Sketsa News
Home Analisis Ketika Para Profesor Angkat Bicara

Ketika Para Profesor Angkat Bicara

Suasana Gedung Mahkamah Konstitusi di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta, Senin (15/1). Foto: Republika/Putra M. Akbar

Sketsanews.com – Selain rentetan korupsi para pejabat pemerintahan, sejak awal tahun kita disuguh polemik kasus etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Sebenarnya bukan semata karena dilakukan pimpinan salah satu institusi paling terhormat di negeri ini. Justru respons yang muncul, pernyataan sikap 54 guru besar dan profesor berbagai kampus meminta Ketua MK mundur, membuat isu ini penting dijadikan refleksi.

Gerakan puluhan figur kehormatan akademik ini kali pertama di Indonesia. Artinya, ada masalah serius menjadi latar belakangnya. Memang, skandal di MK bukan pertama terjadi. Selain skandal etik yang sedang disorot, pernah ada Akil Mochtar (ketua MK) dan Patrialis Akbar (hakim MK) yang kena operasi tangkap tangan KPK.

Akil dengan kasus suap sengketa pilkada di 12 daerah dan pencucian uang terkuak pada akhir 2013, sedangkan Patrialis pada kasus suap uji materi UU Peternakan pada awal 2017. Arief sendiri selama masa jabatan terbukti melakukan dua pelanggaran etik, yaitu surat ketebelece (2016) dan pertemuan dengan DPR (akhir 2017).

Eksistensi MK adalah perwujudan semangat penataan negara (norma dan etika). Krisis politik Polandia pada 2015 bisa dijadikan contoh bagaimana sepercik masalah di lembaga peradilan konstitusi membuat keributan nasional. Bukan korupsi, melainkan “hanya” karena rangkaian masalah etik yang memuncak dengan penundaan pensiun hakim konstitusinya. Ketidakpercayaan pada peradilan konstitusi mengakibatkan kesewenang-wenangan perundangan, yang akhirnya membuat politik kaos.

Dengan kasus etik Ketua MK, wajah institusi “penjaga gawang” peraturan perundangan negeri ini semakin buram. Sementara, kepercayaan publik kepada MK berada di nadir dengan putusan-putusan yang selama dua tahun belakangan dianggap menghambat pemberantasan korupsi.

Stigma

Di antara dukungan kepada para profesor, ada tanggapan sinis mempertanyakan pilihan isu di tengah banyaknya skandal lain. Sinisme juga tentang apa urusan para profesor soal mundur-tidaknya Ketua MK, mengaitkan kepentingan politik, dan pelampauan batas kewenangan para profesor. Menariknya, stigmatisasi muncul juga dari Ketua MK yang juga guru besar hukum, dengan mengatakan bahwa tekanan terhdapnya adalah rekayasa kelompok kepentingan tertentu.

Ada hal yang perlu diperjelas dalam melihat kondisi ini. Terlibatnya puluhan profesor berbagai institusi dalam sebuah surat pernyataan sikap, mau tidak mau punya sifat politisnya. Kita harus fair bahwa pada dasarnya apapun tindakan bisa dikaitkan pada politik, baik kepentingan, cara, maupun dampaknya. Stigmatisasi terhadap para profesor itu pun merupakan pernyataan politis.

Hal yang dikaburkan stigma padahal penting dilihat adalah kausalitasnya (sebab-akibat). MK adalah peradilan tertinggi dengan kekuatan istimewa di tafsir konsitusinya. Sifat putusannya mengikat dan sistemik ke seluruh perundangan dan kebijakan terkait karena ditentukan konstitusional atau tidaknya.

Dengan kekuasaan seperti itu, pelanggaran etik di MK tidak pada tempatnya untuk ditoleransi karena mempengaruhi kredibilitas putusan. Dengan kuasa besar itu pulalah aturan dibuat membatasi segala tingkah laku pejabat MK di dalam dan luar kelembagaan, bahkan tindakan yang bisa menimbulkan dugaan (Pasal 3 ayat 1 PMK No 02/PMK/2003 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi).

Mengenai stigma, sosiolog Emile Durkheim dan Erving Goffman senada menyebut bahwa itu adalah pendiskreditan terhadap individu atau kelompok yang membatasi wilayah gerak mereka. Pertanyaannya kemudian, apa tugas profesor seharusnya? Di Indonesia, profesor memang jabatan fungsional di institusi akademis. Jika disebut melampaui kewenangan, agaknya pandangan itu hanya menggunakan dasar regulasi UU No 14/2005 tentang Guru dan Dosen dengan tafsir sempit.

Selain kerja kelembagaan kampus, profesor adalah pengajar atau peneliti yang dedikasinya telah diakui di ranah jabatan dan keilmuan yang punya tugas moral dan sosial. Sikap kritis dalam karya dan tindakan nyata di lapangan sangat dibutuhkan untuk membuat kondisi negara lebih baik. Tugas moral serupa pun diemban para dosen dan mahasiswa sebagai kelompok intelektual.

Atas harapan perubahan, bahkan filsuf politik Antonio Gramsci menyebut terminologi intelektual organik, yaitu peran kelompok intelektual pada rakyat dalam aksi nyata. Stigmatisasi terhadap gerakan profesor adalah penyempitan fungsi moral dan kritis dari masyarakat ilmiah.

Faktanya, sudah menjadi rahasia umum berseliwerannya “surat sakti” rekomendasi (ketebelece) atau lobi kekuasaan sebagai penyakit mental birokrat di berbagai tingkatan. Penyalahgunaan wewenang dalam bentuk korupsi saja, semakin tinggi tiap tahunnya. Dalam Corruption Perception Indeks, tren peringkat Indonesia turun ke urutan ke-90 (2016) dari ke-88 (2015). Penyalahgunaan wewenang menjadi alasan tidak efektifnya kerja pemerintah. Dalam Worldwide Governance Indicators, nilai efektivitas pemerintah Indonesia naik-turun.

Karut-marutnya kondisi di pemerintahan pada satu sisi, dan tugas moral para profesor di sisi lain, cukup menjadi alasan para profesor angkat bicara. Belasan institusi satu suara dalam pernyataan sikap, membawa pesan bahwa masih ada kewarasan dari dunia akademik dalam mengkritisi karut-marut negeri. Pelanggaran etik Ketua MK tepat sebagai momentum, baik untuk pembenahan institusi MK sendiri, maupun untuk membuka mata pada konteks masalah lebih luas.

Tuntutan pencopotan Ketua MK adalah bentuk protes dicederainya institusi sebab masalah etik selama ini dibiarkan. Jika para guru besar dan profesor memilih diam, justru akan memperlihatkan wajah dunia pendidikan dan penelitian yang tumpul daya kritisnya.

Dalam pengalaman di dunia, peran masyarakat ilmiah mendorong pembenahan karut-marut negara melalui aksi dosen dan peneliti jamak terjadi. Salah satu yang terbesar adalah petisi 496 profesor dan dosen kampus-kampus Inggris (1965) dalam gerakan antiapartheid. Saat itu, kampus dari negeri kolonial sendiri menyatakan penolakan, yang mementahkan logika whiteman’s burden (peran kulit putih) sebagai alasan politik diskriminasi di negeri bekas jajahan. Di Eropa, yang sering dianggap sebagai tempat kelahiran keilmuan modern, gerakan para pengajar telah berperan banyak dalam sejarah transisi politik di negara-negara.

Maka, lebih bijak melihat gerakan para profesor sebagai bentuk kewarasan dunia akademik di tengah sengkarut masalah etika di dalam negeri. Dengan harapan besar masyarakat terhadap kerja kelembagaannya, penting bagi institusi negara diisi para negarawan. Hakikat negarawan adalah mengesampingkan kepentingan personal dan kelompoknya demi kepentingan negara. Memang berat dilihat bagi yang menggunakan logika kekuasaan. Namun, dalam logika kepublikan, itulah yang seharusnya dilakukan para elite di pemerintahan.

Oleh : Sayfa Auliya Achidsti, Dosen FISIP Universitas Sebelas Maret/Kepala Riset LPBH PWNU DIY

(Ad)

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: