Sketsa News
Home Editorial, Headlines Mahalnya Harga Politik Indonesia

Mahalnya Harga Politik Indonesia

Komisioner Ilham Saputra (kiri) bersama Komisioner Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) saat menyampaikan rekapitulasi sementara pencalonan pemilihan kepala daerah 2017 semalam. Foto/KORAN SINDO/Dian Ramdhani

Sketsanews.com, Jakarta – Suhu politik Indonesia menjelang Pilkada 2018 secara serentak di beberapa daerah mulai memanas. Hal ini disebabkan karena adanya pinang-meminang pasangan calon dengan partai yang kadang kala mengalami kebuntuan yang akhirnya berujung pada pembatalan.

Sebagaimana yang terjadi pada calon gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar yang semula diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dimana pada akhirnya Partai Keadaan Sejahtera lebih memilih pada paslon memutuskan mengusung Mayjen TNI (Purn) Sudrajat dan Syaikhu. Pembatalan pencalonan Demiz oleh PKS karena adanya beberapa pertimbangan diantaranya ditemukan sebuah pakta integritas antara Demiz dengan Partai Demokrat.

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengunggah pakta integritas antara Deddy Mizwar dan Partai Demokrat melalui akun Twitter pribadinya @hnurwahid.

Pakta integritas yang ditandatangi pada (2/10/2017) tersebut diduga menjadi penyebab utama PKS batal mendukung Deddy Mizwar di Pilkada Jawa Barat 2018.

“@Deddy_Mizwar_ berikut Pakta Integritas, ya Abang tandatangani, yg pd point 3 jelas menyebutkn ttg komitmen Demiz unt gerakkan mesin Partai unt memenangkan Presiden/Wakil Presiden yg diusung olh Partai Demokrat. Dokumen ini kami dapat dari 2 sumber yg sangat dekat dg Antum,” ujar Hidayat melalui akun Twitter-nya, Senin (1/1/2018).

Itu hanyalah contoh dari beberapa kasus, contoh yang lain terjadi pada partai Gerindra yang ditolak oleh paslon Gubernur Jawa Timur.

Partai Gerindra dan parpol koalisinya gagal mengusung Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid untuk maju di Pilgub Jatim. Kasusnya berbeda dengan Demiz, kalau paslon Gubernur Jawa Timur sendiri yang menolaknya namun kalau Demiz dari pihak partai pengusunhnya.

Prabowo mengaku, pertemuan para petinggi ketiga Parpol itu utuk melakukan pembahasan lebih lanjut soal Pilgub Jatim. “Politik di Indonesia ini injury time, lima menit sebelum pendaftaran saja bisa berubah,” kata Prabowo.

Pertanyaan yang muncul adalah benarkah pembatalan maupun penolakan pencalonan gubernur itu murni masalah politik ansich atau karena faktor lainnya.

Seperti yang kita ketahui bahwa demokrasi itu mahal harganya karena biaya yang dikeluarkan sangatlah besar. Biaya yang dikeluarkan itulah hari ini dikenal dengan istilah “Mahar” politik dan ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi.

Pilgub Jatim memulai babak baru dengan dua hal: Gus Ipul-Puti Soekarno bertarung melawan Khofifah-Emil Dardak, dan mencuatnya “uang mahar” yang konon diminta oleh Prabowo Subianto kepada La Nyalla Mattalitti. Jumlahnya terkesan fantastis: ratusan miliar rupiah.

Sebenarnya, di Indonesia sendiri ada ratusan pilkada dan sudah dihelat hampir 3 kali. Ada puluhan bahkan ratusan ribu politikus dari tingkat daerah sampai pusat. Artinya, politik uang termasuk mahar bukan barang yang susah untuk dikenali. Aromanya telanjur menjalar ke berbagai penjuru. Terlalu menyengat untuk ditutup rapat.

Beberapa hari lalu, salah seorang pemerhati politik Indonesia yang sangat otoritatif, Burhanudin Muhtadi, dalam acara Indonesia Lawyers Club, menyatakan keprihatinannya soal pilkada. Salah satu poinnya terkait dengan politik uang, yang kebetulan menjadi tema disertasinya.

Menjelang akhir pemaparannya, ada dialog menarik antara Burhan dengan Karni Ilyas selaku pemandu acara. Kira-kira begini: Apakah Burhan tahu mengenai berapa banyak uang yang dihabiskan oleh para calon, termasuk tentu saja untuk mahar? Burhan menggelengkan kepala, sembari berkata mungkin kajian tentang politik uang akan lebih bagus kalau ada para politikus yang beralih menjadi pengamat politik. Kemudian Karni dengan bagus sekali menutup: coba wawancara saja dengan para calon yang kalah berlaga dalam pilkada.

Dari dialog ini saja kita akan sama-sama mafhum bahwa sebetulnya Burhan tahu ada uang mahar dan lain sebaginya. Hanya saja sebagai intelektual, dia membutuhkan kecukupan bukti untuk bisa memaparkan hal itu.

Seorang calon kepala desa di Jawa bisa mengeluarkan uang 200 s.d. 400 juta. Itu pun belum tentu menang. Untuk desa yang kaya bisa di atas 500 juta. Bahkan ada yang di atas 1 miliar. Itu baru kepala desa, belum camat, bupati apalagi gubernur.

Bagaimana ini bisa terjadi, jawabnya ada dua kemungkinan yaitu pertama dengan jalan memeras atau yang kedua dengan membuat kontrak politik seperti yang terjadi pada Deddy Mizwar dengan partai Demokrat yang terdapat pada pakta integritas.

Kalau demikian adanya, maka Kesimpulannya adalah harga demokrasi atau politik di Indonesia mahal yang tidak bisa dibayar kecuali dengan mengorbankan rakyat.

(jp)