Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Pendidikan Hentikan Polemik Larangan Bercadar

Hentikan Polemik Larangan Bercadar

IKUTI TUNTUTAN AGAMA: Tiga mahasiswi UIN Sunan Kalijaga Jogja sedanga bercengkrama di depan kampus setempat (DWI AGUS/Radar Jogja)

Sketsanews.com, Yogyakarta– Gubernur DIY Hamengku Buwono (HB) X turut angkat bicara terkait polemik larangan penggunaan cadar bagi mahasiswi di Jogjakarta. Seperti terjadi di kampus Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga. HB minta manajemen kampus setempat mengkaji ulang kebijakan tersebut. Kemudian membuka forum dialog antar semua pihak.

“Pengertian saya bukan melarang. Bukan tidak boleh. Beluma ada keputusan seperti itu,” ungkap HB X di sela pembukaan pameran seni kriya di Atrium Hartono Mall Kamis (8/3).

Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, HB X mengimbau manajemen UIN membentuk tim untuk berkomunikasi dengan mahasiswi bercadar. Terlebih adanya kabar pelarangan bercadar telah memicu timbulnya pro dan kontra di masyarakat. Menyusul adanya ancaman dari pihak kampus untuk mengeluarkan mahasiswi bercadar. “Itu isu, belum ada aturannya,” tegasnya.

HB X berharap, polemik mahasiswi bercadar tak berlarut-larut demi menjaga kondusivitas dunia pendidikan.

Sebagaimana diketahui, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yudian Wahyudi menerbitkan Surat Edaran No B-1301/Un.02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswa Bercadar pada 20 Februari lalu. Surat edaran tersebut sebagai tindak lanjut arahan Kementerian Agama yang menginginkan kampus menyebarkan Islam moderat dan mendukung Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara berdasarkan investigasi internal, ada sekitar 41 mahasiswi bercadar yang terindikasi masuk paham radikal anti Pancasila. Terbitnya surat edaran rektor lebih sebagai upaya preventif. Karena itu setiap dekan fakultas, direktur pascasarjana, dan kepala unit atau lembaga diminta mendata mahasiswi bercadar paling lambat 28 Februari, untuk diberi pembinaan.

Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Abdur Rozaki menegaskan, kebijakan tersebut merupakan wewenang internal kampus. Demikian pula aturan tata busana perkuliahan yang telah dikenalkan sejak awal pendaftaran mahasiswa baru.

“Pembinaan melalui komunikasi telah kami intensifkan guna mengubah kesadaran mahasiswi bercadar agar tak lagi mengenakan cadar,” katanya.

Pembinaan melibatkan ahli konseling dengan kajian islami. Namun langkah ini belum dilakukan dengan alasan situasi belum kondusif. Kendati demikian, Rozaki mengklaim, kebijakan baru tersebut telah dipahami seluruh mahasiswa.

Sementara itu, salah seorang mahasiswi Ummi Nurhasanah menilai, kebijakan pelarangan cadar terlalu terburu-buru. Ummi mengaku siap mengikuti pembinaan kampus, meski enggan mencopot cadar. Namun, dia menyayangkan adanya justifikasi terhadap mahasiswi bercadar sebagai kelompok radikal. “Pembinaan itu wujud pendidikan. Tapi justifikasi yang dikaitkan dengan kelompok radikal harus dievaluasi,” pinta perempuan memutuskan mengenakan cadar sejak awal kuliah. “Lebih baik diklarifikasi dulu siapa saja yang terindikasi mengikuti aliran menyimpang. Jangan langsung pukul rata,” lanjut Ummi menegaskan, seperti yang dilansir Jawapos (9/3/2018)

Sepemahaman Ummi, mengenakan cadar merupakan tuntunan agama. Bukan pemahaman aliran tertentu. Ummi mengenakan cadar atas seizin orang tuanya.

(Tb)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: