Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Kenaikan BBM Rugikan Wong Cilik

Kenaikan BBM Rugikan Wong Cilik

ilustrasi BBM Jenis Pertamax series. foto:TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Sketsanews.com, Jakarta – Keputusan PT Pertamina (Persero) menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) pertamax series pada Sabtu (24/2/2018) dianggap merugikan masyarakat karena tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Dalam 2 bulan, Pertamina telah 3 kali melakukan perubahan harga.

Pertamina membantah jika kenaikan kali ini tanpa adanya sosialisasi, seperti disampaikan oleh VP Corporate Communication Pertamina Adiatma Sardjito, bahwa pihaknya telah memberikan pengumuman melalui website yang dimiliki perseroan. Menurutnya, hal itu dilakukan sudah sejak 2014 silam. Jika dicek di website Pertamina, pengumuman kenaikan harga sudah dilakukan pada Jumat (23/2).

Pertamina juga menyebut perubahan harga BBM, naik atau turun dilakukan sesuai aturan, yakni Perpres 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM. Perpres ini telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Desember 2014.

Alasan menaikkan harga pertamax series, adalah “Acuan harga minyak mentah internasional London Brent LCOc1 naik 46 sen atau 0,7 persen pada level 65,30 dollar AS per barrel. Pada pekan lalu, harga minyak Brent menguat lebih dari 3 persen,” kata Unit Manager Communication & CSR, PT Pertamina MOR VII, M Roby Hervindo.

Sebagaimana diketahui, pada 13 Januari 2018, harga Pertamax Rp 8.600 naik Rp 200 menjadi Rp 8.800, Pertamax Turbo dari Rp 10.550 menjadi Rp 10.800, dan Pertamina Dex dari Rp 10.350 menjadi Rp 10.800.

Sepekan kemudian, 20 Januari 2018 giliran Pertalite naik dari Rp 7.700 menjadi Rp 7.800 dan Dexlite dari Rp 7.450 menjadi Rp 7.650.

Terakhir, pada 24 Februari 2018 lalu, Pertamax naik dari Rp 8.800 menjadi Rp 9.100, Pertamax Turbo naik Rp 10.800 menjadi Rp 11.300, Dexlite naik Rp 7.650 menjadi Rp 8.250, dan Pertamina Dex naik darfi 10.800 menjadi Rp 11.550.

Naiknya harga minyak secara global dan nilai tukar Rupiah berpengaruh terhadap harga minyak dalam negri, ini merupakan konsekuensi logis. Namun jika dibiarkan, maka akan berpengaruh terhadap Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN).

Untuk harga minyak acuan Brent (ICE) berkisar 67,31 dolar AS per barel. Sementara WTI Crude Oil berada di harga 63,55 dolar AS per barel. Sedangkan nilai tukar rupiah berada di level Rp 13.685 per dolar AS.

“Pemerintah selama ini terlena dengan rendahnya harga minyak dunia. Atas dasar itu pula subsidi energi ironisnya lebih banyak dialokasikan kepada sektor non energi seperti infrastruktur. Akibatnya saat harga minyak kembali tinggi seperti saat ini, APBN kita terancam mengalami defisit semakin dalam,” kata Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Rofi Munawar dalam keterangan pers tertulis, Senin (26/2).

Lalu, langkah apa yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengurangi kenaikan harga BBM yang tergantung dengan kenaikan harga BBM dunia ?

Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah mengembalikan penguasaan migas oleh asing ke dalam pengelolaan negara sesuai dengan amanatkan pasal 3 ayat (3) UUD 1945. Saat ini pihak asing sudah mengendalikan produksi dan penjualan minyak dari hulu hingga hilir, setidaknya 89% migas dikuasai oleh asing (Tribun Jabar, 24/3/2012). Kondisi ini diperparah dengan izin pengelolaan sumur-sumur minyak seperti Blok cepu yang dikendalikan oleh Exxon Mobil selama 30 tahun kedepan. Begitu juga sumur minyak yang tersebar di tanah air hampir semuanya dikendalikan oleh asing.

Jika minyak bumi dikelola oleh BUMN maka keuntungan akan lebih dirasakan oleh masyarakat. Pengelolaan yang dominan oleh asing menandakan negara gagal dalam memanfaatkan SDA yang ada. Kenaikan harga BMM jelas tidak mensejahterakan rakyat, seharusnya pemerintah memikirkan solusi cerdas seperti negara penghasil minyak lainnya yang mengelola minyaknya dengan baik dan menjualnya lebih murah di dalam negeri.

Naiknya harga BBM akan memicu inflasi sehingga daya beli masyarakat akan terganggu. Pada akhirnya rakyat kecil (wong cilik) lah yang akan sangat terimbas kebijakan tersebut.

(Fya)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: