Sketsa News
Home Berita Terkini, News Bareskrim Buru Sindikat TPPO

Bareskrim Buru Sindikat TPPO

Sketsanews.com – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terus mengusut sindikat pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan mengirimkan WNI secara ilegal ke Jepang dengan tersangka dalam AZD alias Dewi . “Kami sudah menahan tersangka sejak pertengahan Juli 2016. Sementara tersangka lain yang namanya sudah ada di penyidik akan segera ditangkap,” ujar Umar Surya Fana, Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim.
34115
Adapun modus perdagangan orang ini, lanjut dia, adalah tersangka AZD membuka usaha tanpa izin bernama LPK Berkah Aksara yang seolah-olah tujuannya untuk melatih para korban berbahasa Jepang sebelum mengirimkan mereka bekerja di Negeri Sakura.
Beberapa orang yang berhasil dikelabui oleh tersangka dan diiming-imingi gaji sebesar Rp 20 juta – Rp 30 juta per bulan, dengan terlebih dahulu dikenakan biaya proses pemberangkatan ke Jepang sebesar Rp 40 juta—Rp 90 juta perorang. Ada 16 orang yang diberangkatkan ke Jepang dan setibanya di sana mereka dibuatkan KTP pengungsi/pencari suaka oleh jaringan AZD alias Dewi.
Setelah bekerja satu bulan di perkebunan, mereka dipergoki oleh pihak imigrasi Jepang dan ditahan di ruang detensi karena dokumen pengungsi tidak diperkenankan bekerja di sana, untuk kemudian dideportasi. Dari 16 orang, baru dua orang yang dipulangkan oleh pihak Imigrasi Tokyo, sementara sisanya masih ditahan di suatu tempat di Jepang yang alamat pastinya belum diketahui.  “Kami bekerja sama dengan pihak KBRI di Tokyo melalui Kementerian Luar Negeri sedang mencari para korban tersebut,” kata Umar.
Para korban TPPO ini sendiri berasal dari Provinsi Aceh, Sulawesi Selatan, Padang, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Lampung.
Imigrasi Siap bantu Polisi
Sementara itu, Direktorat Jenderal Imigrasi Kemenkumham siap membantu polisi membongkar kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) jika melibatkan oknum Imigrasi. “Kami akan kooperatif dan siap bekerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri,” kata Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Heru Santoso kepada Antara di Jakarta, Senin (1/8).
Sebelumnya, Bareskrim Mabes Polri menyatakan, diduga kuat ada keterlibatan oknum di Kantor Imigrasi Jakarta untuk menerbitkan paspor yang digunakan dalam kasus TPPO. Dalam pernyataan yang diterima dari Kepala Subdirektorat III Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Umar Surya Fana, para WNI itu bisa berangkat ke luar negeri berbekal paspor yang dibuat dari dokumen palsu.  Mereka bahkan bisa mengganti nama korban agar seolah-olah korban sudah pernah memiliki paspor sebelumnya.  “Diduga kuat ada kesalahan prosedur yang sengaja dilakukan oleh oknum petugas Imigrasi pada saat terbitnya paspor,” ujar Umar.
Ditjen Imigrasi menyatakan akan mendalami keterlibatan anggotanya. Jika terbukti melakukan pelanggaran, pegawai tersebut akan dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.  “Jika terbukti, hukumannya bisa maksimal tujuh tahun penjara,” tutur Heru Santoso.
Saat ini, Heru melanjutkan, Imigrasi masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Beberapa hal yang didalami seperti di mana TKP penerbitan paspor dan apakah benar perubahan nama terjadi saat proses pembuatan paspor atau setelah paspor diterbitkan.
(ip)
%d blogger menyukai ini: