Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik Anggota DPRD Tulungagung Akan Mendapat Tunjangan Transportasi

Anggota DPRD Tulungagung Akan Mendapat Tunjangan Transportasi

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo (kiri) menerima naskah Ranperda dari Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono (Surya/David Yohanes)

Sketsanews.com, Tulungagung – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulungagung akan mendapatkan tunjangan transportasi. Sedangkan fasilitas transportasi berupa sepeda motor akan ditarik dan dialihkan ke instansi lain.

Hal tersebut merupakan kosekuensi dari Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung, Supriyono mengatakan, anggota DPRD setara dengan eselon dua. Dengan demikian seharusnya setiap anggota mendapatkan fasilitas mobil dinas.

“Karena belum ada fasilitas mobil, maka ada tunjangan transportasi. Mungkin hanya Kabupaten Tulungagung yang belum dapat mobil, kabupaten lain sudah,” ucap Supriyono.

Belum diketahui berapa besaran tunjangan transportasi yang akan diberikan. Sebab besaran tunjangan ini masih menunggu tim appraisal. Tunjangan transportasi ini hanya berlaku untuk anggota.

Sebab unsur pimpinan DPRD selama ini sudah mendapat pinjaman mobil dinas. Selain itu Tunjangan Komunikasi Intesif (TKI) juga akan naik. “Akan dinaikkan sedikit, tapi saya tidak paham berapa besarannya,” tambah Supriyono.

Bupati Tulungagung, Syahri Mulyo mengatakan, Peraturan Pemerintah ini akan diterjemahkan ke dalam Perda tentang Hak Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Tulungagung. Saat ini DPRD juga telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk menyusun Perda ini.

“Ketentuannya berapa, tentu akan menyesuaikan dengan kemampuan yang ada,” ujar Syahri, seperti dikutip dari Tribunnews.

Syahri memastikan, kendaraan yang dipinjampakaikan akan ditarik. Utamanya motor, yang selama ini menjadi fasilitas trasportasi anggota DPRD. Sebab jika fasilitas tersebut masih digunakan anggota DPRD, sama saja dengan double anggaran.

Sejak awal tunjangan trasnportasikan memang belum dialokasikan. Karena itu jika tidak memungkinkan akan dialokasikan lewat Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Syahri belum berani memastikan, apakah nantinya alokasi untuk tunjangan anggota DPRD semakin banyak, atau justru semakin berkurang.

“Detailnya belum bisa kita ketahui, karena masih menunggu hasil penetapannya nanti. Tapi yang jelas sepenuhnya harus mengacu pada PP (18/2017) tersebut. Jangan sampai melenceng,” tandas Syahri.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: