Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hukum, News 4 Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka Korupsi APBD Dicegah ke Luar Negeri

4 Pimpinan DPRD Sulbar Tersangka Korupsi APBD Dicegah ke Luar Negeri

istimewa

Sketsanews.com, Sulbar  —  Empat orang pimpinan DPRD Sulbar dicegah Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan keluar negari. Pencegahan dilakukan menyusul keempatnya ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar) Tahun Anggaran 2016 pada Rabu (4/10) lalu.

Empat tersangka ini masing-masing Andi Mappangara selaku ketua DPRD Sulbar. Kemudian Munadar Wijaya, Hamzah Hapati Hasan dan Haji Harun, ketiganya adalah para wakil ketua DPRD Sulbar.

“Untuk percepatan pemeriksaan terhadap empat orang tersangka ini, kita lakukan pencegahan. Ke empatnya dicegah dulu bepergian ke Luar Negeri,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Jan Samuel Maringka saat ditemui wartawan di kantor Kejati Sulsel, Jalan Urip Sumohardjo, dilansir dari laman Merdeka Rabu (11/10).

Jan mengatakan, permohonan keempatnya dicegah ke luar negeri sudah diajukan ke Kejaksaan Agung. Nanti pihak Kejaksaan Agung yang akan teruskan ke pihak Imigrasi.

Jan Samuel Maringka mengungkap, posisi terakhir ke empat tersangka ini masih di wilayah Provinsi Sulbar. Keempatnya dinilai sangat kooperatif.

“Empat tersangka ini sangat kooperatif. Ini bagus dan luar biasa untuk penegakan hukum,” ujarnya.

Terkait agenda-agenda pemeriksaan di kasus dugaan korupsi dana APBD TA 2016 sebesar Rp 360 miliar yang dibagi-bagikan ke 45 anggota DPRD Sulbar ini, pemeriksaan saksi-saksi masih tetap berjalan khususnya yang terkait dengan dugaan korupsi pada tiga SKPD dulu dengan total dana Rp 80 miliar. Empat tersangka inilah yang dinilai paling bertanggung jawab dengan dana itu dalam kapasitasnya sebagai unsur pimpinan.

Khusus empat orang ini belum diperiksa sejak penetapannya sebagai tersangka. Tapi tetap akan menjalani pemeriksaan karena semua sudah terjadwal.

“Karena sudah ditentukan empat tersangka maka pemeriksaannya nanti fokus pemeriksaan masing-masing tidak lagi mempertanggungjawabkan secara global. Misalnya si A apa yang dilakukan dan di SKPD mana,” pungkasnya.

[As]

%d blogger menyukai ini: