Hasil Survei LIPI: Jokowi Ungguli Prabowo hingga Elektabilitas Demokrat Kalah dari PPP

Prabowo dan Jokowi /Tribunnews

Sketsanews.com, Jakarta – Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) merilis hasil survei mereka terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Hasil survei tersebut disampaikan oleh analis politik LIPI Syamsuddin Haris melalui akun Twitternya @Sy_haris.

Hasil survei LIPI menunjukkan elektabilitas Presiden Joko Widodo (Jokowi) hingga kini berada di posisi teratas

Berdasarkan survei LIPI, apabila ada 3 capres, Jokowi tetap unggul dengan 57,4 persen.

Posisi kedua ditempati oleh Prabowo dengan selisih yang cukup jauh, yakni 25,8 persen.

Sedangkan di posisi ketiga ada Gatot Nurmantyo dengan 4,9 persen.

Jika simulasi dua nama pilihan responden terhadap capres, Jokowi masih tetap unggul di hasil survei tersebut.

Jokowi dipilih responden sebanyak 58,2 persen, sedangkan Prabowo hanya 26,6 persen, seperti yang dikutip dari Tribunnews.

Meski demikian, presentase responden yang tidak menjawab cukup tinggi, bekisar 11 persen untuk opsi 3 nama, dan 13,9 persen untuk pilihan 2 nama.

Sementara itu, survei elektablitas partai menempatkan PDIP di posisi teratas, dengan 24,1 persen.

Disusul Golkar dengan 10,2 persen, Gerindra dengan perolehan angka 9,1 persen, PKB dengan 6,0 persen, dan PPP dengan 4,9 persen.

Sementara Partai Demokrat bertengger diposisi keenam dengan perolehan angka 4,4 persen, selisih 0,5 persen dari PPP yang lebih unggul.

Meski demikian, responden yang tidak menjawab atau menentukan pilihannya terbilang cukup tinggi, yakni sebesar 26,1 persen.

elain elektabilitas calon presiden dan partai, Syamsuddin Haris juga mengunggah faktor-faktor yang menyebabkan seseorang pindah partai.

Mulai dari partai yang tidak ideologis, tak ada standr etik yang mengikat politisi dan partai, pragmatisme, hingga konflik pribadi masing-masing politisi.

@Sy_haris: “Faktor pindah partai:

1. Partai2 kita tdk ideologis shgg politisi tdk punya beban moral jk pindah parpol;

2. Tdk ada standar etik yg mengikat politisi & partai shg se-olah2 sah2 saja;

3. Pragmatisme yg merajalela shgg politik hanya kekuatan;

4. Konflik pribadi masing2 politisi,” tulisnya.

Menurut Syamsuddin Haris, fenomena tersebut berdampak buruk bagi demokrasi.

@Sy_haris: “Fenomena pindah partai berdampak buruk bagi demokrasi krn yg dikejar politisi mereka.

Rakyat masa lalu bukan nonfaktor dlm proses politik.

Suara rakyat saat pemilu dan pilkada setelah itu dicampakkan.

Itulah ironi demokrasi prosedural.”

(Eni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: