Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Holding BUMN, Siasat Licik Jual Aset Negara

Holding BUMN, Siasat Licik Jual Aset Negara

ilustrasi holding PT PGN dengan PT Pertamina. foto:Sindonews.com

Sketsanews.com, Jakarta – Status Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) pada tanggal 25 Januari 2018 resmi hilang (bukan Perseroan lagi). Pembentukan Holding BUMN Migas dengan PT Pertamina (Persero) segera terealisasi.

Dalam rangka meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia, pemerintah berupaya melakukan penguatan kelembagaan, peningkatan mekanisme kerja, serta penyempurnaan proses penatausahaan BUMN melalui pembentukan perusahaan induk BUMN.

Berdasar data BEI, jatah kepemilikan Negara Republik Indonesia di emiten berkode PGAS itu sebesar 13,8 miliar lembar saham atau setara 56,9%. Jika holding BUMN migas jadi terbentuk, saham tersebut nantinya akan dialihkan ke Pertamina

Dengan pengalihan saham tersebut, secara resmi Pertamina menjadi induk usaha holding BUMN migas yang membawahi PGN. Sementara PT Pertagas anak usaha Pertamina kepemilikannya dialihkan ke PGN.

Nantinya, 80% infrastruktur pipa PGN dan pasar gas di Indonesia akan dikuasai oleh Pertamina, sehingga dimungkinkan bagi perusahaan untuk memonopoli pasar dan memasok gas bagi pembangkit dan industri.

Landasan holding BUMN migas adalah PP Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas PP Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Terkait realisasi holding BUMN, pemerintah hendaknya berhati-hati. Sebab bila gagal, maka konsekuensinya adalah semakin panjangnya rantai pengambil keputusan dan birokrasi, serta bertambahnya biaya operasional.

Berkaca dari holding sebelumnya, sebut saja holding BUMN sektor perkebunan. Bukannya menjadikan sehatnya perusahaan, tapi malah sebaliknya, kondisi perusahaan semakin buruk.

Kedua, holding tambang nyatanya juga malah merugikan pihak publik. Sebagaimana diketahui, BUMN punya tugas pengabdian sosial/Public Service obligation (PSO). Namun, dengan adanya holding otomatis status 3 BUMN (PT Antam, PT Bukit Asam, PT Timah Tbk) pun hilang dan tugas pengabdian sosial pun tak ada lagi.

Selain itu, dengan adanya holding, BUMN tersebut akan luput dari pengawasan DPR dan keuangannya pun tak akan tersentuh oleh BPK dan KPK. Ini sangat rawan terjadi penyelewengan.

Pengamat ekonomi Universitas Gadjah Mada, Profesor Tri Widodo S.E., Grad.Dip.Ec.Dev., M.Ec.Dev menilai, aturan baru tentang holding BUMN ini sangat berbahaya, aset negara bisa dijual bebas tanpa sepengetahuan DPR.

“PP 72 ini kalau saya boleh katakan, cacat hukum dan sangat berbahaya, aset negara bisa diperdagangkan dengan mudahnya berdasarkan ketentuan perusahaan,” kata Tri Widodo, Senin (16/1/2017).

2 BUMN (PT Indosat dan PT Semen Padang) yang dijual ke swasta sudah cukup jadi bukti, jika PP Nomor 72 Tahun 2016 tersebut tetap dipakai, maka akan semakin banyak BUMN yang bernasib sama dengan Indosat dan Semen Padang.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: