Ketuanya Dituduh Dukung Hizbut Tahrir, Menpora Imam Nachrowi Tahan Dana Kwarnas Pramuka Rp 10 Miliar

Adhyaksa Dault usai menghadiri acara Silaturahmi Kandidat dengan Ulama se-DKI, Jabar, dan Banten, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Adhyaksa Dault usai menghadiri acara Silaturahmi Kandidat dengan Ulama se-DKI, Jabar, dan Banten, di Masjid Agung Sunda Kelapa, Jakarta Pusat, Jumat (24/6/2016).

Sketsanews.com, Jakarta — Pemerintah melalui Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nachrowi mengaku masih menahan anggaran Kwarnas Pramuka sebesar Rp 10 miliar.

Alasannya, karena ada pernyataan Ketua Kwarnas Pramuka, Adhyaksa Dault, di tahun 2013 dalam sebuah video interview yang diduga mendukung gerakan Khilafah.

Adhyaksa Dault mengaku menyesalkan hal tersebut. Dia pun angkat bicara terkait sangkaan tersebut kepadanya.

Menurut Adhyaksa Dault kemungkinan besar Imam Nachrowi belum membaca penjelasan dirinya yang pernah dipublikasikan beberapa bulan lalu itu.

“Pak menteri mungkin sedang sibuk, sampai tidak baca penjelasan saya. Saya sudah jelaskan itu panjang lebar ke Pak Jokowi, Pak JK, BIN dan Pak Imam secara tertulis,” kata dia melalui keterangan,Jakarta, Senin (24/7/2017)

Adhyaksa Dault menegaskan, keikutsertaan dia dalam acara HTI, karena memenuhi undangan pada 2013 silam, bukan sebagai anggota maupun simpatisan, seperti halnya ulama Din Syamsuddin yang juga hadir dalam acara tersebut.

“Bagi saya, Pancasila dan NKRI sudah harga mati. Ini sikap saya dari dulu,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepada wartawan di kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jakarta Pusat, Minggu (23/7/2017), Imam Nahrawi mengaku sudah menerima klarifikasi resmi dari Adhyaksa Dault soal pernyataannya terkait khilafah, namun ia masih berharap didatangi langsung oleh sang mantan Menpora.

“Saya sedang menunggu penjelasan pak Adhyaksa Dault, statementnya ( pernyataan) individu,” katanya, dikutip dari Tribunnews.

Pernyataan Adhyaksa Dault itu beredar pada bulan Mei 2017 kemarin dalam bentuk potongan video wawancaranya di acara yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Gelora Bung Karno (GBK) pada 2013 silam. Dalam potongan wawancara itu, Ahdyaksa Dault mengaku mendukung khilafah.

Seiring dengan kembali beredarnya pernyataan tersebut, ia mendapat kecaman dari pemerintah. Adhyaksa Dault belakangan menegaskan bahwa khilafah yang ia maksud bukan seperti yang ditakutkan pemerintah. Ia mengaku masih mendukung Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila.

Imam Nahrawi mengatakan, dari klarifikasi yang disampaikan Adhyaksa Dault, pihaknya akan memilah apakah pernyataan tersebut bersifat pribadi atau institusional.

Langkah selanjutnya terhadap kalrifiaksi tersebut, menurutnya akan sangat bergantung dari jawaban Adhyaksa Dault.

(Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: