Sketsa News
Home Analisis, Berita Terkini, News Bahaya Vaksin Palsu

Bahaya Vaksin Palsu

PASAR KRAMAT JATI. Salah satu tempat ditemukannya distributor vaksin palsu. BPOM tak memiliki wewenang untuk merazia peredaran hingga ke tempat seperti ini
PASAR KRAMAT JATI. Salah satu tempat ditemukannya distributor vaksin palsu. BPOM tak memiliki wewenang untuk merazia peredaran hingga ke tempat seperti ini

Sketsanews.com – Masyarakat Indonesia dibuat gempar dengan temuan vaksin palsu yang beredar di 28 sarana kesehatan di tanah air. Fakta ini terungkap setelah Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri membekuk Rita Agustina dan Hidayat Taufiqurahman pada Selasa, 21 Juni lalu.

Pasangan suami istri ini ditangkap di kediaman mereka di perumahan Kemang Pratama Regency, Bekasi. Dari penangkapan itu, polisi menyita barang bukti berupa 36 dus atau sekitar 800-an ampul vaksin palsu. Hasil penyidikan mengungkapkan peredaran vaksin palsu ini telah menjalar ke berbagai daerah di Indonesia.

Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan vaksin palsu? Apa bahayanya dan bagaimana jalur perdagangannya?

Jalur ilegal dan vaksin oplosan

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi, sarana kesehatan hanya bisa mengambil vaksin dari jalur resmi. Maksudnya, dari produsen dan distributor vaksin yang sudah terdaftar.

vaksin2

Beberapa nama produsen resmi yang disebutkan Plt. Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bahdar Johan adalah Sanofil dan Biofarma. Terkait dengan distributor, menurut dia, tak semua apotek bisa menyediakan vaksin.

“Ada persyaratan yang harus dipenuhi,” kata dia. Salah satunya adalah keberadaan lemari pendingin khusus supaya vaksin tidak mencair selama dibawa ke rumah sakit atau klinik.

Bahdar menjamin semua yang dikeluarkan oleh produsen dan distributor resmi adalah vaksin asli. Lalu, bagaimana vaksin palsu bisa beredar di rumah sakit?

Vaksin yang bisa dikatakan palsu adalah yang sudah dicampur dengan bahan antibiotik lainnya. Salah satu yang sudah terbukti adalah tuberkulin yang ternyata dicampur dengan gentacimin; antibiotik yang tidak memiliki dampak apapun.

Bila lewat jalur resmi, sudah tentu tak akan lolos uji kelayakan. Maka, Bahdar memastikan vaksin ini banyak beredar di jalur ilegal. Seperti toko obat tidak bersertifikat yang ada di Pasar Pramuka atau Kramat Jati, hingga yang tidak terdeteksi pemerintah maupun aparat.

“Biasanya karena mereka suka menawarkan harga yang lebih murah. Bisa selisih sampai Rp 200-500 ribu (dari asli). Kalau (petugas) waras pasti tidak mau ambil,” kata dia. Selain itu, permintaan konsumen yang ‘tidak mau vaksin lokal’ atau ‘vaksin tidak wajib’ juga menjadi celah para freelancer ini beroperasi.

Selain itu, ada pula celah dari pembuangan limbah (kemasan sisa vaksin) yang tak sesuai prosedur dari sarana kesehatan. Botol maupun kemasan bekas ini dapat ‘didaur ulang’ untuk vaksin palsu.

“Tapi kami tidak berwenang sampai ke sana, harus dari Dinas Kesehatan,” kata dia.

Dari segi kemasan pun ada perbedaan. Menurut Bahdar, vaksin keluaran Biofarma memiliki tutup karet berwarna abu-abu. Sementara keluaran Sanofil bisa terlihat dari tanggal kadaluarsanya yang berjarak 2 tahun dari produksi.

“Kalau berbeda, maka konsumen patut curiga,” kata dia.

Dampak?

Apakah vaksin palsu ini berbahaya bagi masyarakat? Menurut Bahdar, tidak ada ancaman serius terhadap kesehatan anak.

“Karena dosisnya cuma 0,05 mili itu aman,” kata dia. Namun, bahaya yang sesungguhnya adalah, kepercayaan dari orang tua.

Imunisasi bertujuan supaya anak-anak terbebas dari ancaman polio, tetanus, hepatitis, dan penyakit berbahaya lainnya. Dengan terkuaknya vaksin palsu ini, orang tua kembali ragu apakah buah hati mereka benar-benar terbebas.

“Yang tadinya dikira aman, ternyata tidak,” kata dia. Karena itulah, Kementerian Kesehatan menawarkan vaksinasi ulang.

Apalagi, ketahuan kalau pembuat vaksin palsu ini sudah beroperasi sejak 2003 lalu. Berapa juta anak yang tubuhnya dialiri cairan tak bermanfaat ini dan berpikir kalau dirinya aman?

Menteri Kesehatan Nina F. Moeloek tidak akan memungut biaya apapun selama periode penyuntikan ulang ini. “Kita periksa kekebalan tubuhnya ada (vaksin) atau tidak. Kalau tidak ada, ya kita berikan vaksin,” kata dia.

Tim khusus hingga RUU pengawasan obat

vaksin3

Paska terungkapnya produsen vaksin palsu, Bareskrim Polri, BPOM, dan Kementerian Kesehatan akhirnya memutuskan untuk membuat satuan tugas pengawasan obat. Menurut Bahdar, BPOM akan melibatkan para produsen dari Biofarma dan Sanofil.

“Karena mereka bisa membedakan,” kata dia.

Secara terpisah, Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigadir Jenderal (Pol) Agung Setya mengatakan pertemuan pertama satgas akan berlangsung pada Rabu, 29 Juni.

Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Maura Linda Sitanggang mengatakan satgas penting untuk dibentuk supaya ada tindak lanjut dari temuan soal vaksin palsu.

“Dari suplay, kami dorong supaya dinolkan, ditiadakan sama sekali. Satgas nanti akan bergerak mencari titik di mana dicurigai terima vaksin ini,” kata Linda.

Selain itu, BPOM juga meminta adanya penambahan wewenang mereka dalam hal pengawasan obat. Hal ini akan dimasukkan dalam RUU Pengawasan Obat dan Makanan yang diusulkan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat kemarin.

“Kami kan tak bisa bergerak dalam hal penyadapan, maupun bergerak razia sendiri. Pada proses hulu kami tak bisa. Itu akan dievaluasi,” kata dia. Namun, ini bukan alasan BPOM untuk membela diri.

Bagaimanapun juga, mereka telah gagal mengawasi peredaran vaksin di rumah sakit dan klinik.

Analisa

Terbongkarnya praktik pembuatan dan peredaran vaksin palsu di Jabodatabek, saat ini mem­buat orang tua yang memiliki anak dan balita merasa kha­watir. Karena mereka khawatir ter­jadi apa-apa pada anak dan bayi mereka yang siapa tahu telah disuntik vaksin palsu.

Kekhawatiran para orangtua dapat kita maklumi. Maka itu, kemarin Ke­men­terian Kesehatan melalui akun Twit­ter resmi @KemenkesRI, mene­gas­kan bahwa peredaran vaksin palsu tersebut tidak perlu terlalu diri­saukan. Kemenkes me­nyampai­kan agar masyarakat tidak perlu khawatir dengan peredaran vaksin palsu.

Antara lain jika anak mendapatkan imunisasi di Po­syandu, Puskesmas, dan Rumah Sakit Pe­merintah, vaksin di­se­diakan oleh pe­merintah yang didapatkan lang­sung dari pro­dusen dan distributor resmi. Jadi vaksin dijamin asli, manfaat dan keama­nan­nya.

Jika anak mengikuti program peme­rin­­tah yaitu imunisasi dasar lengkap di a­n­­taranya Hepatitis B, DPT, Polio, Cam­pak, BCG, pengadaannya oleh pemerin­tah di­distribusikan ke Dinas Kesehatan hing­­ga fasyankes. Jadi dijamin asli, man­faat dan keamanannya.

Jika peserta JKN dan melakukan imu­nisasi dasar misalnya vaksin BCG, He­pa­titis B, DPT, Polio dan Campak, pe­ngadaan vaksin didasarkan pada Fornas dan e-catalog dari produsen dan distributor resmi, jadi asli dan aman. Kemenkes juga mengimbau agar orang­tua membawa anak mengikuti program imu­nisasi ulang se­perti DPT, Polio, Cam­pak. Tanpa adanya vak­sin palsu, imu­nisasi ini disarankan (ha­rus) diulang.

Jadi bagi yang khawatir, ikut saja imunisasi ini di posyandu dan pus­kesmas. Kemenkes juga mengatakan di­ka­bar­kan isi vaksin palsu itu campuran antara cai­ran infus dan gentacimin (obat anti­bio­tik) dan setiap imunisasi dosisnya 0,5 CC. Dilihat dari isi dan jumlah dosisnya, vaksin palsu ini dampaknya relatif tidak mem­ba­ha­ya­kan.

Hanya karena vaksin palsu dibuat de­ngan cara yang tidak baik, maka ke­mung­ki­nan timbulkan infeksi. Gejala infeksi ini bisa dilihat tidak lama setelah di­imu­ni­sa­sikan. Jadi kalau sudah sekian lama tidak me­ngalami gejala in­feksi setelah imunisasi bisa dipastikan aman. Bisa jadi anak Anda bukan di­imunisasi dengan vaksin palsu, tetapi me­mang dengan vaksin asli.

Demikianlah klarifikasi yang telah di­berikan oleh Kemenkes. Meskipun Ke­men­­kes sudah memberikan klari­fikasi, na­­mun bagaimanapun masya­rakat masih me­­nunggu hasil penye­lidikan dan pe­nyidikan dari kepolisian RI. Kita dorong Pol­ri me­nuntaskan kasus vaksin palsu ini untuk mem­beri rasa aman di ma­syarakat. Ada baiknya hasil itu se­ce­pat­nya diumumkan ke publik. Jika ber­ba­haya katakan ber­ba­haya, jangan ditutup-tu­tupi.

Siapa tahu pelaku bermain dengan orang dalam dari instansi terkait? Hal ini juga untuk meredam kekhawatiran orang­tua. Terha­dap pelaku, kita tuntut agar dijatuhi hu­kuman seberat-beratnya karena telah mem­perkaya diri dengan mengorbankan anak manusia yang tak berdosa.

Berdasarkan pengujian Badan Penga­was Obat dan Makanan (BPOM), se­ti­dak­­nya ada lima vaksin yang dipalsukan. Ma­­sing-masing Tuberculin untuk vaksin pe­nyakit TBC, Pediacel dan Triacel un­tuk tetanus, Bioset untuk penyakit yang disebabkan oleh alergi, dan Hafren untuk hepatitis A.

Menurut Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek, anak yang diberi vaksin palsu tentu saja tak mendapat perlin­du­ngan dari penyakit, seperti pemberian vak­sin pada umumnya. Anak yang di­sun­tik vaksin TBC palsu, misalnya, tak akan kebal terhadap penyakit itu. Artinya, anak itu perlu mendapat vaksin ulang.

Para pemerhati kesehatan juga kha­watir soal kebersihan ketika vaksin tiruan itu diproduksi. Jika dilakukan se­cara seram­pa­ngan dan bahan campuran­nya terkon­ta­minasi, pem­berian vaksin itu bukan hanya tak meng­obati, malah mem­berikan penya­kit baru kepada orang yang disuntik vaksin.

Penemuan vaksin palsu ini seharusnya me­nyadarkan otoritas bidang kesehatan un­tuk lebih proaktif melakukan peman­tau­­an. Salah satunya memastikan pa­sokan vak­sin tersedia dengan cukup. Se­bab, salah satu dugaan pemicu pemal­suan adalah tak sebandingnya pasokan dan kebutuhan vaksin. Celah itulah yang dimanfaatkan oleh para kriminal tersebut.

(An)

%d blogger menyukai ini: