Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Politik Djarot Keukeuh Desak DPRD Bahas Raperda Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, Alasannya?

Djarot Keukeuh Desak DPRD Bahas Raperda Pulau Reklamasi Teluk Jakarta, Alasannya?

Proyek reklamasi teluk Jakarta. Foto Arif Julianto/Okezone

Sketsanews.com, Jakarta  —  Meski mendapatkan banyak penolakan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat bersikukuh akan mendesak DPRD Jakarta membahas proyek reklamasi Teluk Jakarta.

Djarot meminta pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantura Jakarta kembali dilakukan.

Setelah hal itu kembali dibahas, Djarot akan tetap pada pendiriannya memasukan kontribusi tambahan 15 persen dari nilai jual lahan yang akan dikomersialkan pengembang reklamasi dalam raperda tersebut.

“Itu harus masuk perda. Bukan dalam bentuk peraturan gubernur. Kami mengikuti alotnya hanya di satu pasal itu. Kami bersikukuh supaya dua raperda itu selesai,” ujar Djarot di Balai Kota Jakarta, Kamis 14 September 2017.

Ia menjelaskan dengan adanya payung hukum tersebut, pengembang sudah bisa memanfaatkan lahan di pulau reklamasi.

“Setelah mendapatkan izn reklamasi, pengembang seharusnya mendapatkan Pandangan Rancangan Kota/ Urban Design Guidelines (UDGL). Saya tidak tahu alasan DPRD Jakarta belum melakukan pembahasan lanjutan dua raper tersebut,” ungkapnya.

Padahal menurutnya, pemerintah Jakarta sudah beberapa kali melayangkan surat ke pimpinan DPRD dengan permohonan melanjutkan pembahasan. Namun begitu dirinya merasa bingung lantaran tidak mendapat respon cepat.

“Saya tak tahu kenapa, orang pengembangnya mau dan sebagian sudah bersedia untuk berkontribusi. Kok aneh, ada apa kok DPRD tak mau?” kata Djarot.

Seperti diberitakan Okezone, kendati begitu Djarot saat ini mencurigai adanya keinginan anggota dewan yang pernah meminta kontribusi tambahan 15 persen tidak dimasukkan ke dalam perda, melainkan ke peraturan gubernur.

“Ada apa kemudian DPRD dulu ingin itu masuk di pergub? Kalau pergub itu lemah. Karena pergub bisa langsung digugat kalau ada yang tak puas di-PTUN. Bisa gugur itu,” tandasnya.

[As]

%d blogger menyukai ini: