KPU Tepis Tudingan Berkomplot dalam Kasus Suap PAW dan Sebut Tidak Ada PAW

Sketsanews.com -Jakarta : Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI membantah secara tegas adanya proses sistem Pergantian Antar Waktu (PAW) terhadap calon anggota legislatif dari partai PDI-P Harun Masiku yang menjerat Wahyu Setiawan (eks Komisioner KPU) dengan dugaan kasus suap PAW, merupakan sebuah tindakan yang diambil secara terencana oleh jajaran Komisioner KPU RI.

https://i2.wp.com/sketsanews.com/wp-content/uploads/2020/01/berita_770915_800x600_IMG_20200114_0157431578969117-765x1020.jpg?resize=422%2C562&ssl=1

Saat ditemui di gedung KPU RI, Komisioner KPU, Pramono mengungkapkan sejak munculnya kasus dugaan suap politisi PDI-P Harun Masiku terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan, yang mengakibatkan banyaknya opini yang berkembang di tengah masyarakat tersebut, merupakan sebuah kesalahan opini yang fatal.

“Masih ada kesimpangsiuran sebagian orang menganggap bahwa PAW itu terjadi, seolah-olah KPU ini berkomplot untuk mengabulkan permohonan partai tersebut. Ini kan kesalahpahaman yang sangat fatal,” kata Pramono di kantor KPU RI, Jakarta (13/1/2020).

Lebih lanjut Pramono menuturkan bahwa dalam kasus PAW yang menjerat Wahyu Setiawan memiliki dua sisi yang dimana baik dari sisi prosedur kendati proses PAW telah tertuang dalam PKPU, namun KPU ungkap Pramono tidak melakukan penyuratan terhadap partai politik dalam kasus ini, yakni PDI-P, namun KPU hanya menerima surat dari pimpinan DPR ataupun DPRD untuk melakukan PAW.

“Pertama secara prosedural di dalam proses PAW sebagaimana diatur di PKPU nomor 6 tahun 2019 KPU tidak berkorespondensi dengan partai politik. KPU menerima surat itu seharusnya dari pimpinan DPR atau DPRD untuk kasus DPR. Jadi nanti pertama pimpinan DPR atau DPRD menyampaikan surat tentang nama anggota DPR atau DPRD yang berhenti antar waktu ke KPU, jadi pintu masuknya bukan dari partai tapi dari pimpinan DPR atau DPRD. Dari situ KPU baru akan memproses untuk melakukan klarifikasi kepada calon berikutnya, yang peraih suara terbanyak berikutnya, dari hasil klarifikasi nanti kpu membalasnya kepimpinan dewan lagi tidak ke partai politik,” tutur Pramono.

“Yang harus saya tegaskan dari sisi prosedur memang apa yang dilakukan oleh teman-teman partai itu tidak tepat. Karena harusnya kami menerima suratnya dari pimpinan dewan bukan dari partai,” tegasnya lagi.

Sedangkan dari sisi substansi Ia juga mengklaim bahwa KPU telah mengikuti seluruh proses yang telah ditetapkan, sehingga kedua sisi tersebut jelas Pramono tidak memenuhi syarat untuk dilakukan PAW.

“Lalu kedua dari sisi substansi kalaupun misalnya Rizky Aprillia itu mau di PAW, maka yang berhak bukan nomor urut perolehan suara terbanyak kelima tapi nomor yang berikutnya yakni Hermadi Jufri. Jadi dari sisi prosedur tidak tepat, dari sisi substansi juga tidak tepat. itu yang membuat kenapa KPU tidak memenuhi permohonan partai tersebut,” ungkap Pramono.

Berdasarkan hal tersebutlah, Komisioner KPU Pramono juga menyatakan bahwa hingga saat ini KPU masih memberlakukan penetapan Calon Anggota Legislatif sesuai dengan pelaksanaan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang dari tingkat provinsi hingga ke tingkat nasional.

Sehingga lebih lanjut Pramono menegaskan kembali bahwa caleg dari partai PDI-P atas nama Harun Masiku yang dikabarkan menggantikan Rizky Aprilia dengan melalui proses mekanisme PAW tersebut belum terjadi.

“Jadi di dapil itu kan karena Nazarudin Kiemas meninggal dunia sebelum hari H (pelantikan), maka suara yang diperoleh pada hari pemungutan suara dinyatakan sah tapi dihitung sebagai suara partai, kan gitu. Dan setelah Nazarudin Kiemas meninggal maka perolehan suara terbanyak di dapil itu ya Rizky Aprilia. itu faktanya dan itu sudah ditetapkan di tingkat provinsi dan tingkat nasional. Jadi sampai saat ini Rizky Aprillia masih anggota yang sah yang belum terjadi PAW sama sekali,” tandas Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi.

Sumber : RRI.co.id

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: