Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Politik Aktivis HAM Myanmar Sampaikan Laporan Persekusi ke Jokowi

Aktivis HAM Myanmar Sampaikan Laporan Persekusi ke Jokowi

Direktur Eksekutif Burma Human Right Network BHRM Kyaw Win

Sketsanews.com, Jakarta – Direktur Eksekutif Burma Human Right Network BHRM Kyaw Win menyampaikan laporan persekusi terhadap umat Islam di Burma kepada Presiden Joko Widodo melalui Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Teten Masduki, kemarin pagi. Alissa Wahid dari Jaringan Gusdurian mengungkapkan hal itu dalam Diskusi Diskusi Spesial Session for Update on Human Right and Violence in Regional ASEAN di Griya Gus Dur, Kamis (14/9/2017).

“Kyaw Win sudah bertemu dengan Teten Masduki untuk melengkapi dokumen yang ada setelah pertemuan Menlu Indonesia dengan Pemerintah Myanmar,” kata Alissa yang ikut menemani Kyaw Win bertemu Teten.

Ia berharap pemerintah Indonesia dapat berperan lebih aktif untuk menyelesaikan krisis Rohingya. Presiden Jokowi harus memiliki prioritas penghentian kekerasan di Myanmar. Indonesia memiliki peran yang cukup strategis.

Laporan BHRN setebal 100 halaman menyebutkan persekusi terhadap muslim di Myanmar kini sudah melebar, tak hanya di Rakhine State, tempat Muslim Rohingya, tapi juga terhadap pemeluk agama lain. Agama Islam dipeluk oleh beberapa etnis minoritas Myanmar yang hidup terpencar.

Kyaw Win yang berasal dari Muslim Rohingya dan kini bermukim di London, Inggris menyebutkan pemicu permasalahan ini adalah peraturan kewarganegaraan di Myanmar. Pemerintah Myanmar menerapkan aturan kewarganegaraan yang cenderung diskriminatif. Ia menyebutkan ada beberapa kategori warganegara. Kewarganegaraan penuh susah didapatkan bagi etnis minoritas manapun.

Dikutip dari detikcom, “Ada periodisasi tertentu kewarganegaraan harus dicek ulang dan mereka yang tidak mendapat kewarganegaraan penuh tidak akan mendapatkan akses kehidupan dan pendidikan yang layak,” jelasnya.

Kyaw juga menduga konflik horisontal sengaja dibangun oleh kalangan militer untuk tujuan tertentu. Eskalasi krisis yang baru-baru ini terjadi berangkat sejak 2012. Warga non muslim sangat mudah diprovokasi untuk turut serta mempersekusi Rohingya. Padahal sebelumnya mereka hidup berdampingan. “Ini kerja militer bukan Aung San Suu Kyi. Merekalah yang harusnya ditekan,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional-Indonesia, Usman Hamid, menyebutkan lembaganya sudah memastikan adanya pelanggaran HAM terhadap Muslim Rohingya. Beberapa anggotanya sudah bertemu langsung dengan pengungsi Rohingya di Bagladesh. Kondisi mereka masih terancam dengan adanya ranjau darat yang dipasang pihak militer Myanmar.

“Ini salah satu masalah yang kami hadapi karena penggunaan ranjau darat sebenarnya sudah dilarang oleh PBB,” jelasnya.

Wakil Indonesia untuk ASEAN Intergovernmental Commission of Human Right (ICHR), Dina Wisnu, menganggap krisis Rohingya sudah berpengaruh secara regional. ASEAN harusnya sudah melakukan tindakan. Namun negara-negara yang bergabung dalam organisasi kawasan itu masih jaga jarak dengan alasan urusan domestik.

Ketua Tim Pencari Fakta PBB untuk kasus Myanmar, Marzuki Darusman, mengingatkan krisis Rohingya memerlukan penyelesaian jangka panjang. Masalah di negara itu cukup komplek sehingga perlu kehati-hatian dalam memberikan penyelesaian. “Kita tahu penderitaan yang terjadi disana sangat luar biasa. Penyelesaiannya akan lama,” imbuhnya.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: