Ide Berantas Terorisme oleh Capres-Cawapres Masih Salah Sasaran

Anggota Polres Tasikmalaya Kota berjaga saat penggeledahan di rumah terduga jaringan teroris di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/8/2018). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Anggota Polres Tasikmalaya Kota berjaga saat penggeledahan di rumah terduga jaringan teroris di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Jumat (3/8/2018). ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

Sketsanews.com, Jakarta –  Debat perdana Pilpres 2019 akan berlangsung Kamis (17/1/2019) nanti. Salah satu tema debat yang akan dibahas adalah soal terorisme, di samping isu hukum, HAM, dan korupsi.

Kedua pasangan calon, Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto, punya solusi soal itu dan tercatat dalam visi-misi mereka. Keduanya mengklaim menawarkan program yang dapat menyentuh akar persoalan.

Juru Kampanye Nasional TKN Jokowi-Ma’ruf, Taufiqulhadi, mengatakan petahana akan mengedepankan pendidikan dalam mencegah penyebaran radikalisme dan terorisme terhadap anak. Salah satunya dengan menutup lembaga pendidikan yang terbukti menyebarkan paham radikal.

“Salah satu langkah konkret adalah menutup sejumlah tempat pembelajaran yang diduga melakukan pencucian otak ke anak-anak, terutama di bawah 10 tahun. Sekarang banyak upaya seperti itu, dan sejumlah tempat itu di Bogor sudah ditutup,” kata politikus Partai Nasdem tersebut, Selasa (15/1/2019).

Taufiqulhadi berharap dengan menutup tempat-tempat tersebut maka radikalisme dan terorisme dapat dicegah sejak dini. Ia juga meminta masyarakat agar berpartisipasi melaporkan ke aparat jika menemukan indikasi-indikasi seperti itu di tempat pendidikan.

“Yang penting ke depannya dipantau dan ditindak tegas,” kata dia.

Sementara mengenai penindakan dan penegakan hukum, paslon Jokowi-Ma-ruf menawarkan pendekatan yang lebih humanis dan mengacu pada aturan yang ada.

“Untuk pemberantasan, semua dilakukan dengan cara-cara yang beradab. Mengedepankan semua perhatian dan fokus ke perlindungan HAM,” ujar Taufiqulhadi.

Taufiqulhadi mengatakan, selama lima tahun terakhir, pemerintahan Jokowi banyak melakukan penindakan kejahatan terorisme. Tapi itu belum cukup, kata Taufiqulhadi, karena tata caranya yang kerap mengabaikan HAM.

“Oleh karena itu muncullah Undang-undang Terorisme, yang lebih mengedepankan perspektif perlindungan HAM. Karena sebelum-sebelumnya cara pemberantasan terorisme itu cenderung anti-HAM,” katanya.

Sementara juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabiwo-Sandiaga, Muhammad Syafii, mengatakan munculnya terorisme karena ada masyarakat yang termarjinalkan secara politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karena itu, mewujudkan kesejahteraan penting untuk menangkal terorisme.

“Ini muncul karena kegagalan pemerintah menciptakan dua hal: penegakan hukum yang adil dan pendistribusian kesejahteraan. Kalau dua hal itu bisa dicapai, terorisme bisa dihilangkan.

Prabowo-Sandiaga juga akan melakukan pencegahan radikalisme dan terorisme dengan mengedukasi masyarakat lewat lembaga dan kementerian.

“Tak hanya itu. Pemulihan terorisme ke korban dan pelaku itu penting, itu bagian dari keadilan restoratif. Hukum yang bukan untuk balas dendam, namun agar negara sadar untuk mengembalikan kehidupan pelaku untuk menjadi normal,” ujarnya.

Syafii mengatakan, Prabowo-Sandiaga akan memberantas terorisme dengan mengedepankan HAM dan mencegah penyimpangan hukum. Namun Syafii enggan menjawab pertanyaan mengenai pelibatan tentara dalam pemberantasan terorisme.

“Satu orang aparat, jika tak menghormati HAM, ya dia akan melanggar. Tapi kalau satu regu namun patuh pada hukum ya mereka tak akan melanggar,” kata Syafii.

Dosen antropologi Universitas Malikussaleh Aceh, Al Chaidar Abdul Rahman Puteh, mengkritik cara dan pendekatan yang digunakan TKN dengan menutup sekolah atau lembaga pendidikan yang terindikasi menyebarkan radikalisme dan terorisme.

Peneliti disertasi Etnografi Radikalisme, Fundamentalisme, dan Terorisme Indonesia: Etnografi Dunia Maya (2018) ini menilai, lembaga pendidikan hanya perlu diarahkan agar sesuai kurikulum yang berlaku.

“Jika menyimpang dengan kurikulum, baru kita proses oknumnya, entah kepala sekolah atau siapa pun, bukan dengan ditutup.

Menurut dia, ada dua cara yang pernah dirumuskan oleh Departemen Antropologi UI namun tidak pernah digunakan oleh pemerintah hingga saat ini.

“Pertama humanisasi. Menjadikan pelaku itu sebagai manusia seutuhnya. Selama ini memperlakukan mereka seperti layaknya binatang dengan mengeksekusi dan memviralkan di internet, itu membuat animal instinct mereka tetap subur. Mereka tetap brutal memaknai jihad,” jelasnya.

Al Chaedar melanjutkan, cara kedua dengan memainkan kontra wacana. Dia mencontohkan, ketika para teroris memaknai negara Islam secara tekstual dan literal, tentu pemerintah harus membangun interpretasi baru dari negara Islam yang kontekstual dan non-literal.

“Sangat berbeda dengan program deradikalisasi sekarang, yang lebih memasukkan unsur nasionalisme dan Pancasila. Itu sangat tidak ‘ketemu’ dan tidak relevan bagi mereka,” ujar Al Chaedar.

Peneliti Pusat Kajian Terorisme dan Konflik Sosial Universitas Indonesia, Solahudin, juga mengkritik anggapan Syafii bahwa akar dari terorisme adalah ketimpangan dan kesejahteraan sosial yang meningkat. Ia menepis semua anggapan tersebut.

“Kalau memang kemiskinan menjadi faktor utama, saya tanya berapa banyak orang miskin di Indonesia? Kalau memang iya, harusnya teroris banyak sekali di Indonesia. Pelaku kasus bom Surabaya justru orang yang mapan dan berpendidikan,” kata penulis buku NII Sampai JI tersebut, seperti yang di lansir dari tirto.id.

Oleh karena itu, kata Solahudin, menjadi tugas pemerintah berikutnya—entah Jokowi atau Prabowo yang menang—yang mencari dan merumuskan akar masalah munculnya terorisme di Indonesia. Dan itu jelas bukan yang mereka rencanakan saat ini.

 

 

(Air)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: