Sketsa News
Home Editorial, Headlines Indonesia Hancur 2030, Inilah Penyebabnya

Indonesia Hancur 2030, Inilah Penyebabnya

Sketsanews.com, Jakarta – Indonesia diperkirakan akan hancur pada tahun 2030, demikian pernyataan yang disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, dalam pidato di satu acara di Universitas Indonesia tahun lalu.

Pernyataan ini pun menjadi perbincangan publik, namun Politikus Gerindra Elnino Husein Mohi mengatakan, pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang menyebut Indonesia akan hancur pada 2030 merupakan bentuk peringatan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar selalu waspada.

Ia menjelaskan bahwa ungkapan Prabowo itu memiliki pesan agar semua pihak selalu menjaga persatuan dan kesatuan satu dengan yang lain berhadapan dengan berbagai macam persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Ada beberapa alasan kenapa Prabowo Subianto mengatakan bahwa Indonesia akan hancur pada tahun 2030. Karena banyak kajian-kajian yang membahas tentang Indonesia bahwa Republik Indonesia akan hilang pada tahun 2030. Alasan lainnya adalah karena sikap semena-mena dari para elite politik.

Sebenarnya prediksi akan kehancuran Indonesia sudah pernah diungkapkan beberapa tahun yang silam, artinya ini bukanlah yang pertama kali.

Ketika tahun 60 an, Indonesia diperkirakan akan mengalami kehancuran dikarenakan terjadi pemerosotan dalam bidang ekonomi. Demikian pula di tahun 1988, Indonesia juga diprediksi akan hancur karena krisis ekonomi.

Namun sebaliknya justru ekonomi kita tumbuh dan kita bisa masuk G20, krisis ekonomi justru memberikan efek positif. Ia berpendapat, kondisi itu malah menyatukan perbedaan di Indinesia.

Pertanyaan yang muncul adalah benarkah Indonesia akan hancur secara fisik atau justru akan sebaliknya, yaitu menjadi lebih jaya.

Kalau kita lihat kembali alasan yang dilontarkan oleh Prabowo bahwa Indonesia akan hancur dikarenakan sikap para elite politik, maka hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi rakyat Indonesia.

Artinya masyarakat sudah mulai tidak percaya lagi dengan para wakilnya yang duduk di kursi dewan. Ini akan menjadi motor penggerak perubahan menjadi negeri yang lebih baik dan bermartabat.

Pasalnya, para pemimpin bangsa ini dari para pendahulunya sampai pemerintah sekarang justru telah menggadaikan bangsa ini dengan hutang ke luar negeri.

Berdasarkan data yang dikompilasi dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Senin (13/2/2017), melongok perkembangan utang dan rasio utang pemerintah pusat dari masa ke masa, puncaknya ada di 1998, ketika krisis moneter menghantam Indonesia.

Diketahui era mantan presiden Soeharto meninggalkan utang Rp 551,4 triliun atau ekuivalen US$ 68,7 miliar. Saat itu, rasio utang mencapai 57,7 persen terhadap PDB.

Pemerintahan selanjutnya yang dipimpin BJ Habibie (1998-1999), utang Indonesia mencapai Rp 938,8 triliun atau setara dengan US$ 132,2 miliar. Rasio utang membengkak jadi 85,4 persen dari PDB.

Sementara kepemimpinan berikutnya beralih ke tangan Gus Dur (1999-2001). Nilai utang pemerintah membumbung tinggi di periode 2000 menjadi Rp 1.232,8 triliun, namun dalam denominasi dolar AS, jumlahnya turun menjadi US$ 129,3 miliar. Ketika itu, rasio utang makin parah menjadi 88,7 persen.

Usai Gus Dur mundur dari kursi kepresidenan pada 2001 dan digantikan Megawati Soekarnoputri (2001-2004). Pada era pemerintahan anak dari Presiden ke-1 Soekarno itu, posisi utang Indonesia dan rasio utang terhadap PDB, meliputi:

2002: Rp 1.223,7 triliun atau US$ 136,9 miliar, rasio utang 67,2 persen.

2003: Rp 1.230,6 triliun atau US$ 145,4 miliar dan rasio utang 61,1 persen.

2004: Rp 1.298 triliun atau US$ 139,7 miliar, rasio utang 56,5 persen.

Estafet kepemimpinan Republik Indonesia selanjutnya diserahkan kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). SBY berkuasa selama dua periode, yakni periode I (2004-2009) dan periode II (2009-2014).

Di masa pemerintahan SBY, rasio utang dan nilai utang Indonesia mencapai:

2005: Rp 1.311,7 triliun atau US$ 133,4 miliar, rasio utang 47,3 persen.

2006: Rp 1.302,2 triliun atau US$ 144,4 miliar dengan rasio utang 39 persen.

2007: Rp 1.389,4 triliun atau Rp 147,5 miliar, rasio utang 35,2 persen.

2008: Rp 1.636,7 triliun atau Rp 149,5 miliar, rasio utang 33 persen.

2009: Rp 1.590,7 triliun atau US$ 169,2 miliar, rasio utang 28,3 persen.

2010: Rp 1.681,7 triliun atau US$ 187 miliar, rasio utang 24,5 persen.

2011: Rp 1.809 triliun atau US$ 199,5 miliar, rasio utang 23,1 persen.

2012: Rp 1.977,7 triliun atau US$ 204,5 miliar, rasio utang 23 persen.

2013: Rp 2.375,5 triliun atau US$ 194,9 miliar, rasio utang 24,9 persen.

2014: Rp 2.608,8 triliun atau US$ 209,7 miliar, rasio utang 24,7 persen.

Dengan melihat kondisi semacam ini maka tidak menutup kemungkinan bangsa Indonesia akan mengalami kehancuran.

Maka sebagai solusinya adalah pemerintah harus berani menutup semua hutang ke luar negeri. Dan kemudian bersama rakyat mengelola sumber daya alam dan manusia untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

(jp)

%d blogger menyukai ini: