MCW Malang Desak KPU Soal Transparansi Dana Kampanye

(Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Badan Pekerja MCW, Intan Dita. (Foto: Imam Muchlis/Sketsanews.com)

Sketsanews.com, Malang – Malang Corruption Watch (MCW) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang terkait transparansi dana kampanye partai politik maupun oleh calon anggota legislatif. Hal ini disampaikan Badan Pekerja MCW, Intan Dita dalam konferensi Pers di Kantor DPRD Kota Malang, Rabu (30/1/2019).

Intan Dita, menyebutkan, bahwa dari total 14 Parpol namun hanya satu yang melaporkan dana kampanyenya.

“Data itu kami peroleh dari website yang tertera di KPU Kota Malang. Itupun hanya Partai PDI-P saja yang melaporkan, sedangkan yang lain hingga kini masih belum jelas,” katanya.

Ia menegaskan, berdasarkan PKPU Nomor 24 tahun 2018 disebutkan bahwa proses pelaporan atau dana kampanye memilik tiga tahapan, yakni Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), serta Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Partai yang tidak melaporkan LADK itu sanksinya gugur, sedangkan yang tidak LPSDK sanksinya peringatan, itu semua sudah di atur di dalam PKPU,” ucap Intan saat ditemui Sketsanews.com, Rabu (30/1).

MCW menegaskan, dari laporan LPSDK yang telah didata bajwa ada 13 Partai yang telah melaporkan. Selain itu masih ada satu Partai yang belum menyampaikan LSDK ke KPU kota Malang hingga sekarang yakni Nasdem.

“Dari laporan LPSDK yang kami terima, total sumbangan dana paling banyak Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni sebesar Rp 306 Juta, sedangkan yang terkecil ialah Partai Bulan Bintang (PBB) sebesar Rp 3 Juta. Sementara itu rata-rata penerimaan dana kampanye per patai ditaksir mencapai Rp 85 Juta,” tandanya.

Tak hanya itu, MCW menilai format form pelaporan LADK dan LPSDK dirasa kurang detail sehingga pelaporkan dana kampanyenya kepada KPU hanya seadanya saja. Hal itu terlihat dari sumber yang didapati MCW berupa bentuk sumbangan jasa LPSDK yang paling besar ialah 67 persen, namun tidak dijelaskan bentuk sumbangan apa yang diberikan.

“Jenis sumbangan LPSDK itu ada tiga yakni uang, barang dan jasa. Namun, ketika kami kroscek lebih dalam, Caleg menyumbang 70 persen sedangkan parpol 30 persen. Disitu kami menilai bahwa tidak adanya identitas penyumbang secara jelas dan detail,” pungkas Intan.

Lebih lanjut MCW mendesak KPU Kota Malang agar bertindak tegas untuk menelusuri kebenaran dari laporan LPSDK yang telah disampaikan oleh setiap Parpol. (Im)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: