Mantan Napi Teroris Indonesia, Apa yang Harus Dilakukan pada Mereka?

Bupati Dedi dan Agus Marshal. ©2017 Merdeka.com

Bupati Dedi dan Agus Marshal. ©2017 Merdeka.com

Perlawanan terhadap ekstremisme dan terorisme di Indonesia tidak bisa dipusatkan hanya di Jakarta saja. Purwakarta, satu kota di Jawa Barat, telah menjadi contoh yang baik tentang bagaimana mereintegrasi bekas narapidana teroris di Indonesia ke masyarakat. Pemerintah daerah di Purwakarta mampu menyediakan program yang sesuai, meskipun tidak ada panduan dan instruksi khusus dari pemerintah pusat.

Oleh: Chaula Rininta Anindya (East Asia Forum)

 

Sketsanews.com, Jakarta – Meningkatnya kompleksitas upaya kontra-teror di Indonesia berarti negara tidak lagi dapat memusatkan inisiatif Melawan Ekstremisme Kekerasan (CVE/Countering Violent Extremism) di ibu kota Indonesia, Jakarta. Sebaliknya, Indonesia harus mulai melibatkan pemerintah daerah dalam pembuatan program CVE berkelanjutan.

Lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau CSO (Civil Society Organization) di Indonesia selalu berada di garis depan program reintegrasi untuk mantan tersangka teroris. Beberapa inisiatif mereka termasuk mengintegrasikan mantan teroris kembali ke masyarakat dengan memberi mereka sarana dan pelatihan untuk memulai usaha kecil.

Pengangguran tidak selalu menyebabkan seseorang melakukan aksi teroris, tetapi pengangguran memang memperburuk keadaan. Pengangguran dapat mempengaruhi mereka untuk mendekati jaringan radikal untuk mendapatkan perlindungan dan nasihat.

Namun dalam wawancara baru-baru ini dengan mantan narapidana teroris, Agus (alias Agus Marshal) mengungkapkan bahwa dia tidak pernah terpapar dengan inisiatif LSM. Agus, warga Jakarta Pusat, saat ini bekerja sebagai pengawas kebersihan di Sadang, Jalan Cikopo di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat. Merupakan suatu hal yang cukup langka bagi pemerintah daerah untuk memulai program integrasi untuk membantu mantan teroris. Tetapi Agus, dan kota Purwakarta secara umum, memberikan contoh cemerlang dari peran penting yang dapat dimainkan oleh pemerintah daerah dalam memfasilitasi inisiatif CVE di Indonesia.

Agus kembali ke kampung halaman istrinya di Purwakarta ketika ia dibebaskan dari penjara pada tahun 2015. Dedi Mulyadi, yang menjabat sebagai bupati Purwakarta pada waktu itu, menawarkan beberapa modal awal bagi Agus untuk menjalankan warung makanan di pasar lokal untuk mendorong reintegrasi. Tetapi Agus tidak menerima pelatihan bisnis apapun. Akibatnya, bisnisnya tidak bertahan lama.

Mulyadi baru tahu bahwa usaha Agus gagal setelah upaya bom panci di Bandung pada bulan Februari 2017. Mulyadi bertemu untuk mengonfirmasi afiliasi Agus di masa lalu dengan pelaku, Yayat Cahdiyat. Agus bergabung dengan kelompok pengajian yang sama  dengan Cahdiyat sebelum dia ditangkap karena terlibat dalam perampokan untuk mendanai kamp pelatihan militer Aceh untuk teroris pada tahun 2010.

Mulyadi kembali bersedia membantu Agus secara finansial, tetapi Agus menolak tawaran itu karena dia merasa tidak mampu menjalankan bisnis. Agus mengatakan kepada Mulyadi secara pribadi bahwa dia lebih suka bekerja sebagai karyawan biasa karena dia memiliki pengalaman sebelumnya bekerja di pabrik.

Mantan narapidana secara alami menghadapi kendala dalam mendapatkan pekerjaan. Untuk melamar pekerjaan di Indonesia, pelamar wajib menyerahkan surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. Sebagian besar institusi di Indonesia, publik maupun swasta, enggan merekrut individu dengan catatan kriminal. Mulyadi akhirnya membantu Agus dalam mendapatkan pekerjaannya sebagai pengawas kebersihan di dekat rumahnya di Cibening Purwakarta.

Agus juga berkesempatan menjadi pembicara di Sekolah Ideologi Purwakarta berkat Mulyadi. Sekolah Ideologi Purwakarta adalah program unggulan di bawah kepemimpinan Mulyadi, yang didirikan pada tahun 2016 untuk memperkenalkan Pancasila, ideologi nasional Indonesia, kepada masyarakat lokal. Sekolah ini menargetkan siswa dari sekolah menengah pertama, sekolah menengah, universitas, hingga para guru, penduduk desa, dan pejabat dari komunitas pemuda di Purwakarta.

Kelas diadakan seminggu sekali. Sekolah memungkinkan mantan teroris seperti Agus untuk berbagi pengalaman dan mendidik siswa tentang bahaya ajaran ekstremis.

Kelas-kelas menekankan budaya tabayyun atau “verifikasi dan konfirmasi” di antara para siswa mengenai informasi sensitif dan berita yang berkaitan dengan politik dan agama. Pembicara terkemuka lainnya termasuk ulama Islam Azyumardi Azra dan pendukung kebebasan beragama Romo Antonius Benny Susetyo.

Inisiatif Pemerintah Kota Purwakarta adalah model alternatif yang layak untuk mengintegrasikan kembali mantan teroris di Indonesia. Pihak berwenang seringkali menghadapi tantangan dalam memantau mantan narapidana teroris di seluruh negeri dan tidak dapat bergantung pada arahan pemerintah pusat di Jakarta atau bahkan LSM karena jangkauan terbatas mereka.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) tidak memiliki perwakilan yang ditempatkan di kawasan lokal yang dapat secara teratur memantau efektivitas program reintegrasi. Ada juga sejumlah LSM lokal yang berpengalaman. Misalnya, LSM Peace Generation yang berbasis di Bandung bertugas membantu dalam berbagai program reintegrasi untuk orang-orang yang dideportasi di berbagai kabupaten di Jawa Barat seperti Bandung, Majalengka, dan Subang. Sumber daya mereka tersebar terlalu sedikit dan melintasi jarak yang sangat jauh antar lokasi.

Pemerintah daerah di Purwakarta mampu menyediakan program yang sesuai, meskipun tidak ada panduan dan instruksi khusus dari pemerintah pusat. Stigma yang ada di masyarakat pada umumnya akhirnya dapat diatasi karena kehadiran Sekolah Ideologi, yang memungkinkan dialog antara mantan teroris dan masyarakat setempat.

Pemerintah daerah di Purwakarta juga memberikan bantuan keuangan untuk Agus. Bantuan semacam ini harus disesuaikan dengan keadaan individu, yang seharusnya tidak terbatas hanya pada pengusaha kecil tetapi juga meluas ke bentuk pekerjaan lain. Dengan cara ini, individu tersebut akan berhutang budi kepada pemerintah lokal dan aparatur lokal kemudian dapat memantau proses reintegrasi dengan lebih efektif.

Terlepas dari kelebihannya, model reintegrasi mantan narapidana terorisme di Purwakarta masih jauh dari sempurna. BNPT harus bekerja sama dengan berbagai LSM untuk lebih menyempurnakan inisiatif mereka dan mendukung upaya-upaya kontra-terorisme pemerintah daerah. Pemerintah daerah juga masih memerlukan bantuan yang signifikan untuk secara efektif melakukan program pengembangan profesional dan merumuskan prosedur pemantauan berkala.

Chaula Rininta Anindya adalah Analis Riset dengan Program Indonesia di S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS), Nanyang Technological University, Singapura.

(Is/Matamatapolitik)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: