Korem 043/Garuda Hitam Jaga Netralitas pada Pemilu 2019

Dokumentasi Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan), saat dipanggul prajurit Kostrad TNI AD dalam Apel Kesiapan TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018). Apel yang diikuti sekitar 52.000 personel gabungan TNI-Kepolisian Indonesia itu dalam rangka kesiapan TNI membantu tugas Polri untuk pengamanan perayaan natal, tahun baru dan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

Dokumentasi Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto (kiri), dan Kepala Kepolisian Indonesia, Jenderal Polisi Tito Karnavian (kanan), saat dipanggul prajurit Kostrad TNI AD dalam Apel Kesiapan TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018). Apel yang diikuti sekitar 52.000 personel gabungan TNI-Kepolisian Indonesia itu dalam rangka kesiapan TNI membantu tugas Polri untuk pengamanan perayaan natal, tahun baru dan Pemilu 2019. (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan).

Sketsanews.com, Bandar Lampung – Masalah berfoto menunjukkan jari bisa dibaca berbeda-beda saat ini, apalagi jika disebarkan di media sosial. Korem 043/Garuda Hitam menjaga komitmen netralitas TNI pada Pemilu 2019, termasuk menjaga posting-an anggota di media sosial agar tidak menimbulkan persepsi yang tidak baik seperti berpihak kepada salah satu pasangan calon.

“Selain itu kami juga menjaga saat berfoto tidak boleh mengisyaratkan mendukung pasangan calon, sementara ini kami (menunjukkan) menggenggam tangan saja,” kata Komandan Korem 043/Garuda Hitam, Kolonel Kavaleri Erwin Djatniko, di Markas Korem 043/Garuda Hitam, Bandarlampung, Sabtu, seperti yang dikutip dari Antara.

Sebagian dari TNI AD dan TNI secara keseluruhan, kata dia, jajaran dia siap memberi sanksi tegas kepada anggotanya jika kedapatan tidak netral dalam pesta demokrasi Pemilu 2019 mendatang. Sanksi tegas itu hingga pemecatan dari kedinasan aktif.

“Sudah jelas dan sudah ada aturannya sendiri dalam diri kami sebagi prajurit TNI maupun PNS TNI. Kami juga sudah komitmen jika ada yang tidak netral maka akan ada sanksinya berupa pemecatan,” katanya.

Dia menjelaskan, yang dimaksud netralitas dalam diri seorang TNI adalah bahwa TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis maupun politik mendalam.

“Seperti yang diteruskan oleh pimpinan kami bahwa kita tidak boleh terlibat dalam politik praktis maupun politik mendalam. Kami semua mengamankan agar Pemilu 2019 medatang berjalan lancar,” katanya.

Dia memberi contoh sederhana. Selain yang dimaksud netralitas itu adalah tidak berpolitik praktis maupun mendalam, mereka juga menjaga diri dalam berpose saat berfoto dengan menunjukkan gaya-gaya mengisyaratkan mendukung salah satu pasangan calon, apakah pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin (nomor 1) atau Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (nomor 2).

“Kami jaga agar berfoto tidak menggunakan gaya jari satu maupun jari dua. Kami berfoto menggunakan gaya genggam, genggam yang artinya adalah bela negara. Saya juga berharap kita tetap bersatu, karena apabila terjadi hal-hal yang pecah maka yang rugi adalah kita sendiri,” katanya.

Pada sisi lain, Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Komisaris Besar Polisi Sulistyaningsih, mengatakan, hal serupa; bahwa netralitas polisi adalah tidak berpihak kepada siapa pun pasangan calon pemimpin puncak bangsa ini nanti, ataupun calon anggota legislatif.

Komitmen kepolisian di sana juga sama, yaitu mengganjar hukuman pemecatan bagi anggota kepolisian setempat yang kedapatan bersikap tidak netral. (Eni)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: