Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Blunder Pelarangan Cadar

Blunder Pelarangan Cadar

Ilustrasi mahasiswi bercadar. foto:Hipwee

Sketsanews.com, Jakarta – Isu pelarangan pemakaian cadar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijogo (UIN Suka) Yogyakarta menimbulkan kontroversi. Kebijakan Rektor UIN Suka, Prof Yudian Wahyu melarang pemakaian cadar, dianggap bentuk pengekangan hak asasi manusia (HAM) dan anti keberagaman.

Rektor UIN Suka juga akan melakukan pembinaan khusus terhadap mahasiswinya yang memakai cadar, pemakaian cadar dianggap sebagai pengikut aliran islam radikal. Pelarangan tersebut tertuang dalam Surat Rektor No B-1301/Un02/R/AK.00.3/02/2018 tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar.

Semenjak adanya Surat edaran tersebut, kampus UIN Suka menjadi sorotan tajam dari berbagai kalangan di pelosok Nusantara. Mayoritas menilai, keputusan UIN melarang pemakaian cadar merupakan bentuk diskriminasi terhadap mahasiswinya.

Bahkan, Gubernur DIY Sri Sultan ikut menyayangkan kebijakan itu, lantaran tidak ada pelarangan penggunaan cadar di wilayahnya.

Mengantisipasi polemik yang berkepanjangan dan demi menjaga kondusifitas iklim akademik, maka Prof Yudian Wahyu mengeluarkan surat bernomor B-1679/Un.02/R/AK.00.3/03/2018 mencantumkan perihal dengan keterangan Pencabutan Surat Tentang Pembinaan Mahasiswi Bercadar tertanggal 10 Maret 2018.

Kasus serupa juga terjadi di Bukittingggi, namun kali ini yang jadi korban kebijakan adalah seorang tenaga pengajar. Polemik bermula setelah terbitnya surat imbauan dari Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tertanggal 20 Februari 2018 yang ditujukan bagi dosen dan mahasiswi agar tidak memakai cadar di lingkungan kampus.

Dr Hayati Syafri, Dosen bahasa Inggris di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, tidak diizinkan pihak kampus untuk mengajar selama semester genap tahun ajaran 2017/2018 dikarenakan memakai cadar.

Alasan pelarangan penggunaan cadar – menurut Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Bukittinggi Syahrul Wirda – adalah untuk menghilangkan image bahwa yang bercadar adalah yang islamnya paling benar dan paling sempurna. Ia juga membenarkan bahwa pelarangan cadar di kampusnya adalah berkaitan dengan isu terorisme dan radikalisme.

Namun keterangan Syahrul Wirda terbantahkan. Dr Hayati Syafri tidak merasa yang paling benar dan paling sempurna keimanannya, baik saat bergaul dengan sesama dosen atau anak didiknya yang tidak bercadar.

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga Dosen Kajian Wilayah Timur Tengah Islam di Universitas Indonesia (UI) K.H. Muhammad Cholil Nafis, Lc., MA., Ph.D mengingatkan agar pihak kampus membuka ruang dialog dan diskusi mengenai kebijakan yang akan diterapkan, mengingat kampus adalah tempat berkumpulnya akademisi.

Senada dengan KH. Cholil Nafis, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohammad Nasir mengimbau seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk tidak melakukan diskriminasi baik terhadap dosen maupun mahasiswinya.

Pelarangan penggunaan cadar bagi dosen dan mahasiswi ini sejatinya melanggar hukum positif Indonesia. Disebutkan dalam pasal 29 ayat 2 UUD 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Demikian juga dengan Pasal 28E ayat 1 dan 2 dalam UUD 1945 sudah menekankan tentang kebebasan meyakini kepercayaan dan agama sesuai dengan hati nuraninya.

Jadi, mencurigai dan mengaitkan pakaian dosen dan mahasiswa bercadar di lingkungan pendidikan dengan aktivitas terorisme dan radikalisme, sangatlah tidak pas. Justru sebaliknya, akan menjadikan blunder dan memperburuk citra institusi terkait.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: