Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, Headlines, News Ikut Demo di Kedubes, Anggota DPR Minta Kerja Sama RI-Myanmar Diputus

Ikut Demo di Kedubes, Anggota DPR Minta Kerja Sama RI-Myanmar Diputus

Demo di Kedubes Myanmar (Bil/detikcom)

Sketsanews.com, Jakarta – Massa dari Kaum Profesional Indonesia untuk Solidaritas Muslim Rohingya melakukan aksi demo di Kedubes Myanmar, Jl Agus Salim, Jakarta Pusat. Anggota Komisi VI DPR RI dari PAN Teguh Juwarno juga ikut dalam aksi itu.

Teguh menyebut Indonesia perlu mengkaji kerja sama perdagangan dengan Myanmar. Dia menilai kerja sama perdagangan kedua negara sebaiknya dihentikan.

Demo di Kedubes Myanmar (Bil/detikcom)

“Kita akan suarakan. Menurut saya, ini hal yang baik, perlu kita suarakan agar kita menghentikan perdagangan. Selama ini angka perdagangan dengan Myanmar belum terlalu signifikan. Menurut saya, perlu sekali kita hentikan perjanjian dagang dengan mereka,” kata Teguh di Jl Agus Salim, Sabtu (2/9/2017).

Dia menyebut penghentian kerja sama itu bisa saja berupa embargo. Itu juga akan diusulkan kepada Menteri Perdagangan.

“Harus diciptakan formula itu. Kita akan usulkan kepada Menteri Perdagangan,” lanjutnya.

Dalam aksi itu, massa menuntut pemerintah Myanmar menghentikan kekerasan terhadap kaum Rohingya. Mereka juga meminta pemerintah Indonesia mengambil langkah diplomatis terkait masalah ini.

Berikut tuntutan lengkapnya:

1. Mendesak rezim militer dan sipil Myanmar untuk menghentikan kerasan dan genosida pada etnis Rohingya. Kami juga mendesak Aung San Suu Kyi agar berusaha keras menghentikan aksi pengusiran dan pembantaian terhadap etnis Rohingya atas dasar persamaan kemanusiaan mereka sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Jika tidak, Aung San Suu Kyi sangat tidak pantas menerima Nobe| Perdamaian. Untuk itu kami mendesak Panitia Nobel mencabut penghargaan tersebut.

2. Mendesak Negara-negara ASEAN untuk menekan rezim militer Myanmar agar menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya. Kami mendesak agar status keanggotaan Myanmar di ASEAN dibekukan. Sebagai sesama Negara ASEAN, pemerintah Myanmar seharusnya ikut bertanggung Jawab untuk memberikan perlindungan yang sama bagi etnis Rohingya.

3. Mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk ikut menangani secara sungguh-sungguh mengambil alih tragedi kemanusiaan yang telah lama di Myanmar. Sudah terbukti secara meyakinkan pemerintah militer Myanmar tidak bersedia menghentikan praktik genosida terhadap etnis Rohingya.

4. Mendesak para aktivis HAM dan kemanusiaan di seluruh dunia, khususnya ASEAN, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus genosida etnis Rohingya sehingga tragedi ini bisa diakhiri.

5. Mendesak Mahkamah Kejahatan Internasional (International Criminal Court/lCC) untuk mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas praktik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar.

6. Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menerima para pengungsi Rohingya untuk sementara waktu sambil melakukan langkah-langkah diplomatik yang lebih tegas terhadap Myanmar agar mereka menerima kembali dengan jaminan keamanan.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: