Pengamat politik Ray Rangkuti mengkritik kepolisian usai Polri membenarkan terbitnya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus dugaan chat pornografi yang menjerat tokoh Front Pembela Islam, Habib Rizieq Shihab (HRS).

Dengan dua kali mendapat SP3 dalam waktu berdekatan, Ray menilai penegakan hukum seperti tidak dijalankan dengan prinsip kehati-hatian, teliti, serta tidak mendahulukan asas perlindungan HAM.

“Dua kali HRS mendapat SP3 memperlihatkan kecerobohan dan serampangan penyidik. Alasan Polri menyebut belum ditemukannya pengunggah chat yang dimaksud memperkuat penilaian ini,” ujar Ray, melalui pesan aplikasi Whatsapp, Minggu (17/6/2018).

Menurutnya, jika menemukan pengunggah adalah sarat penetapan tersangka, maka sudah sejak awal seharusnya HRS tidak dapat dinyatakan tersangka sampai ditemukan siapa yang melakukan pengunggahan chat tersebut.

Ia mengaku sangat heran terhadap kepolisian yang menetapkan HRS sebagai tersangka padahal syarat untuk hal dimaksud tidak terpenuhi.

Seperti dilansir dari Tribunnews, Ray pun mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk segera melakukan penyelidikan internal terhadap pelaku atau oknum polisi yang pernah mengeluarkan surat penetapan HRS sebagai tersangka.

Ia mengatakan kali kedua HRS mendapat SP3 dari dua kasus yang berbeda, sangatlah mengkhawatirkan.

“Kapolri perlu mencari tahu, apakah penetapan itu dilakukan atas dasar penegakan hukum atau karena hal-hal lain yang tidak terkait dengan penegakan hukum,” ungkapnya.

“Kapolri tidak boleh membiarkan hal ini begitu saja. Dua kali penetapan tersangka yang buru-buru, bukan saja telah menghancurkan harkat martabat seseorang, terpaksa jauh dari negeri sendiri, hidup dengan penuh fitnah, tetapi juga mengsignalkan bahwa hukum dapat dipergunakan untuk tujuan-tujuan yang tidak berkaitan dengan penegakan hukum,” imbuh dia.

Polri, lanjut dia, berkewajiban memastikan bahwa institusi ini tidak dapat dipergunakan untuk kepentingan membungkam orang, merampas kebebasan warga, memgintimidasi seseorang hanya karena kepentingan orang perorang.

“Demokrasi kita dipertaruhkan untuk kepentingan orang perorang. Adalah tanggungjawab Kapolri memastikan hal ini tidak boleh terulang di masa depan. Memastikan kepolisian untuk benar-benar professional dalam tugasnya,” pungkas Ray. (Wis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: