Komitmen Netral di Pemilu, Panglima Pimpin Operasi Gaktib TNI 2019

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto (Foto: Ibnu Hariyanto/detikcom)

Sketsanews.com, Jakarta – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memimpin jalannya upacara Operasi Penegakkan Ketertiban dan Yustisi POM TNI tahun 2019. Upacara ini digelar di Taxi Way Echo Lanud Halim Perdana Kusuma Jakarta Timur, Jumat pagi 8 Februari 2018.

Upacara dimulai dengan pemeriksaan pasukan, kemudian dilanjutkan dengan pemasangan ban lengan kepada salah satu prajurit TNI. Setelah itu dilanjutkan pembacaan tekad dari prajurit untuk patuh hukum dan disiplin.

“Operasi ini, adalah salah satu upaya memelihara dan meningkatkan profesionalisme TNI. Prajurit yang profesional adalah prajurit yang memahami hukum dan mematuhinya,” kata Hadi dalam  amanatnya, Jumat pagi.

Menurut Hadi, seorang Prajurit tidak harus mampu disiplin baik saat perang maupun tidak. Terlebih saat ini tantangan yang dihadapi juga semakin kompleks dengan semakin berkembangnya teknologi, media sosial dan media siber.

Prajurit TNI harus mengikuti perkembangan teknologi. Hal itu agar TNI juga dapat mengatasi penyebaran berita bohong dan tidak terpengaruh dalam penyebaran berita bohong.

“Dalam antisipasi kejagatan media siber, prajurit pom tni harus mampu ikuti perkembangan teknologi. Hal ini untuk mencegah, menghindari TNI dari penyebaran berita palsu atau hoax,” ujar Hadi

Selain itu, dalam upacara ini Panglima TNI juga kembali menegaskan komitmen netralitas TNI dalam Pemilu 2019. TNI diminta untuk bersikap profesional dan tidak memihak.

“Selanjutnya pesta demokrasi. TNI menegaskan komitmen netralitas dalam Pemilu 2019. TNI juga terus berupaya menjaga pemilu agar berjalan damai, aman dan sukses. Operasi ini juga harus mampu menjaga komitmen netralitas TNI tersebut,” ujarnya

Hadi meminta, seluruh anggota TNI patuh hukum dan disiplin. Tidak hanya secara kesatuan tapi juga secara personal.

“Ini harus dikembangkan ke arah profesionalitas petugas dan subjek hukum. Esensi operasi ini adalah proses berkelanjutan dari upaya pencegahan dari pelanggaran hukum. Hal ini harus dilakukan secara tegas perorangan atau kesatuan,” ujarnya

Upacara ini dihadiri oleh sejumlah pimpinan tinggi dari satuan AD, AL, dan AU. Walikota Jakarta Timur, M. Anwar juga terlihat hadir dalam upacara ini. (Ms/Va)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: