Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Politik Bahas Pergantian Pimpinan, Sidang Paripurna DPD Ricuh

Bahas Pergantian Pimpinan, Sidang Paripurna DPD Ricuh

Ferio Pristiawan Ekananda – Okezone

Sketsanews.com, Jakarta – Sidang Paripurna DPD RI dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang pergantian pimpinan DPD diwarnai kericuhan mulai dari adu mulut hingga saling dorong.

Sidang yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPD GKR Hemas dan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad itu sempat ricuh sebelum dibuka. Aksi saling dorong antar anggota pun tak terelakan.

Penyebab kericuhan bermula dari senator asal Jawa Timur Ahmad Nawardi yang memprotes soal putusan rapat panitia musyawarah (panmus).

“Kita tidak ada persoalan yang jadi persoalan pada Panmus kemarin membicarakan salah satu poin tentang putusan MA, ini hanya didengar oleh Panmus saja. Agar semua anggota tahu, kok bikin kita gaduh. Bacakan aja selesai,” ujar salah satu anggota DPD di Gedung Nusantara V, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (3/4/2017)

Anggota senator yang lain, Bambang menyampaikan, bahwa dirinya tidak termasuk anggota Panmus karena itu ia ingin mengetahui apa putusan MA yang sempat dibahas dalam rapat Panmus.

Usai Nawardi berbicara, aksi saling dorong antar anggota terjadi. Bahkan, aksi saling merebut menduduki podium sidang juga terjadi sehingga salah satu anggota DPD sempat terjatuh.

Setelah sidang dibuka, sidang paripurna pun tak berjalan mulus karena ada adu mulut antar senator dan hujan interupsi di sepanjang sidang. Salah satu anggota DPD mempermasalahkan agenda sidang paripurna padahal pada Rapat Panmus DPD diketahui masih belum memenuhi titik temu.

“Saya anggota biasa yang mengikuti alur undangan yang saya terima, saya terima undangan 25 Maret acara kita pengesahan tatib dan pemilihan pimpinan DPD kami terimanya itu. Kemudian ada surat hari ini agendanya yang pertama pembacaan putusan MA dan kemudian Panmus mau menambahkan agenda lain silakan,” ujarnya.

Kini, sidang paripurna DPD masih berlangsung. Namun, hingga saat ini belum ada titik temu terkait apa yang dibahas dalam sidang paripurna tersebut.

Penyebabnya diungkapkan senator dari Sulawesi Tengah A.M Iqbal Parewangi yang mempermasalahkan undangan yang diterimanya hari ini per 3 April 2017 dengan agenda pembacaan putusan MA tentang pergantian pimpinan DPD. Lantaran sebelumnya pada 20 Maret, ia menerima undangan untuk melaksanakan rapat pada hari ini.

“Atas nama tatib (tata tertib), undangan yang kita terima tadi pagi enggak bisa diberlakukan karena pemberitahuannya harus 2×24 jam. Jadi, yang berlaku undangan pada tanggal 20 Maret,” ujarnya di Gedung Nusantara V.

Namun, senator asal Manado Benny Ramdani meminta agar seluruh anggota DPD tidak mempermasalahkan tentang undangan dari yang diterimanya dari kesetjenan.

“Ini kan surat undangan tanggal 20 Maret dan yang kita terima hari ini tanggal 3 April kedudukannya equal sehingga harus sama-sama dibahas dalam paripurna,” kata Benny.

Berbeda dengan Iqbal dan Benny, Ahmad Nawardi senator asal Madura malah tidak sepakat apabila sidang paripurna dipimpin oleh pimpinan DPD yang lama. Sebab, menurutnya, pasca putusan MA, pimpinan DPD lantas telah demisioner. Karena itu sidang paripurna harus dipimpin oleh pimpinan sidang sementara.

“Ini adalah sidang paripurna seharusnya dipimpin oleh pimpinan sementarayaitu anggota tertua dan termuda karena pimpinan yang lama demisioner per jam 13.00. Kalau dipimpin oleh pimpinan demisioner maka sidang ini tidak sah,” ungkapnya.

Kemudian ada juga yang mempermasalahkan mengenai agenda sidang paripurna DPD hari ini yang beragendakan pembacaan putusan MA dan yang lain-lain, demikian sebagaimana dikutip okezone.

(Bin)

%d blogger menyukai ini: