KNRP Menilai Reformasi Penyiaran Hingga Kini Belum Terwujud

Ilustrasi RUU Penyiaran (Istimewa)

 

Ilustrasi RUU Penyiaran (Istimewa)

Sketsanews.com, Jakarta – Koalisi Nasional Reformasi Penyiaran (KNRP) menilai selama 15 tahun sejak Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran disahkan pada 28 Desember 2002, reformasi penyiaran yang menjadi semangat UU tersebut belum terwujud. Selama 15 tahun perjalanan Undang-Undang Penyiaran, banyak ketentuan yang belum terlaksana dengan baik.

KNRP menilai pembenahan atau reformasi penyiaran di Indonesia masih berjalan di tempat karena pertarungan kepentingan ekonomi dan politik lebih diutamakan daripada kepentingan masyarakat.

Padahal frekuensi penyiaran adalah milik publik atau masyarakat, seharusnya kepentingan masyarakat berada di atas segalanya dalam praktik penyiaran. Namun, dalam praktiknya, hal itu belum terlaksana.

Kepentingan ekonomi dan politik ternyata jauh lebih diutamakan sehingga akhirnya meminggirkan kepentingan masyarakat. Itu menunjukkan reformasi penyiaran yang menjadi semangat Undang-Undang Penyiaran tersandera oleh kepentingan ekonomi politik.

Ada empat hal yang disoroti KNRP, yaitu revisi Undang-Undang Penyiaran, kinerja Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), kampanye politik dan aksesibilitas penyiaran.

Dilansir dari Aktual, KNRP menilai pembahasan revisi Undang-Undang Penyiaran sepanjang 2017 jalan di tempat, masih menjadi naskah yang belum disahkan menjadi rancangan undang-undang, sama dengan posisi di akhir 2016.

Menurut KNRP, revisi Undang-Undang Penyiaran juga terkesan tertutup proses penyusunannya dan isi naskahnya tidak mencerminkan demokratisasi penyiaran.

Terkait kinerja KPI, KNRP menilai KPI tidak melaksanakan evaluasi tahunan terkait perpanjangan Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP) terhadap 10 stasiun televisi swasta dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran isi siaran tidak sesuai dengan Undang-Undang Penyiaran.

Selain itu, KNRP juga menyoroti kinerja KPI di daerah yang menurun akibat dukungan APBD yang kecil bagi sejumlah KPID sehingga mereka tidak bisa menjalankan fungsi dan kewajibannya secara optimal.

Terkait dengan kampanye politik, KNRP mencatat banyak lembaga penyiaran digunakan sebagai sarana untuk kepentingan politik dengan mempromosikan tokoh dan aktivitas partai serta promosi dan kampanye partai politik tertentu.

Hal itu bukan hanya terjadi pada 2017, melainkan sudah bertahun-tahun sebelumnya. Pemanfaatan frekuensi publik untuk kepentingan politik dilakukan melalui siaran jurnalistik dan nonjurnalistik.

Tentang aksesibilitas penyiaran, KNRP memuji sebagian stasiun televisi yang menyediakan juru bahasa isyarat dalam program berita. Hingga pertengahan Desember 2017, setidaknya terdapat 10 stasiun televisi yang telah menyediakan juru bahasa isyarat dalam program berita selama 30 menit hingga satu jam.

(Ad)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: