Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News Deretan Kabar Hoax yang Mau Benturkan TNI Dengan Polri dan Jokowi

Deretan Kabar Hoax yang Mau Benturkan TNI Dengan Polri dan Jokowi

Sketsanews.com, Jakarta – Kabar hoax tak bertanggung jawab terus bermunculan di media sosial. TNI pun ikut diseret-seret sejumlah pihak dengan aneka postingan yang membenturkan antara TNI dan Polri. Atau mengadu Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dengan Presiden Jokowi.

Terbaru, beredar postingan soal Jokowi tiba-tiba menggelar Rapat Pimpinan di Istana tanpa mengundang Panglima TNI. Berita itu menjadi viral. Pusat Penerangan TNI pun meluruskan kabar itu.

“Acara tersebut bukan suatu rapat apalagi Rapim. Para Perwira Tinggi TNI tersebut dipanggil Presiden RI karena baru naik pangkat Pati TNI yang keputusannya ditandatangani Presiden RI,” jelas Kapuspen TNI Mayjen Wuryanto, Kamis (16/2).

Semua Perwira TNI yang naik pangkat di level jenderal TNI melaksanakan laporan korp kepada Presiden RI di Istana. Karena yang menandatangani surat kenaikan pangkat mereka adalah presiden sebagai panglima tertinggi TNI. Hal ini sudah berlangsung dari dulu.

Bukan cuma ini, sebelumnya pun kabar keruh beredar. Misalnya ada yang menyebarkan foto Jenderal Gatot siap memberantas PKI walau dilarang Jokowi. Terkesan Jokowi melindungi PKI. Gatot pun siap melawannya. Puspen TNI memastikan informasi itu hoax. Panglima TNI tak pernah berkata seperti itu.

Ada juga postingan yang mau membenturkan TNI dengan Polri. Beberapa postingan menyebut Polri tak bisa mendekati Habib Rizieq karena dijaga Kopassus dan pasukan elite TNI lainnya. Mabes TNI pun menegaskan informasi itu hoax dan tak bertanggung jawab.

Berikut foto-foto klarifikasi postingan hoax dari Puspen TNI:


Di kesempatan lain, Kasum TNI Laksdya TNI Didit Herdiawan mengatakan dalam mengcounter aneka berita hoax, komunitas Intelijen, Teritorial dan Penerangan tidak boleh bekerja sendiri-sendiri, namun harus bekerja sama, tergantung situasi yang ada.

“Komunitas Intelijen, Teritorial dan Penerangan harus memiliki kemampuan untuk mengcounter informasi hoax tersebut. Tidak boleh ketinggalan dalam mengakses informasi secara langsung sebelum dilakukan evaluasi atau analisa,” tegasnya, sebagaimana dikutip dari Merdeka.

(Wis)

%d blogger menyukai ini: