Sketsa News
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Indonesia Lahan Subur bagi LGBT

Indonesia Lahan Subur bagi LGBT

Zulkifli Hasan/Humas MPR RI

Sketsanews.com, Jakarta – Kasus LGBT mencuat lagi dan menjadi trending di setiap media online setelah beberapa waktu yang lalu Mahkamah Konstistusi menolak pengajuan untuk memperluas makna perzinaan yang dilakukan oleh pasangan sejenis. Alasan itu karena hal tersebut bukan wewenang MK tapi merupakan tugas dan kewajiban DPR untuk merubah undang-undang.

Dan sekarang kasus tersebut ramai lagi setelah ketua MPR sekaligus ketua PAN, Zulkifli Hasan soal LGBT yang disampaikan di Surabaya menjadi sorotan.

Hal itu disampaikan Zulkifli saat menyosialisasikan empat pilar kebangsaan di hadapan ratusan peserta Tanwir Aisyiah di kampus Universitas Muhammadiyah (UM), Sabtu (20/1/2018). Begini isi pernyataan Zulkifli tersebut.

Kalau jaman dulu nilai-nilai begitu diagungkan, akhlakul karimah. Ibu ibu, sekarang ini masyaallah. Bahkan sekarang di DPR lagi ramai soal LGBT. Dulu di kampung saya, orang selingkuh itu aib. Sekarang ini minta diakui oleh negara, laki-laki pacaran sama laki-laki. Coba bayangkan. Dan dalam keadaan itulah, lama-lama juga diam. Perempuan boleh sama perempuan. Di DPR, keputusan MK kemarin ada UU pornografi lagi dibahas soal ini
Bayangkan ibu-ibu, sudah ada 5 partai yang nggak apa-apa. Lima, lima”.

Ini membuat ramai para politikus dan netizen menanggapi pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan tersebut.  Antara lain, seperti dikatakan anggota Komisi III DPR dari PPP, Arsul Sani, mereka ingin agar pasal perbuatan cabul diperluas hingga menyasar kalangan LGBT.

Politikus NasDem Akbar Faizal menyebut pernyataan Ketua MPR Zulkifli Hasan tentang ada sejumlah Fraksi di Senayan yang menyetujui praktik Lesbi, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Indonesia sebagai hal yang berlebihan dan tendesius.

Akbar meminta Zulkifli memberikan klarifikasi terbuka terkait pernyataan yang dinilainya menyudutkan keberadaan fraksi-fraksi di Senayan. Secara tegas dia menyebutkan apa yang disampaikan oleh Zulkifli Hasan itu kontraproduktif dengan apa yang terjadi di Senayan.

Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie, melalui cuitannya, menyatakan dukungannya

Menurutnya, “sangat tepat bila diperluas pengertiannya sesuai dengan nilai-nilai budaya Indonesia”, termasuk dengan memasukkan pasangan sesama jenis dalam definisi perzinahan, yaitu mereka yang berhubungan seks dengan orang yang bukan pasangan sah, termasuk yang sesama jenis.

Dewan Pakar ICMI Anton Tabah Digdoyo heran, mengapa ada yang bilang kalau LGBT itu HAM, dan pelakunya tak boleh dipidana. “Atas dasar apa ia bilang begitu? Kalau LGBT itu HAM, tidak mungkin semua agama melarangnya. Dan tidak mungkin semua kitab suci mengutuknya.”

Mengacu apakah pernyataan Zulkifli benar atau salah, yang menjadikan kasus ini penting adalah kenapa LGBT itu bisa tumbuh subur di Indonesia bahkan menjamur dimana – mana kasus ini bisa ditemukan.

Berdasarkan pada kondisi iklim dan budaya Indonesia maka masalah LGBT secara akal sehat tidak mungkin bisa hidup karena budaya indonesia ini benar-benar menjaga warisan nenek moyang. Maka sebagai jawabannya adalah karena ini adanya campur tangan pihak asing baik berupa dana maupun bentuk yang lainnya.

Ford Foundation merupakan sebuah organisasi swasta yang didirikan di Michigan dan berpusat di kota New York yang bertujuan untuk mendanai program-program yang diprakarsai oleh Edsel Ford dan Henry Ford pada tahun 1936. Tahun 2008, Ford foundation memiliki jumlah aset hingga mencapai US$ 13,7 miliar dan US$ 530 juta disalurkan dalam bentuk hibah untuk proyek yang berfokus pada nilai demokrasi, pengembangan komunitas dan ekonomi, pendidikan, media, seni dan budaya, serta hak asasi manusia.

Organisasi ini bergabung dengan Hivos untuk menyediakan sumber pendanaan bagi organisasi-organisasi LGBT. Ford akan terus mengalokasikan dana hibah yang lebih besar untuk memajukan hak LGBT. Beberapa tahun terakhir in diketahui bahwa rata-rata hibah untuk LGBT telah mencapai $230.000.

Kesimpulannya adalah bahwa LGBT tidak mungkin bisa berkembang dengan pesat di Indonesia kecuali karena adanya campur tangan dari beberapa pihak baik partai politik dan para tokoh masyarakat yang memberikan perlindungan. Diantaranya Partai Rakyat Demokratik dan Islam Liberal disamping lembaga asing yang bertindak sebagai penyandang dana.

Solusinya, pemerintah harus bertindak tegas bahwa LGBT merupakan sumber kerusakan moral anak bangsa. Selain itu juga harus membuat aturan yang jelas dan baku untuk kasus LGBT meskipun harus bertentangan dengan hak asasi manusia sedunia.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: