Kriminalisasi Anggota FPI, PUSHAMI : Polisi Salah Sasaran Dan Tidak Cermat

Sketsanews.com – Pada hari Rabu, 27 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 WIB salah seorang warga Jatibening Baru mendatangi sebuah toko obat yang diduga tak berizin dan berjualan di lokasi yang merupakan tanah milik negara di sekitar Jatibening, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat.

Di situ warga tadi membeli beberapa pil diduga lexotan, tramadol dll senilai Rp.50,000,-.
Kemudian warga tadi pergi ke tempat tidak jauh dari situ (+/- 200 m) untuk bertemu warga lainnya dan anggota FPI yang sudah berkumpul dan melaporkan hasil pembelian tadi.

Merasa sudah cukup bukti, warga dan anggota FPI menghubungi Polsek Pondok Gede bekasi untuk melaporkan hal ini. Namun pihak Polsek Pondok Gede menurut keterangan beberapa anggota FPI tidak bisa langsung menindak dengan alasan sedang ada pengamanan lewatnya RI 1.

Sejurus kemudian warga dan anggota FPI mendatangi toko obat dimaksud tadi untuk menegur dan mengklarifikasi atas tindakan toko obat yang berjualan tanpa izin obat obat keras kategori G (lexotan,dextro dll). Bahkan, ditemukan pula obat-obatan kadaluarsa. Hal ini tentu sangat meresahkan masyarakat. Sebab sudah menjadi rahasia umum obat keras seperi lexotan kerap disalahgunakan remaja atau pemuda untuk mabuk, hingga menjadi sumber terjadinya beberapa tindakan kriminal di lingkungan tersebut. Demikian pula, obat-obatan anak yang kadaluarsa masih saja dijual, ini bisa membahayakan kesehatan dan nyawa seseorang.

Setelah tiba di lokasi TKP sekitar pukul 11.00 WIB, sekitar 20 meter ada beberapa anggota Polsek Pondok Gede yang sedang melakukan pengamanan lewatnya RI 1 di tol (pengamanan di atas jalan tol/jembatan). Anggota Polsek Pondok Gede dan Provost melihat serta mengetahui ada warga dan anggota FPI yang sedang menegur dan klarifikasi terhadap toko obat dimaksud.

Tidak lama kemudian datanglah pemilik toko obat tadi dan dihampiri pula oleh anggota Provost Polri beserta anggota Polsek Pondok Gede. Di situ saudara Boy Giadria (yang sekarang ditahan) meminta penjual toko obat tanda tangan diatas materai untuk tidak lagi berjualan obat kadaluarsa dan obat keras kategori G itu lagi. Kemudian anggota Polsek Pondok Gede melakukan penyitaan obat-obatan dimaksud dan membawa penjual ke Polsek Pondok Gede.

Saat itu juga warga yang membeli obat obatan senilai Rp 50,000,- di toko tadi membuang obat-obatan yang dibelinya, dengan memasukan ke dalam ember yang berisi air.

Jadi tidak ada kaitannya pengerusakan obat yang dibeli seorang warga tadi dengan saudara Boy Giadria yang saat ini ditahan. Karena Boy tidak melakukan tindakan kekerasan terhadap seseorang, juga tidak melakukan perusakan barang apa pun.

Usai kejadian tersebut, FPI menyerahkan pelaku penjual obat tersebut kepada pihak aparat kepolisian. Di lokasi kejadian, aparat pun menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada FPI, yang telah membantu aparat.

Namun ironisnya, sehari pasca tangkap tangan pengedar obat keras tersebut, empat orang anggota FPI justru dijemput paksa aparat kepolisian tanpa didahului surat pemanggilan resmi pada keesokan harinya, Kamis (28/12/2017). Mereka adalah, Boy Giadria, Syafii Alwi, Roni Herlambang dan Saiman. Mereka diperiksa secara marathon, hingga tengah malam.

Dari empat orang anggota FPI tersebut, ketiganya dibebaskan pada hari Kamis dan Jum’at. Namun, satu orang anggota FPI, Boy Giadria hingga kini justru ditahan dan dikenakan pasal 170 tentang tindak kekerasan dan 335 ayat 1 tentang kekerasan dan pemaksaan dengan ancaman 5 tahun pidana. Hal itu atas pengaduan/pelaporan pihak pemilik toko obat.

Anggota FPI yang selama ini telah berjasa ikut menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) serta menjadi whistleblower kepada aparat kepolisian, bukannya dihargai, malah diperlakukan biadab; ditangkap, dipidana dan dijebloskan ke dalam penjara.
Polisi salah sasaran dan tidak cermat mempidanakan anggota FPI, Boy Giadria dengan tuduhan kekerasan atau merusak barang.

Selanjutnya, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 111 menjelaskan, dalam hal tertangkap tangan setiap orang berhak, sedangkan setiap orang yang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketentraman dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan berserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik.

Jika Undang Undang telah mengatur demikian, kenapa polisi mengada-ada dengan menuduh anggota FPI melakukan pelanggaran hukum dengan tuduhan sweeping?

Bila perkara ini dibiarkan, akan menjadi preseden buruk begi penegakkan hukum di Indonesia ke depannya. Sebab bila ada pelaku kriminal, seperti pengedar narkoba, maling, copet, begal atau perampok yang melakukan tindak kejahatan, lalu tertangkap tangan, pelaku kriminal itu bisa menuntut balik dengan pasal karet dengan dalih perbuatan tidak menyenangkan, persekusi, pemaksaan, pengancaman dan lain-lain.

Aziz Yanuar P, S.H.,M.H.,M.M (Bantuan Hukum Front) & Pusat Asasi Muslim Indonesia (PUSHAMI)
(0817-0830-107)

(in)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: