Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Headlines, News, Politik Estafet Korupsi Tak Hanya Menimpa Kota Tegal

Estafet Korupsi Tak Hanya Menimpa Kota Tegal

Wali Kota Tegal nonaktif, Siti Masitha Soeparno, saat menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (4/9/2017)
© Rosa Panggabean /Antara Foto

Sketsanews.com, Jakarta – Tidak hanya nilai-nilai kebaikan yang bisa diwariskan pemimpin kepada penggantinya. Perilaku korupsi pun ternyata bisa diestafetkan. Hukuman yang telah ditimpakan kepada para pendahulunya, rupanya tak membuat jera.

Kasus tangkap tangan Wali Kota Tegal, Jawa Tengah, Siti Masitha Soeparno (53) oleh KPK, Selasa (29/8/2017) membuktikan hal itu. Siti Masitha ditangkap di rumah dinasnya atas dugaan suap perizinan dan proyek infrastruktur di lingkungan Pemkot Tegal, seperti proyek jalan, terminal, dan rumah sakit.

Dugaan kasus korupsi “Bunda Sitha” yang menjabat sejak 2014 ini, seolah meneruskan catatan korupsi pendahulunya. Wali Kota Tegal sebelumnya, Ikmal Jaya (2009-2014), dan M. Zakir (1990-1995 dan 1995-2000), sudah menjalani hukuman.

Hukuman 8 tahun bagi Ikmal, dan 2 tahun penjara untuk Zakir, seolah tak berdampak di lingkungan pemerintah Kota Tegal. Fenomena yang dalam berbagai kesempatan, jadi sorotan lembaga masyarakat pemantau korupsi, Indonesia Corruption Watch (ICW).

Lokadata Beritagar.id menelusuri sejumlah kasus dalam berkas korupsi dengan status berkekuatan hukum tetap (inkrah) sepanjang 1998 sampai 22 Agustus 2017 yang dipublikasi oleh Mahkamah Agung (MA). Kasus estafet korupsi serupa Tegal, rupanya bukan yang pertama di tingkat kabupaten/kota.

Adapun total nilai korupsi oleh kepala daerah kabupaten/kota dalam periode ini mencapai Rp3,4 triliun. Sebanyak Rp2,65 triliun di antaranya nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi, dan Rp328,89 miliar nilai tindak pidana pencucian uang.

Sepanjang periode tersebut terdapat 106 bupati/wali kota beserta wakil yang kasus korupsinya telah berstatus inkrah, tersebar di 73 kabupaten, dan 22 kota di Indonesia. Berdasarkan status jabatan, terdiri dari 72 bupati, 5 wakil bupati, 25 wali kota, 2 wakil wali kota, satu calon bupati dan wali kota.

Angkanya lebih banyak dibanding data KPK, karena kasus yang ditangani polisi dan kejaksaan termasuk dalam data ini. Bahkan, jumlahnya bisa lebih besar lagi bila menghitung semua kasus yang belum berkekuatan hukum tetap.

Korupsi ternyata tak hanya menjerat kepala daerah kabupaten/kota atau wakilnya saja, tetapi juga pasangan kepala daerah dan wakil secara bersama-sama. Kasus seperti ini bisa ditemukan di Kabupaten Donggala, Kota Kendari, dan Kota Medan.

Habir Ponulele dan Aly Lasamaulu, Bupati dan Wakil Bupati Donggala 2008-2013, melakukan korupsi yang merugikan negara sebesar Rp1,33 miliar. Habir divonis 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp459,59 juta. Sementara Aly dipidana 5 tahun, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp716,59 juta.

Di Kendari, Wali Kota Masyhur Masie Abunawas (2002-2007) telah merugikan keuangan negara sebesar Rp902,4 juta. Pada 2011 ia dipidana 1 tahun 6 bulan, dan denda Rp50 juta. Setahun kemudian wakilnya, Musakkir Mustafa, divonis karena merugikan negara Rp124 juta, lalu dipidana 1 tahun dan denda Rp50 juta.

Wali Kota Medan Abdillah dan wakilnya Ramli Lubis (2000-2010), menyalahgunakan Anggaran Belanja Rutin (ABR) Kota Medan 2002-2006 senilai Rp62,58 miliar. Abdillah dipidana 4 tahun penjara, denda Rp300 juta, dan uang pengganti Rp12,2 miliar. Sementara Ramli dipidana 4 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp6,9 miliar.

Pendahulu dan penerus korupsi

Bila melihat perbandingan putusan majelis hakim terhadap tuntutan jaksa penuntut umum 68,9 persen atau 71 terdakwa vonisnya lebih kecil dari tuntutan jaksa. Kemudian 26,2 persen atau 27 terdakwa divonis sama atau lebih besar dari tuntutan jaksa. Sedangkan lima terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim.

Lima terdakwa yang bebas itu adalah Ahmad Hudayat Mus, Bupati Kepulauan Sula periode 2010-2015, Elly Engelbert Lasut, Bupati Kepulauan Talaud (2004-2009), H. Fadhilah Budiono Bupati Sampang (1995-2006), Sutrisno Natadisastra Sembiring, Pj. Bupati Sigi (2010), dan Mahmud Adrias, Pj. Wali Kota Tidore (2004-2005).

Fenomena banyaknya putusan hakim yang lebih rendah dari tuntutan jaksa, kerap dikritik sebagai penyebab tak adanya efek jera dalam kasus korupsi. Dalam temuan Lokadata, bahkan saat vonis lebih tinggi dari tuntutan, korupsi di satu daerah bisa terulang kembali.

Selain estafet korupsi yang menimpa Kota Tegal, kasus serupa berlaku di Kabupaten Dompu, Kabupaten Kendal, Kota Makassar, dan Kota Manado. Berikut ringkasan kasus korupsi turun-temurun di lima daerah, seperti dikutip dari Beritagar:

1. Kota Tegal (Jawa Tengah)

M. Zakir Wali Kota Tegal dua periode (1990-2010) terlibat kasus korupsi proyek ganti rugi tanah Polsek Tegal Selatan (1997-1998), proyek dasawisma (1998-1999), dan proyek penanggulangan dampak kekeringan serta masalah ketenagakerjaan (1997-1998). Kerugian negara dalam kasus itu sebesar Rp73,3 juta. Zakir divonis 2 tahun penjara, denda Rp15 juta dan uang pengganti Rp73,3 juta (tuntutan jaksa 3 tahun penjara).

Ikmal Jaya menjabat Wali Kota Tegal 2009-2014 melakukan tindak pidana korupsi tukar guling tanah lahan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bokong Semar yang merugikan negara Rp35,19 miliar. Ikmal dihukum 8 tahun penjara, denda Rp300 juta dan uang pengganti Rp350 juta (tuntutan jaksa 7,5 tahun).

Siti Masista Soeparno Wali Kota Tegal 2014-2019 yang ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan pada 29 Agustus 2017 karena dugaan suap terkait pengelolaan dana jasa kesehatan di RSUD Kardinah dan pengadaan barang jasa di lingkungan Pemerintahan Kota Tegal 2017. Saat ini Siti dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus tersebut.

2. Kabupaten Dompu (Nusa Tenggara Barat)

Bupati Dompu Abubakar Ahmad yang menjabat dua periode (2000-2007) melakukan tipikor penyalahgunaan dana APBD Kabupaten Dompu tahun anggaran (TA) 2003-2005 dengan kerugian negara Rp3,5 miliar. Dihukum 2 tahun penjara, denda Rp150 juta, dan pidana tambahan uang pengganti Rp665 juta (tuntutan jaksa 2,5 tahun).

Penerusnya Syaifurrahman Salman (2007-2010), terlibat dalam kasus korupsi pengadaan mobil hibah dari Jepang pada 2008. Atas perbuatannya, negara dirugikan Rp993,3 juta. Salman dipidana penjara 5 tahun dan denda Rp200 juta (tuntutan jaksa 1,5 tahun).

3. Kabupaten Kendal (Jawa Tengah)

Hendy Boedoro, Bupati Kendal periode 2000-2007 menyalahgunakan dana APBD 2003-2005 yang merugikan negara Rp28,34 miliar. Hendy juga menerima uang sejumlah Rp24,31 miliar dari sembilan rekanan yang mendapat proyek dari Pemda Kabupaten Kendal. Hendy dihukum 7 tahun, denda Rp500 juta dan pidana tambahan Rp13,1 miliar (tuntutan jaksa 10 tahun).

Korupsi Hendy dikuti oleh penerusnya, Siti Nurmarkesi (2009-2010), yang terlibat dalam korupsi penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Keagamaan TA 2010 dengan kerugian negara mencapai Rp1,28 miliar. Siti dipidana 5 tahun dan denda Rp200 juta (tuntutan jaksa 6 tahun).

4. Kota Makassar (Sulawesi Selatan)

Wali Kota Makassar Baso Amiruddin Maula (1999-2004) terlibat kasus korupsi pengadaan 10 unit mobil pemadam kebakaran Kota Makassar TA 2003, dengan kerugian negara Rp4,3 miliar. Amiruddin dipidana 5 tahun penjara, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp600 juta (tuntutan 4 tahun).

Wali kota berikutnya, Ilham Arief Siradjuddin (2004-2014), kembali terlibat kasus korupsi rehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) II Panaikang 2007-2013 PDAM Kota Makassar. Dalam kasus itu kerugian negara mencapai Rp45,8 miliar. Ilham dihukum 4 tahun penjara, denda Rp100 juta, dan uang pengganti Rp175 juta (tuntutan 8 tahun).

5. Kota Manado (Sulawesi Utara)

Jimmy Rimba Rogi, Wali Kota Manado 2004-2008 melakukan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dana APBD Kota Manado TA 2005-2007 dengan kerugian negara Rp68,84 miliar. Dalam putusan majelis, Jimmy dipidana 7 tahun, denda Rp200 juta dan uang pengganti Rp64,1 miliar (tuntutan 9 tahun).

Abdi W. Buchari selaku Pelaksana Tugas Wali Kota Manado (2008-2009) yang menggantikannya, lagi-lagi terjerat korupsi, penyalahgunaan dana Bantuan Sosial Kota Manado 2009, dengan kerugian negara Rp3,44 miliar. Abdi dipidana kurungan penjara 10 tahun, denda Rp200 juta, dan uang pengganti Rp3,44 miliar (tuntutan 8 tahun). (Wis)

%d blogger menyukai ini: