Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, Politik Fadli Zon: ASEAN Harus Bisa Mendorong Myanmar Hentikan Kekerasan Terhadap Rohingya

Fadli Zon: ASEAN Harus Bisa Mendorong Myanmar Hentikan Kekerasan Terhadap Rohingya

Pengungsi Rohingya di India.

Sketsanews.com, Jakarta — Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, memimpin delegasi parlemen Indonesia mengikuti Sidang Umum ke-38 ASEAN Inter-Parliamentary Assembly (AIPA) yang diselenggarakan di Manila, Filipina.

Sidang akan dibuka pada Sabtu (16/9/2017) akan dihadiri oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Meski Sidang Umum baru akan dibuka pada (16/9/2017) namun pada Jumat, (15/9/2017) delegasi parlemen Indonesia berhasil membuat hangat pertemuan Komite Eksekutif AIPA yang bertugas untuk menyusun seluruh agenda persidangan.

Perkaranya, delegasi Indonesia gigih mempertahankan agar parlemen negara-negara ASEAN memberikan sikap yang tegas dan jelas atas tragedi kemanusiaan yang menimpa etnis Rohingya di Myanmar.

“Isu mengenai Rohingya ini harus mendapatkan tanggapan dan sikap yang jelas dari delegasi parlemen negara-negara ASEAN. Sebab, isu tersebut sudah menjadi isu dunia. Parlemen Kanada sudah bicara, parlemen negara-negara Eropa sudah bicara, termasuk Presiden Duterte juga sudah bicara. Jika negara-negara ASEAN tidak bisa memberikan sikap yang jelas dan tegas atas isu yang ada di depan pelupuk mata ini, apa gunanya ASEAN dan AIPA?! Itu posisi parlemen Indonesia dalam menyikapi kasus tragedi kemanusiaan di Rohingya,” kata Fadli Zon melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (16/9/2017).

Fadli menuturkan, DPR RI sebenarnya telah menyiapkan satu draf resolusi terkait Rohingya. Namun draf itu telah mendapatkan tanggapan keberatan dari parlemen Myanmar. Mereka ingin agar resolusi itu didrop, tidak dimasukan ke dalam agenda AIPA dan tentu saja hal itu tak bisa diterima delegasi Indonesia

“Kami sebenarnya sangat terbuka kepada Myanmar untuk mengkoreksi dan memperbaiki draf resolusi itu, jika mereka keberatan dengan redaksi awal yang kami bawa. Jika mereka keberatan dengan nada kecaman terhadap aksi kekerasan atas etnis Rohingya, kami telah mengusulkan untuk memperlunak resolusi tersebut menjadi resolusi atas krisis kemanusiaan di Myanmar,” tuturnya.

“Mereka menolak juga. Mereka mengatakan tidak ada krisis kemanusiaan di Myanmar. Malah delegasi parlemen mengatakan bahwa mereka di Rohingya itu teroris. Tentu kami keberatan karena dunia sudah menyaksikan kekerasan terhadap orang-orang biasa dan lemah,” tambahnya.

Menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, forum lobi yang dihadiri Indonesia, Myanmar, Filipina dan Singapura tak menemukan kesimpulan.‎ Dirinya menegaskan bahwa posisi delegasi parlemen kita jelas, resolusi atas Rohingya itu sama sekali bukan untuk mencampuri urusan dalam negeri Myanmar, tapi untuk memberi bukti jika ASEAN dan AIPA benar-benar hadir saat terjadi krisis kemanusiaan di halamannya sendiri.

“Kita bisa dan biasa menyusun resolusi atas konflik di Palestina, atau kawasan lainnya, misalnya, tapi anehnya kita sulit sekali menyusun resolusi atas konflik yang terjadi di kawasan kita sendiri. Itu yang kami sampaikan kepada delegasi lainnya,” ujarnya.

Penyelesaian krisis kemanusiaan di Rakhine, kata Fadli Zon tidak mungkin bisa dicapai jika tidak melibatkan pemerintah dan parlemen Myanmar, itu sebabnya melalui AIPA Indonesia mendorong mereka untuk menyusun resolusi atas isu tersebut. Selain Myanmar, krisis itu tidak mungkin juga diselesaikan jika tidak ada dorongan dari dunia internasional, terutama dari pemerintah dan parlemen negara-negara ASEAN yang sekawasan.

“Meski dalam sidang Komite Eksekutif siang tadi beberapa negara masih menggantung sikapnya, karena beberapa dari mereka berpandangan jika isu itu hanyalah isu terbatas antara delegasi Indonesia dengan delegasi Myanmar, namun karena kegigihan sikap delegasi Indonesia dalam membahas isu Rohingya, akhirnya sejumlah negara menyatakan dukungannya secara terbuka, bahwa negara-negara ASEAN, terutama anggota parlemennya, harus segera bersikap dan terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar,” paparnya.

“Kami berharap agar delegasi parlemen Myanmar membuka ruang dialog terhadap negara-negara ASEAN lainnya terkait isu kemanusiaan Rohingya. Isu yang kami tawarkan adalah isu krisis kemanusiaan. ASEAN dan AIPA harus terlibat dalam setiap isu kemanusiaan yang terjadi di kawasannya sendiri. Tak boleh menutup mata,” tandasnya, dikutip dari Tribunnews.

(Ad)

%d blogger menyukai ini: