Sketsa News
 
Home Berita Terkini, Editorial, Headlines Maraknya Kampanye 2019 Ganti Presiden

Maraknya Kampanye 2019 Ganti Presiden

Sketsanews.com, Jakarta – Dunia perpolitikan di Indonesia menjelang Pilpres 2019 semakin menghangat.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pemilihan presiden 2019 akan dilakukan pada bulan April 2019, namun beberapa partai politik peserta Pilpres 2019 mulai melakukan kampanye.

Diantaranya adalah apa yang dilakukan oleh PKS, mereka menyuarakan gerakan kampanye #2019GantiPresiden. Gerakan kampanye #2019ganripresiden merupakan gerakan resmi dari kubu PKS yang kemudian diikuti oleh Gerindra.

Politikus Demokrat Ferdinand Hutahaean menilai sah-sah saja mengampanyekan gerakan ganti presiden dengan kaus bertuliskan tanda pagar (tagar) #2019GantiPresiden.

Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Rahmat Bagja mengatakan bahwa gerakan #2019GantiPresiden bukan termasuk kategori kampanye. Menurut Rahmat, gerakan tersebut merupakan bagian dari kebebasan berekspresi.

“Itu bukan kampanye, itu kebebasan berekspresi,” ujar Rahmat di Kantor Bawaslu, Jalan MH Thamrin 14, Sarinah, Jakarta, Selasa (10/4).

Masalahnya adalah mampukah gerakan kampanye #2019GantiPresiden benar-benar efektif dan menjadi detonator yang bisa menghancurkan lawan politiknya.

Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, seorang pengamat Politik Ray Rangkuti namanya, dia menantang pemrakarsa kampanye ganti Presiden 2019 (#2019GantiPresiden) mendeklarasikan Calon Presiden alternatif untuk bertanding melawan Joko Widodo (Jokowi) di Pilpres 2019.

“Baiknya partai atau kelompok manapun yang berkehendak untuk mendapatkan presiden baru, sebaiknya, diungkapkan dari sekarang,” ujar Ray Rangkuti.

Masih menurut Ray Rangkuti, ungkapan ganti presiden tidak sekedar slogan yang ramai dibuat di kaos, tapi sebuah gerakan dengan alur, visi dan tokoh yang terang benderang.

Mari sekarang kita coba lihat beberapa pendekatan Perilaku Pemilih untuk melihat seberapa efektif gerakan kampanye #2019GantiPresiden ini.

Yang pertama adalah pendekatan sosiologis. Pendekatan ini pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih seseorang.

Pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal, seperti kelompok keagamaan, organisasi profesi, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok kecil lainnya memiliki peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi seseorang, yang nanti sebagai dasar atau preferensi dalam menentukan pilihan politiknya. (Anwar, 2004 : 23-24).

Gerald Pomper (dalam Asfar, 2006) memerinci pengaruh pengelompokan sosial dalam studi voting behavior ke dalam variabel, yaitu variabel predisposisi sosial-ekonomi keluarga pemilih dan predisposisi sosial-ekonomi pemilih.

Menurutnya, predisposisi sosial pemilih dan keluarga pemilih mempunyai hubungan yang signifikan dengan perilaku memilih seseorang. Preferensi-preferensi politik keluarga, apakah preferensi politik ayah atau preferensi politik ibu akan berpengaruh pada preferensi politik anak (Lipset, 1995: 1346-1353).

Dalam berbagai ragam perbedaan struktur sosial, yang paling tinggi pengaruhnya terhadap perilaku politik adalah faktor kelas (status ekonomi).

Kemudian pendekatan yang kedua adalah pendekatan psikologis. Pendekatan ini menjelaskan bahwa sikap seseorang sebagai refleksi dari kepribadian seseorang, merupakan variabel yang cukup menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang.

Pendekatan psikologis menekankan pada tiga aspek psikologis, yaitu ikatan emosional pada suatu partai politik, orientasi terhadap isu-isu dan orientasi terhadap kandidat (Niemi and Herbert F. Weisberg, 1984: 9-12).

Pendekatan psikologis menganggap sikap merupakan variabel sentral dalam menjelaskan perilaku politik seorang.

Selanjutnya adalah pendekatan rasional. Ada faktor situasional yang ikut perperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu, para pemilih tidak hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi juga bebas bertindak.

Faktor-faktor situasional itu bisa berupa isu-isu politik ataupun kandidat yang dicalonkan. Dengan demikian, isu-isu politik menjadi pertimbangan yang penting.

Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Mereka melihat adanya analogi antara pasar (ekonomi) dan perilaku memilih (politik).

Namun dari semua itu, peran media massa menjadi sangat penting dalam mempengaruhi pemilih. Salah satu kunci persaingan politik adalah media massa. Media massa ini diartikan sebagai suatu entitas yang memiliki peran dan fungsi untuk mengumpulkan sekaligus mendistribusikan informasi dari dan ke masyarakat.

Efektivitas komunikasi politik membutuhkan peran serta media massa, karena merekalah salah satu profesi penting yang memiliki perangkat dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat luas.

Komunikasi politik kerap kali terjadi secara tidak langsung melalui pemberitaan-pemberitaan yang dilakukan oleh media massa (Firmansyah, 2008:265).

Berdasarkan kajian tersebut, maka gerakan kampanye #2019GantiPresiden merupakan langkah awal untuk meraup dukungan penuh dari para pemilih.

Menurut Ketum PBB, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan sikapnya yang ingin ada pergantian presiden pada 2019. Banyak alasan yang mendasari keinginannya agar Joko Widodo tak lagi terpilih sebagai presiden.

Yusril lalu menjabarkan alasan-alasan versinya soal pentingnya Indonesia punya pemimpin baru. Pertama, dia menyoroti soal ekonomi bangsa.

Empat tahun kepemimpinan Jokowi, kata Yusril, ekonomi Indonesia mengalami kemunduran di mana-mana. Dia mengklaim punya contoh konkret.

“Utang juga mengalami peningkatan yang luar biasa dan kemudian pinjaman luar negeri tidak jelas penggunaannya untuk apa,” ucap Yusril.

Terakhir, Yusril menuding pemerintah saat ini tidak pro-Islam. Bahkan Yusril menyebut kelompok Islam tertindas di era Jokowi.

“Juga kita melihat terjadi keresahan sosial, makin hari makin luas, terutama kelompok Islam tertekan. Ulama dikriminalisasi, bahkan ada yang dianiaya dan sebagainya,” ucap Yusril.

(jp)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: