Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Instabilitas Politik dalam Pilkada 2018

Instabilitas Politik dalam Pilkada 2018

ilustrasi pilkada serentak 2018. foto:Net

Sketsanews.com, Jakarta – Suhu politik Indonesia akan panas menjelang pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak pada Juni tahun 2018 ini. Panasnya suhu politik juga akan bertambah, mengingat dekatnya Pemilu Legislatif dan Pemilihan Presiden (Pilpres) pada tahun 2019 nanti.

Pilkada Serentak 2018 merupakan amanat dari UU 10/2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah. Sedangkan Pemilu Serentak 2019 secara historis lahir karena putusan Mahkamah Konstistusi Nomor 14/PPU-XI/2013 tentang Pemilu Serentak 2019. Yaitu, penggabungan Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif dalam satu hari pemilihan.

Pilkada akan digelar serentak di 171 daerah, termasuk tiga provinsi besar di Indonesia, yakni Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, dan Provinsi Jawa Timur.

Dengan jumlah penduduk terbanyak, tiga provinsi tersebut menjadi ajang pemanasan bagi partai politik (parpol) sebelum pilpres 2019. Hasil dari pilkada di tiga wilayah itu bisa dikatakan akan menggambarkan hasil pilpres 2019.

Selain pemilihan gubernur Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur, sebanyak 14 provinsi lain juga akan menggelar pemilihan gubernur, seperti Bali dan Sumatra Utara. Sisanya sebanyak 39 kota dan 115 kabupaten.

Pada Pilkada 2018 ini, sejumlah kalangan berharap, stabilitas politik perlu dijaga sehingga isu-isu politik yang tak mendewasakan, seperti politisasi agama dan ras bisa dihindari.

Ketika sejumlah elite politik melihat bahwa publik mayoritas masih dapat dimainkan sentimen personalnya lewat politik identitas yang berbasis suku, ras dan agama, saat itulah isu-isu pemecah belah persatuan akan dipakai sebagai sarana untuk meraih suara rakyat.

Perlu diingat, bahwa medan laga pertarungan politik tak selalu homogen, makanya isu berbasis suku, ras dan agama tak selalu menguntungkan dalam perebutan kursi kekuasaan.

Seandainya masih ada daerah-daerah yang akan dimanfaatkan oleh politikus tertentu untuk mengeksploitasi elemen suku, ras dan agama untuk kepentingan pemenangan pilkada, dampaknya pun tak akan sedemikian merusak (destruktif) sebagaimana diimajinasikan beberapa pihak.

Seruan ketidakpuasan yang nyata dalam bentuk aksi destruktif (aksi kerusuhan) sangat mungkin dilakukan oleh elite politik atau figur-figur yang kecewa karena kalah dalam pilkada

Dengan demikian, stabilitas politik sesungguhnya punya hubungan dengan kematangan sikap politik kalangan elite yang bertarung dalam pilkada.

Bagi elite politik yang berpandangan jabatan sebagai kepala daerah itu tidak lebih dari lahan menangguk penghasilan dan bukan sebagai ranah untuk pengabdian atau aktualisasi diri demi kemaslahatan publik, kekalahan dalam merebut kursi kekuasaan dalam pilkada adalah bencana.

Tampaknya, sikap politik naif kalangan elite justru lebih destruktif dibandingkan dengan isu suku, ras dan agama yang dikhawatirkan oleh beberapa kalangan.

 

(Fya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: