Sketsa News
Home Berita Terkini, News, Opini Akankah Anies Menjadi Orang No. 1 di DKI

Akankah Anies Menjadi Orang No. 1 di DKI

Anis Baswedan (Calon Gubernur DKI Jakarta)

 

Sketsanews.com – Pesta demokrasi yang dilaksanakan di beberapa wilayah telah berlangsung secara serentak pada hari Rabu, 15/2/2017. Pemilihan itu dilakukan dalam rangka untuk memilih kepala daerah baik tingkat propinsi maupun kabupaten yang dikenal dengan Pilkada serentak.

Sebagaimana kita ketahui, awal mula dilaksanakan pilkada serentak ini banyak mendapat tantangan, seperti apa yang dikatakan oleh ketua KPU yang dulu. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) alm Husni Kamil Manik mengatakan, Pilkada serentak pada periode pertama tahun 2015 yang digelar 9 Desember nanti adalah ajang terbesar Pilkada yang digelar di Indonesia. Meski Pilkada belum digelar serentak sepenuhnya, jumlah taksiran dalam Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) adalah terbanyak dalam Pilkada di Indonesia.

Ia melanjutkan, jumlah pemilih yang tercatat saat ini melampaui 50% dari jumlah daftar pemilih yang memberikan hak suaranya di Pemilihan Presiden 2014. Jumlah 269 daerah yang menggelar Pilkada pun telah melebihi 50% dari total 514 daerah di Indonesia.

“Ini merupakan pemilihan kepala daerah terbesar sampai saat ini. Ini merupakan sejarah, namun sekaligus jadi tantangan bagi kita,” ucap Husni seusai serah terima DP4 di Gedung Kemendagri, Jakarta, Rabu (3/6/2015).
Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 15 Februari 2017. Daftar wilayah yang akan menjalankan pilkada serentak yaitu

Pilkada tingkat provinsi, ada 7 Provinsi yang akan menggelar pilkada serentak, yaitu:
1.Aceh (berakhir masa jabatan gubernur pada (25-06-2017),
2.Kepulauan Bangka Belitung (07-05-2017),
3.DKI Jakarta (15-10-2017),
4.Banten (11-01-2017),
5.Gorontalo (16-01-2017),
6.Sulawesi Barat (14-12-2016),
7.Papua Barat (17-01-2017).

Namun diantara sekian wilayah yang melaksanakan pilkada serentak yang mendapat sorotan public adalah pilkada DKI Jakarta, karena disebabkan oleh ulah salah satu calon gubernur DKI untuk periode 2017 – 2021. Pada beberapa bulan yang lalu, calon gubernur DKI Basuki Tjahja Purnama yang biasa dikenal dengan Ahok telah mengatakan sesuatu kepada masyarakat kepulauan Seribu dalam salah satu kunjungan dinasnya. Dalam kunjungan tersebut dia mengatakan jangan mau dibohongi dengan surat al Maidah 51.

Perkataannya telah menyinggung seluruh ummat Islam di negeri ini yang menimbulkan adanya aksi protes agar Ahok segera ditangkap dan diadili karena telah melakukan penistaan agama. Sepanjang perjalanan, setelah adanya aksi damai 212 yang merupakan aksi besar karena mampu menghadirkan peserta aksi jutaan manusia dari seluruh pelosok negeri. Namun, sayangnya aksi tersebut belum mampu mengobati rasa sakit hati ummat ini, karena Ahok belum juga ditangkap dan ditahan malah justru masih bisa ikut dalam pesta demokrasi yang telah berlangsung beberapa hari yang lalu.

Sebagaimana yang dilansir oleh beberapa media online, baik melalui real count maupun hasil hitungan yang dilakukan oleh KPU, pasangan Ahok – Jarot dipastikan masuk pada putaran kedua bersaing dengan pasangan Anies – Sandi. Pertanyaan yang muncul adalah mampukah pasangan Anies – Sandi mengungguli pasangan Ahok – Jarot? Karena besar kemungkinan pasangan Ahok – Jarot akan menjadi orang no 1 di DKI.

Untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut, pertama, mari kita tengok sejarah pemilihan presiden 2014 yang pada waktu diikuti oleh pasangan Jokowi – JK dan pasangan Prabowo – Hatta. Kenapa kita harus melihat kembali sejarah pilpres 2014, karena kondisi hari ini hampir sama dengan kondisi pasangan calon presiden waktu itu yakni sama-sama diusung oleh dua partai besar PDIP versus Gerindra.

Penasehat relawan presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Suryo Prabowo mengomentari hasil data kecurangan KPU yang ditemukan oleh tim pemenang Prabowo-Hatta di Papua. Dia mengatakan bahwa kejanggalan di Papua terlihat dari perbandingan antara data Daftar Pemilih Tetap (DPT) versi KPU dengan jumlah penduduk Biro Pusat Statistik (BPS).

Menurutnya, Daftar Pemilih Tetap (DPT) KPU Papua sebanyak 3.028.568 (//data.kpu.go.id/dptnik.php). Sementara data survei penduduk versi BPS sebesar 3.091.040 (//papua.bps.go.id/index.php?hal=tabel&id=08001). Data keduanya diambil pada saat yang hampir sama, yaitu 2013-2014. Sejarah ini tidak menutup kemungkinan akan terulang kembali dalam proses pilkada DKI 2017. Karena ini adalah merupakan kecurangan yang berulang-ulang, sebagaimana kata seorang Analis Politik Lembaga Pemilihan Indonesia, Boni Hargen. Dia menilai kecurangan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) presiden dan wakil presiden periode 2014-2019, lebih brutal dibandingkan Pilpres tahun sebelumnya. “Paling brutal, karena pengawasannya yang paling kuat,” kata Boni saat diskusi kecurangan Pilpres 2014 di Galeri Cafe, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2014).

Menurut Boni, persamaan kecurangan tersebut sama-sama dilakukan secara sistematis tetapi pergerakannya senyap. Sebab, permainannya waktu dulu pada data-data yang sudah diakumulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). “Tapi kali ini permainannya itu dimulai dari tingkat bawah. Memunculkan pemilih siluman dan metode ini pernah ditemukan di tahun 2006 di Pilkada Depok, Jawa Barat, untuk mencoblos secara tertentu,” tutur Boni. Selanjutnya, bahwa system demokrasi yang dipakai di Indonesia masih dalam kendali para origark. Oligarki dan fenomena yang terjadi di Indonesia mulai pemerintahan Orde Baru hingga reformasi saat ini. Seperti yang dikatakan oleh Jeffrey A Winters dalam salah satu tulisannya (pada halaman 11- 34), ia berusaha membangun pemahaman ulang mengenai oligarki, terlepas dari pemahaman kita sebelumnya mengenai oligarki yang hanya dikenal sebatas, “kekuasaan minoritas pada mayoritas.”

Dalam bukunya berjudul Oligarchy, seperti dikutip dalam tulisan Dicky Dwi Ananta, “Oligarki: Tatanan Ekonomi Politik Indonesia Kontemporer,” Winters menjelaskan oligarki yang menekankan pada kekuatan sumber daya material sebagai basis dan upaya pertahanan kekayaan pada diri mereka. Adanya ketidaksetaraan material tersebut kemudian menghasilkan adanya ketidaksetaraan kekuasan politik. Saat ini demokrasi di Indonesia sudah tergelincir menjadi oligarki, yakni pemerintahan oleh sekumpulan elit politik yang memiliki basis kekayaan meterial. Tak sulit untuk menemukan ini dalam realitas politik Indonesia.Para pemimpin partai politik sekarang ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha kaya.

Para calon pimpinan daerah maupun Presiden pun para pengusaha kaya yang siap untuk menaikkan citranya di dalam dunia politik.Mereka membeli politik (kekuasaan) dengan kemampuan ekonomi yang mereka miliki. Sebaliknya, mereka menumpuk ekonomi (material, kekayaan) dengan cara mencari hidup di politik. Ciri utama untuk menganalisis tentang Indonesia dengan menggunakan kerangka oligarki adalah klaim bahwa demokratisasi telah mengubah bentuk politik Indonesia tanpa menyingkirkan kekuasaan oligarki. Baik Winters maupun Robison dan Hadiz berpendapat bahwa struktur formal demokrasi elektoral dapat hidup .berdampingan dengan kekuasaan oligarki, terutama bila demokrasi tersebut bersifat minimalis atau prosedural.

Dalam perpolitikan saat ini, melalui partai, oligarki menentukan siapa yang menjadi pilihan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi.Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan.Model kekuasaan yang kerap disebut model politik kartel bahakn tampak menggurita. Fenomena ini masih diperparah dengan hukum yang masih tebang pilih. Berdasarkan keterangan diatas sangat kecil kemungkinannya kalau pasangan Anies – Sandi mampu menyaingi pasangan Ahok – Jarot. Kenapa ini bisa terjadi, karena partai yang berkuasa hari ini adalah PDIP dan mereka adalah pasangan yang diusung oleh partai penguasa hari ini.

Kesimpulan
1.Hukum yang berlaku di Indonesia masih tebang pilih, sebagai buktinya seorang tersangka masih bisa lolos ikut pilkada.
2.Demokrasi yang ada di Indonesia sudah tergelincir dalam kubangan para origark, dan mereka itulah yang akan menentukan siapa yang berhak memimpin negeri ini sesuai dengan keinginan hatinya.

(Jp)

%d blogger menyukai ini: