Media Perlu Ikut Cegah Korupsi

Pemberantasan Korupsi – Media Dapat Lebih Kreatif dalam Menyuguhkan Konten Korupsi

Foto : Koran Jakarta/Gadis Saktika Media dan Korupsi - Komisioner KPI Pusat Mima Susanti, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kepala Program Studi Televisi dan film, Fakultas Komunikasi Unpad Aceng Abdullah, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong menjadi pembicara diskusi, di Jakarta, Jumat (13/12). 2019Foto : Koran Jakarta/Gadis Saktika Media dan Korupsi – Komisioner KPI Pusat Mima Susanti, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Kepala Program Studi Televisi dan film, Fakultas Komunikasi Unpad Aceng Abdullah, Direktur Pemberitaan Media Indonesia, Usman Kansong menjadi pembicara diskusi, di Jakarta, Jumat (13/12).

Sketsanews.com – Jakarta – Media diharapkan dapat membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pencegahan tindakan korupsi. Saat ini, yang sering dilakukan media adalah membantu melaukukan penindakan. Padahal pencegahan dan penindakan adalah dua hal penting yang harus dilakukan untuk memberantas korupsi secara efektif.“Media biasa melanjutkan kinerja penindakan. Jika kita akan mengumumkan tersangka, kita akan mendorong media untuk bisa menginvestigasi lebih lanjut. Ada beberapa yang aktif mendalami. Bahkan ada teman-teman yang selalu mengikuti detail-detailnya. Di KPK juga bahkan dia mengikuti pengadilan, sehingga berdialog dengan pimpinan. Mereka mengikuti perkembangannya,” ungkap Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, saat diskusi ilmiah di kawasan Pulo Gadung, Jakarta Timur, Jumat (13/12).

Diskusi ini dilaksanakan oleh Ikatan Doktor Ilmu Komunikasi (IDIK) Unpad dan membahas tentang “Media dan Pemberitaan Korupsi Indonesia”. Pembicara utamanya adalah Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Komisaris Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Mima Susanti, Kepala Program Studi Televisi dan film, Fakultas Komunikasi Unpad Aceng Abdullah, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Usman Kansong, dan dimoderatori oleh Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuana Syaifuddin.

Saut mengungkapkan, KPK memiliki konten pencegahan korupsi yang dapat digunakan media. “Dari sisi sumber daya manusia dan konten, kita memilikinya. Modul-modul banyak, dari konten-konten pendidikan level rendah sampai tinggi itu ada,” katanya. Ia menambahkan, media perlu menjadi kreatif untuk menyuguhkan konten korupsi. Sebab, ada tuntutan pasar yang memerlukan konten harus menarik bagi masyarakat.

“Media kan harus memframing orang, membentuk perilaku orang. Maka, KPK menyuguhkan lagu, film, banner, puisi, kartun, dan karikatur.” Pembicara lain, Mima Susanti membenarkan jika media jarang membahas pencegahan korupsi karena isu tersebut tidak menjadi tren. “Dari beberapa catatan memang pemberitaan media banyak memuat isu korupsi,” katanya.

Ia mengatakan, pemberitaan korupsi itu bisa berupa program jurnalistik, talkshow, iklan, dan film. Untuk pencegahan biasanya disajikan iklan layanan masyarakat dan film, namun selama ini porsinya sedikit.

Harus Observasi

Kemudian, Aceng Abdullah menjelaskan media massa di Indonesia dirasa pasif dalam reportase eksklusif tentang korupsi. “Tingkat perhatian tinggi, tapi inisiatif untuk melakukan liputan khusus rendah,” ujar Aceng.

Ia menjelaskan pemberitaan korupsi pada media di Indonesia banyak berasal dari siaran pers. Untuk observasi dalam reportase korupsi hanya peliputan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor.

Sementara itu, Usman Kansong mengatakan, walau banyak media yang memberitakan pemberantasan korupsi, tak sepenuhnya dari mereka memihak KPK. “Media sangat mendukung upaya pemberantasan korupsi.

dis/AR-3

Sumber : koran-jakarta.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: