Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik Imbauan Menkopolhukam Kepada KPK Bertentangan Dengan Pemberantasan Korupsi

Imbauan Menkopolhukam Kepada KPK Bertentangan Dengan Pemberantasan Korupsi

Menkopolhukam Wiranto/net

Sketsanews.com, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi. Wiranto beralasan agar pelaksanaan Pilkada serentak tidak terganggu.

“Ditunda dululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka,” kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Usulan Menkopolhukam tersebut mendapat tanggapan yang serius dari Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti. Ia menyarankan kepada KPK untuk mengabaikan imbauan Menkopolhukam tersebut. Imbauan itu, menurutnya berlawanan arah dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan pemimpin yang bersih yang bebas dari perkara hukum terutama kasus korupsi.

“Imbauan itu bukan saja mengabaikan aspirasi masyarakat, tapi juga bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi,” kata Ray, Selasa (13/3).

“Karena itu sejak dini harus dipastikan calon-calon kepala daerah ini adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan publik,” jelasnya.

Ray menilai bentuk imbauan oleh Pemerintah ini merupakan sikap ramah terhadap kejahatan korupsi. Hal itu, sama sekali tidak mencerminkan citra Presiden Joko Widodo yang dikenal sebagai presiden yang bersih.

Ia menyebut apalagi alasan penundaan pengumuman itu yakni calon kepala daerah sudah menjadi bagian dari milik publik, ini alasan yang tak berdasar. Sebaliknya, karena mereka sudah menjadi milik publik, dan punya potensi untuk mengelola urusan publik.

Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia itu menjelaskan, bersih pemerintahan bukan sekadar karena sikap individual, namun sebuah gerakan yang bisa menjadikan Indonesia yang bebas korupsi. “Artinya, tidak cukup sekedar bersih diri sendiri, tapi juga harus ada kemauan menciptakan Indonesia yang bersih,” tuturnya.

Pemerintah yang bebas korupsi merupakan sebuah harapan masyarakat dari pemerintahan Presiden Jokowi. Selain itu, kata dia, penetapan tersangka calon kepala daerah, bukan sebuah ancaman bagi keamanan nasional.

“Sejauh yang kita pahami, tidak ada ribut apapun karena adanya penetapan seseorang jadi tersangka korupsi. Sebaliknya, masyarakat menyambutnya dengan gembira karena upaya pemberantasan korupsi adalah amanah bagi seluruh penyelenggara negara,” jelasnya.

Oleh sebab itu, dengan membiarkan tersangka korupsi melaju menjadi pemimpin daerah merupakan sebuah langkah yang keliru. Hal itu akan menjadi malapetaka bagi bangsa. Sikap permisif terhadap koruptor ini yang menjadikan salah satu hambatan dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih dan anti korupsi.
(Sh).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: