Sketsa News
Home Opini Kebinalan Politik ?

Kebinalan Politik ?

Sketsanews.com – Masih lekat dalam memori publik soal Hak Angket terhadap Gubernur “kloningan” yang dimaklumatkan secara aklamasi dalam sidang paripurna DPRD DKI Jakarta, tanggal 26 Februari 2015. Namun entah kenapa kehendak pengajuan Hak Angket itu hilang ditelan bumi, tidak berproses sebagaimana mestinya. Pun, tidak ada penjelasan politik yang argumentatif mengenai pembatalan pengajuan Hak Angket itu. Bahkan di ujung kisah, beberapa partai politik yang semula menyetujui penggunaan Hak Angket itu lego badan mendukung Gubernur kloningan sebagai kandidat dalam kontestasi Pemilukada 2017.

Sepenggal cerita di atas menyisakan soal, mengafirmasi bahwa praktik ketatanegaraan dan anomali perilaku politik tersebut di atas adalah preseden buruk yang tidak pantas diteladani. Tak heran, kecurigaan publik membumbung. Uang sebagai “nervus rerrum” (syaraf dari segala hal) dicurigai sebagai causa yang meredupkan derap Hak Angket itu serta merangsang pengusungan Gubernur kloningan sebagai kandidat dalam kontestasi Pemilukada 2017. Betapa tajam kecurigaan itu, saya tidak lancang membuat hypotesa apalagi kesimpulan untuk membenarkan kecurigaan itu. Akan tetapi, biarkan saja kecurigaan itu berkelana di ujung pikir yang liar, karena curiga adalah bagian dari ekspresi kemerdekaan mengeluarkan pendapat.

Belakang ini, kembali panggung politik di “Kebon Siri” bergemuruh. Kali ini, wacana Hak Interpelasi terhadap kebijakan Gubernur terpilih menyulut kencang. Tentunya formalisme dan substansinya berbeda dengan Hak Angket terhadap Gubernur kloningan, sebagaimana ternyata Hak Angket yang batal diajukan itu semula dimaksudkan untuk melakukan penyelidikan atas kebijakan Gubernur kloningan tentang RAPBD 2015 yang diajukan kepada Mendagri dengan mengesampingkan RAPBD 2015 yang telah disetujui bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah DKI Jakarta.

Sedangkan wacana pengajuan Hak Interpelasi yang diinisiasi oleh Partai Oposisi Kebun Siri (PDIP dan NASDEM) terhadap Gubernur terpilih dimaksudkan untuk meminta keterangan kepada Gubernur terpilih mengenai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dianggap telah menabrak Undang-Undang, yaitu tentang penataan PKL di kawasan Tanah Abang, usulan pencabutan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi, pencabutan larangan kendaraan sepeda motor di jalan Thamrin dan pengoperasian becak di Jakarta. Demikian disampaikan oleh Yuke Yurike, Anggota DPRD Fraksi PDIP (Sumber berita: MediaIndonesia.com, 2 Februari 2018).

Meski diinsyafi Hak Interpelasi adalah Hak Konstitusional setiap anggota DPRD, namun Jika dicermati dengan saksama modalitas atau alasan-alasan yang melatari wacana pengajuan Hak Interpelasi tersebut di atas, saya berpendapat bahwa alasan-alasan tersebut mengandung absurditas.

Sebab, penataan PKL di kawasan Tanah Abang hanya bersifat adhoc atau transisional, lagi pula kegelisahan sopir-sopir angkot yang beroperasi di kawasan Tanah Abang dan pedagang di Blok G Tanah Abang telah terurai solusinya. Sedangkan mengenai usulan pencabutan Sertifikat HGB Pulau Reklamasi dan pencabutan Pergub larangan kendaraan sepeda rmotor di Jalan Thamrin yang dianggap menabrak Undang-Undang adalah alasan yang mengada-ada, untuk tidak menyebut sangat dangkal. Tokh, pencabutan/pembatalan Sertifikat terwadahi dalam sistem publikasi negatif yang mengandung unsur Positif, sebagaimana dianut di Indonesia.

Demikian pula Mahkamah Agung telah memutuskan membatalkan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor di Jalan MH Thamrin yang dibuat di era kepemimpinan Gubernur kloning, berdasarkan Putusan MA Nomor 57 P/HUM/2017.

Begitupun halnya dengan kebijakan pengoperasian Becak di Jakarta sebagai transportasi lingkungan, sepanjang membawa manfaat bagi masyarakat dan pengayuh becak dilingkungan itu, maka hal demikian tidak mesti dianggap secara hitam putih telah melanggar PERDA, karena salah satu tujuan hukum adalah kemanfaatan, sebagaimana membahasakan teori utilitis menurut Jeremy Bentham dalam Bukunya “introduction to the morals and legislation” yang disahuti oleh John Austin dan J.S Mill. Pendek kata, semua alasan yang melatari wacana penggunaan Hak Interpelasi tidak kompatibel dan/atau irrelevan.

Lancung dan lancang mengajukan Hak Interpelasi tanpa didasari alasan-alasan yang benar dan tepat, justru mendistorsi kewarasan konstitusional. Boleh jadi patut diduga sebagai Kebinalan Politik. Wallahualam.

(in) via KEBINALAN POLITIK? Masih lekat dalam memori… – Frangky Hamzanov

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: