Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines Demokrasi Berbuah Seorang Preman Kuasai Parlemen

Demokrasi Berbuah Seorang Preman Kuasai Parlemen

Sketsanews.com, Jakarta – Sidang kasus penggelapan uang e-KTP belum selesai artinya terus berjalan dan sasarannya langsung mengarah kepada ketua partai Golkar yakni Setya Novanto. Dan sebenarnya sudah sampai pada taraf pemanggilan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Setya Novanto.

Namun yang sangat mengagetkan adalah proses pemanggilan selalu nihil masalahnya pihak tersangka yang sekaligus menjadi ketua DPR RI periode sekarang selalu menghindar. Bahkan terdengar kabar bahwa Setya Novanto sedang dirawat di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur. Setya juga pernah dirawat di Rumah Sakit Siloam, Semanggi.

Menurut seorang saksi yang juga menjabat ketua Partai Golkar, Nurdin Halid, membenarkan bahwa Setya Novanto dirawat di RS mewah di Jakarta dan dia sempat memamerkan foto Setya Novanto yang ramai diperbincangkan oleh para netizen. Karena dalam foto tersebut banyak terdapat kejanggalan, diantaranya adalah posisi tidur dalam keadaan setengah duduk.

Beberapa waktu kemudian, proses pemanggilan terus berjalan dan sampai pada taraf jemput paksa kepada Novanto. Ini tepatnya terjadi hari Rabu, 15/9/2017 Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penangkapan untuk Ketua DPR Setya Novanto.

Namun Novanto sebelumnya mangkir dari pemeriksaan sebagai tersangka. Salah satu alasan dia mangkir adalah sedang melakukan uji materi terhadap Undang-Undang KPK.

Novanto juga memilih berada di gedung DPR mengikuti rapat paripurna ketimbang menghadiri pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus korupsi e-KTP.

Desas-desus akan dilakukannya upaya menjemput Novanto mencuat menjelang Rabu petang. Saat itu sudah beredar kabar mengenai adanya tim dari KPK yang berangkat menjemput Novanto.

Sebagaimana yang pertama, proses jemput paksa ini pun mengalami kegagalan pasalnya pihak tersangka Novanto sudah kabur duluan. Setelah menghilangkan diri selama 24 jam kemudian terdengar berita bahwa Novanto mengalami kecelakaan.

Media Inggris, The Guardian, menyebut keberadaan Setya Novanto di rumah sakit sebagai “penutup yang dramatis”. Menurut media tersebut, insiden itu memang menutup rangkaian perkembangan kasus dugaan korupsi yang menyandung Setya Novanto, mulai dari menghindari KPK sampai kecelakaan.
“Setelah berulangkali menghindari panggilan pemeriksaan dari KPK, surat penangkapan akhirnya dikeluarkan, Rabu (15/11/2017),” demikian isi artikel The Guardian, Jumat.

Begitulah kronologinya mengenai sang ketua parlemen, yang sempat mengusik pikiran kita adalah bagaimana bisa seorang Novanto yang bermental pengecut dan penjahat sekaligus dikarenakan telah merampok harta rakyat menjadi pejabat nomor satu di parlemen.

Barangkali pernyataan ini sangatlah menyakitkan namun begitulah kenyataannya, banyak fakta yang membuktikan bahwa Setya Novanto merampas harta rakyat Indonesia.

Dalam politik Indonesia, kasus PT Freeport Indonesia 2015—dikenal pula sebagai Kasus “Papa Minta Saham”, adalah sebuah kasus dan skandal politik ketika Ketua DPR RI Setya Novanto (dari Partai Golkar) disebut mencatut nama Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk meminta saham dalam sebuah pertemuan dengan PT Freeport Indonesia.

Kasus lain yang tidak terselesaikan adalah Kasus pengalihan hak tagih Bank Bali tahun 1999. Pengalihan hak piutang (cassie) PT Bank Bali kepada Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) yang diduga merugikan negara Rp 904,64 miliar. Kasus ini meletup setelah Bank Bali mentransfer Rp 500 miliar lebih kepada PT Era Giat Prima, milik Setya, Djoko S. Tjandra, dan Cahyadi Kumala.

– Kasus penyelundupan beras dari Vietnam sebanyak 60 ribu ton. Setya bersama rekannya di Golkar, Idrus Marham, diduga sengaja memindahkan 60 ribu ton beras yang diimpor Inkud, dan menyebabkan kerugian negara Rp 122,5 miliar. Keduanya dilaporkan pada Februari-Desember 2003 telah memindahkan dari gudang pabean ke gudang nonpabean. Padahal bea masuk dan pajak beras itu belum dibayar.

Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. Nama Setya Novanto disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan paket penerapan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri.

Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin menyebut Setya dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, sebagai pengendali proyek e-KTP. Nazaruddin menuding Setya membagi-bagi fee proyek e-KTP ke sejumlah anggota DPR.

Setya dituduh meminta fee 10 persen ke Paulus, pemilik Tannos PT Sandipala Arthaputra yang merupakan anggota konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, yang memenangi tender proyek e-KTP. Pertemuan berlangsung tiga kali di Jakarta.

Demikian beberapa bukti kalau Setya Novanto seorang pejabat bermental perampok, tapi kenapa justru dia bisa menguasai kursi di Parlemen makanya jawabannya hanya satu yaitu sistem demokrasi yang rusak sehingga tidak bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, antara yang salah dengan yang benar.

Solusinya adalah dengan mengganti sistem demokrasi dengan sistem yang lebih baik.

(jp)

%d blogger menyukai ini: