Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News, Peristiwa Menampar Adik Kelas, Aktivis OSIS SMA Negeri Semarang Dikeluarkan

Menampar Adik Kelas, Aktivis OSIS SMA Negeri Semarang Dikeluarkan

Sketsanews.com, Semarang – Dua siswa SMA Negeri 1 Semarang yang merupakan aktivis OSIS, dikeluarkan dari sekolah tersebut secara sepihak.

Keduanya, Muhammad Afif Ashor (Afif) yang menjabat sebagai Kasie 4 OSIS periode 2016-2017 dan Anindya Puspita Helga Nur Fadhila (Anin), siswi kelas XII MIPA 11 menjabat Kasubsie Satgas Antinarkoba OSIS periode 2016-2017.

Keduanya dikeluarkan dari sekolah atas tuduhan melakukan tindak kekerasan dengan cara ‘menampar’ yunior dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) pada November 2017.

Tuduhanitu didasarkan adanya video saat kegiatan LDK. Tidak hanya itu, sembilan pengurus OSIS juga terancam sanksi serupa.

“Perilaku para pengurus OSIS tersebut juga sempat dituduh ada kaitan dengan meninggalnya salah satu siswa yang terjun di kolam renang GOR Jatidiri beberapa waktu lalu. Tetapi hal itu tidak ada bukti. Para orang tua siswa merasa kecewa, karena pihak sekolah tidak menyelesaikan persoalan ini secara bijak. Justru dua siswa dikeluarkan tanpa dilakukan penelusuran atau penyelidikan secara mendalam,” papar orang tua siswi Anindya Puspita Helga Nur Fadhila, Suwondo, yang merasa kecewa berat atas kebijakan Kepala SMAN 1 Semarang.

Dijelaskannya, kasus ini bermula pada awal Januari lalu. Ada tiga orang tua atas nama siswa berinisial BT, KR, dan NT  menghadap ke pihak sekolah. Mereka melaporkan adanya dugaan tindak kekerasan yang dilakukan pengurus OSIS.

“Pelapor menilai anak-anak mereka menjadi korban bullying,” kata Suwondo kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (23/2).

Satu dari ketiga orang tua tersebut merupakan orang tua siswa berinisial BT, yang meninggal pada 7 Januari 2018 di kolam renang GOR Jatidiri Semarang. Mereka datang ke sekolah dan menyerahkan rekaman video sebagai bukti.

Dikatakannya, video tersebut sebetulnya merupakan salah satu kegiatan LDK. Untuk menjadi pengurus OSIS di SMAN 1 Semarang harus melewati proses tahapan tersebut. LDK telah menjadi tradisi turun-temurun yang berlangsung lama.

“Ketiga orang tersebut mendesak pihak sekolah untuk bertindak. Setelah mendapat tekanan dari pelapor, pihak sekolah kemudian melakukan operasi mendadak (sidak) handphone milik pengurus OSIS pada Selasa, 30 Desember 2017.

Ditemukanlahada beberapa rekaman video yang diindikasikan semacam kekerasan. Padahal  itu bukan kekerasan murni, tapi adegan penamparan kecil. Nah, penamparan itupun dalam konteks diajak adu argumentasi saat pembekalan mental di kegiatan LDK di sekolah tersebut,” ujarnya.

Kegiatan tersebut bertujuan supaya calon pengurus baru bisa memertahankan argumentasi. “Misalnya, pengurus senior memberi tugas kepada yunior, tapi tidak selesai, mereka diajak adu argumentasi. Kebetulan di rekaman tersebut ada Anin dan Afif. Kalau Anin melakukan penamparan kecil di pipi. Sedangkan Afif ‘pemukulan’ kecil di perut. Tapi itupun bukan pemukulan betulan lho, karena konteksnya pembekalan mental. Tidak ada yang terluka sama sekali, tidak ada calon pengurus yang merasa dirugikan atau merasa dianiaya, tidak ada,” tegasnya.

Para siswa juga telah membuat pernyataan bahwa kegiatan itu normal dan tidak ada masalah. Calon anggota OSIS tersebut juga membuat pernyataan dan persetujuan orang tua. “Misalnya dia mengundurkan diri ya tidak ada masalah, tidak ada paksaan sama sekali,” katanya.

Pada 5 Februari 2018, pihaknya yang sebelumnya tidak pernah mencampuri urusan kegiatan sekolah anaknya tiba-tiba menerima surat pemanggilan dari pihak sekolah. Disampaikan, Anin yang menjabat sebagai Kasubsie  keamanan dituding telah melakukan ‘penamparan’ saat kegiatan LDK.

“Selasa, 6 Februari 2018 saya datang ke sekolah. Tanpa babibu dan tanpa penjelasan tetek mbengek, pihak sekolah langsung menyampaikan ‘anakmu kamu cabut atau dikeluarkan oleh pihak sekolah’. Mereka menyampaikan kalau saya yang mencabut Anin dari sekolah, artinya membuat pengunduran diri, berarti permasalahan selesai. Kalau tidak, pihak sekolah mengancam akan diproses hukum,” ujarnya.

Suwondo menolak masalah ini menjadi berlarut-larut, akhirnya pihak sekolah mengeluarkan surat pengembalian kepada orang tua untuk Anin. Dasar pihak sekolah tersebut mengeluarkan surat pengembalian kepada orang tua, bahwa Anin dinilai telah melanggar pasal-pasal tata tertib yang dibuat oleh pihak sekolah.

“Padahal buku teta tertib tersebut diterbitkan setelah LDK. Kalau LDK pada November, buku tersebut dikeluarkan 6 Januari. Saya sempat dipanggil lagi, tapi saya menolak datang. Karena mereka akan menuntut saya menandatangani surat pengunduran diri. Saya tidak mau, anak saya ini anak baik-baik. Bahkan berprestasi, olahraga volly juga membela tim SMA Negeri 1. Tiba-tiba dibilang ‘anakmu salah, silakan mengundurkan diri’ ini yang saya pertanyakan,” katanya.

Sedangkan Afif dinilai telah melakukan ‘pemukulan’ saat LDK Bidang IV Keamanan. Bahkan sekolah telah memanipulasi informasi dan mengintimidasi orang tua Afif, dengan menyampaikan bahwa kasus ini telah dikoordinasikan dengan pihak kepolisian. Pihak sekolah menyebutkan masalah ini telah disetujui oleh alumni SMA Negeri 1, advokat Peradi, Kadisdikbud Jateng, komite sekolah dan dewan guru.

“Kalau kedua siswa tersebut masih masuk sekolah, maka masalah ini akan ditangani kepolisian. Tapi, kalau Afif mengundurkan diri, masalah dihentikan. Atas ancaman itu, orang tua Afif ketakutan hingga akhirnya mau menulis surat pengunduran diri dalam kondisi tertekan,” ujarnya.

Rabu, 7 Februari, Anin masuk sekolah, mengikuti pelajaran seperti biasa. “Pukul 13.00, Pak Teguh, guru BK mengaku atas perintah kepala sekolah, meminta Anin pulang meninggalkan sekolah dan bilang ‘Kamu sudah tidak boleh sekolah, sudah dikeluarkan sekolah kok tetap berangkat sekolah,” ungkapnya.

Mulai Kamis, 8 Februari 2018, Anin tertekan dan tidak masuk sekolah.  “Hingga sekarang, Anin shock dan menangis terus di rumah,” katanya.

Kepala SMAN 1 Semarang, Endang Suyatmi Listyaningsih, saat dikonfirmasi melalui telepon tidak berkenan sekadar memberi klarifikasi. “Panjenengan tindak ke sekolah saja, nanti kami klarifikasi. Saya tidak mau klarifikasi melalui telepon, nyuwun pangapunten nggih,” katanya.

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Sabarudin Hulu, mengatakan, setiap sekolah, tentu ada tata tertib yang mengatur jalannya belajar-mengajar. Termasuk pengaturan pelanggaran yang dilakukan oleh para siswa.

“Jika sekolah mengeluarkan siswa dari sekolah, seharusnya sesuai aturan yang berlaku dan kejadian, sesuai fakta yang ada. Jika tidak ada landasan hukum yang cukup mengeluarkan siswa, dapat berpotensi kepala sekolah melakukan maladministrasi berupa perbuatan sewenang-wewenang,” tandasnya.

Dikatakannya, Ombudsman RI Jateng belum menerima pengaduan dari siswa atau orang tua siswa atas tindakan sekolah yang mengeluarkan siswa di SMAN 1 Semarang ini. “Seharusnya pihak sekolah melakukan pemeriksaan terhadap penanggungjawab kegiatan, yakni bagian kesiswaan. Bagaimana pengawasan yang telah dilakukan,” katanya.

Menurut dia, sekolah wajib memeriksa secara komprehensif supaya tidak salah mengambil keputusan. Keputusan dikeluarkannya kedua siswa  tersebut berdampak pada psikologis dan sosial yang bersangkutan. “Sekolah seyogyanya memertimbangkan harapan orang tua siswa. Serta mendengar dan meminta keterangan korban supaya mendapatkan informasi menyeluruh,” katanya.

Dikatakan, mengeluarkan siswa dari sekolah adalah langkah terakhir jika memang sudah diatur dalam tata tertib sekolah.

Jangan ‘Menutup’ Masa Depan Siswa

Pengamat pendidikan dari PGRI Jateng, Dr Ngasbun Egar, menegaskan, pengawasan, pengendalian dan pendampingan secara langsung dalam setiap kegiatan kesiswaan harus dan wajib dilakukan, dalam hal ini oleh pihak guru. Jika tidak, hal-hal fatal dapat terjadi dan merugikan salah satu bahkan kedua pihak. Termasuk, dalam kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) yang dilakukan OSIS SMAN 1 Semarang.

“Pengendalian itu harus, karena remaja itu kan sifatnya dalam rangka mencari jati diri. Nah ketika mereka menjadi senior kemudian tanpa pengendalian, bisa terjadi hal tersebut,” terangnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Jumat (23/2/2018).

Di sisi lain, Ngasbun menilai jika pelaksanaan kegiatan LDK merupakan satu hal yang penting diberikan kepada siswa, khususnya calon pengurus OSIS dan organisasi siswa lainnya. LDK memiliki peran sebagai sesuatu yang digunakan untuk melengkapi apa yag sudah didapat secara akademik di kelas. Sehingga kelak, sebagai generasi penerus, siswa akan menjadi sosok pemimpin yang lengkap dengan seluruh materi yang didapat baik di dalam maupun di luar kelas.

“Tetapi jika itu benar terjadi, pihak sekolah saya harap sudah melakukan kroscek pada peristiwa tersebut. Seperti apa bentuk penamparan, intensitasnya, sampai ke track record siswa yang bersangkutan,” ujarnya.

Menurut dia, pihak sekolah seharusnya mempertimbangkan kasus tersebut melalui koridor pendidikan. Jangan sampai “pemecatan” sepihak ini juga memberikan efek jangka panjang terhadap siswa yang bersangkutan. Sekolah harus memperhatikan seperti apa catatan kelakuan yang bersangkutan di sekolah selama ini.

“Kalau memang terjadi seperti itu, saya kira pihak sekolah tentu punya kewenangan untuk menjatuhkan sanksi. Tentu setelah melakukan komunikasi dengan yang bersangkutan, termasuk orang tua,” tuturnya.

Ngasbun berharap pemberian sanksi pengeluaran siswa dari sekolah ini telah melalui pembicaraan dan komunikasi yang panjang antara siswa bersangkutan, sekolah, dan orang tua siswa.

Dia menegaskan, apapun yang dilakukan oleh pihak sekolah terhadap anak di sekolah itu harus dalam kerangka pendidikan dan pembinaan anak itu sendiri.

“Jangan sampai kita melakukan sesuatu justru merugikan anak. Itu yang harus kita perhatikan betul-betul. Jangan mengambil langkah yang mencelakakan, bahkan menutup masa depan siswa. Saya yakin pihak sekolah perlu bijaksana dalam membuat keputusan,” katanya. (Wis/Jawapos)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: