Sketsa News
Home Berita Terkini, News Limit Uang Elektronik Naik Jadi Rp10 Juta

Limit Uang Elektronik Naik Jadi Rp10 Juta

Sketsanews.com – Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan saldo maksimum uang elektronik teregistrasi menjadi Rp10 juta dari semula sebesar Rp5 juta. Adapun uang elektronik tidak teregistrasi masih sama, yaitu sebesar Rp1 juta.

uang-elek

Deputi Gubernur Bank Indonesia Ronald Waas mengatakan kenaikan saldo maksimum uang elektronik ini guna mendukung program layanan keuangan digital (LKD) sebagai bagian dari upaya pemerataan inklusi keuangan serta transaksi di e-commerce yang menuntut jumlah lebih besar.

“Ini juga bagian dari kami dukung e-commerce karena Rp5 juta dirasa terlalu kecil,” ujarnya saat media briefing mengenai perkembangan sistem pembayaran di Jakarta, pekan lalu.

Aktivitas mengenai uang elektronik diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.16/8/2014 tentang Uang Elektronik (electronic money).

Batas saldo maksimum uang elektronik tidak teregistrasi (nonknow your customer/non-KYC) sebelumnya Rp1 juta. Sementara itu, saldo maksimum uang elektronik teregistrasi (know your customer/KYC) sebesar Rp5 juta.

Dengan aturan menaikkan saldo maksimum uang elektronik, bank sentral merevisi aturan PBI mengenai uang elektronik tersebut.

Ronald mengatakan saat ini aturan tersebut su dah selesai disusun dan hanya tinggal dipublikasikan. Ronald sebelumnya mengatakan dengan menaikkan saldo maksimum ini, pihaknya mendorong transaksi uang elektronik yang lebih besar.

“BI menyadari uang elektronik ini awalnya transaksi yang cepat dan masif, tetapi kalau untuk e-commerce butuh yang lebih besar, nah itu kami coba fasilitasi, naikkan yang registered,” katanya.

Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia Pungky P. Wibowo mengatakan revisi PBI mengenai uang elektronik hanya tinggal dipublikasikan. Dengan demikian, dia memastikan, peraturan ini bakal keluar dalam waktu dekat.

Adapun dengan naiknya saldo maksimum uang elektronik menjadi Rp10 juta, Pungky meyakini inklusi keuangan di masyarakat akan semakin meningkat. Pasalnya, uang elektronik digunakan sebagai instrumen dalam program LKD yang diinisiasi Bank Indonesia.

“Transaksi di masyarakat kecil semakin besar. Harga satu kambing saja sudah Rp8 juta, ini supaya bisa ditampung dengan e-money. E-emoney itu kan keeping, setelah ini mereka naik ke saving ke tabungan,” katanya.

Ronald semula mengatakan sudah ada 22 perusahaan yang telah mengajukan izin untuk pembuatan uang elektronik. Perusahaan tersebut terdiri dari bank, perusahaan telekomunikasi, dan perusahaan lainnya.

Saat ini, dia menyebut sudah ada 21 perusahaan yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia untuk uang elektronik tersebut, yang mayoritas merupakan perbankan.

BPD INGIN DILIBATKAN

BI memperluas cakupan bank peserta program layanan keuangan digital atau LKD. Bersamaan dengan hal itu, bank pembangunan daerah ditekankan agar dapat ikut serta dalam program tersebut.

Seperti diketahui, bank sentral sebelumnya telah mengatur pelaksanaan LKD dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 16/8/PBI/2014. Dalam beleid tersebut, BI baru mem perbolehkan bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun atau BUKU 4 untuk menjadi pemain mengingat risk management kelompok bank ini yang dianggap baik.

Direktur Program Elektronifikasi dan Inklusi Keuangan Bank Indonesia Pungky P. Wibowo mengatakan bank sentral telah merampungkan aturan mengenai perluasan cakupan bank peserta LKD. Menurutnya, aturan tersebut telah disepakati dan hanya tinggal di publikasikan.

Dengan aturan baru tersebut, peserta LKD tidak hanya bank dengan modal inti di atas Rp30 triliun, tetapi dapat diikuti oleh seluruh bank selama memenuhi persyaratan dari Bank Indonesia, seperti kesiapan teknologi, manajemen risiko, dan sebagainya.

Adapun dengan perluasan cakupan bank peserta LKD, Pungky mengatakan bank sentral menekankan pada bank pembangunan daerah (BPD) untuk turut serta. Menurutnya, BPD lebih dekat dengan masyarakat daerah sehingga dapat mempercepat upaya peningkatan inklusi keuangan.

“BPD dekat dengan masyarakat daerah, lebih dekat dengan local content, tetapi BI tetap concern dengan risk management untuk menjaga customer protection,” ujarnya di Jakarta, Jumat (2/9).

(Ro/Bisnis)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: