Sketsa News
Home Berita Terkini, News Ini 7 Poin Draf Revisi UU Terorisme

Ini 7 Poin Draf Revisi UU Terorisme

Sketsanews.com – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, draf revisi UU Terorisme sudah ia serahkan ke Presiden. Ada beberapa isi pasal yang menjadi bahan revisi.

menko-polhukam-luhut-binsar-panjaitan-memberikan-sambutan-saat-menghadiri-_160111160459-640

“Semuanya ada 19 pasal. Kami tadi juga dikasih warning-warning-nya. Inti warning sih agar kita semua berhati-hati. Para penyidik bisa serius dan tidak gegabah dalam menangkap dan menentukan tersangka. Semua harus sesuai dengan rule. Itu tadi pesan Presiden,” kata Luhut di kantornya, Senin (1/2).

Luhut mengatakan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani draf yang akan direvisi. Setelah itu, Jokowi akan membuat memo dan melalui Sesneg akan segera melimpahkannya ke DPR untuk dibahas di sana.

Ia menargetkan satu hingga satu setengah bulan lagi UU ini sudah bisa berlaku. Meski begitu, Luhut mengatakan, akan ada tambahan PP sebagai penjelasan dari UU mengenai mekanisme penangkapan, masa tahanan, juga soal indikator terorisme.

Adapun draf revisi UU Terorisme itu terdiri atas tujuh poin penting. Berikut penjelasan Luhut di setiap poin tersebut:

Pertama, soal perluasan definsi dari terorisme dan kekerasan. Dalam revisi UU Terorisme, di sana diperjelas apa itu terorisme dan bentuk kekerasan, seperti ancaman dan perbuatan yang merugikan negara.

Kedua, Luhut mengatakan, pada revisi UU Terorisme tersebut juga dijelaskan bahwa polisi sudah bisa menangkap orang yang terlibat dalam jaringan terorisme. Indikator orang tersebut bisa ditangkap apabila ia berkumpul dan melakukan pertemuan dengan membahas aksi-aksi teror dan menyerempet pada aksi radikalisme.

Ketiga, dari perkumpulan tersebut, polisi bisa menahan mereka dengan maksimal masa tahanan 30 hari. Selain itu, pada saat penuntutan, akan ditambah 120 hari masa penahanan sebelum perkaranya diputuskan.

Keempat, polisi juga bisa menahan mereka dengan berbekal minimal dua alat bukti. Jika sebelumnya alat bukti harus berupa aksi dan bentuk ancaman, saat ini jika para pelaku terduga teror melakukan komunikasi via surat elektronik dan alat elektronik lainnya bisa dijadikan alat bukti. Selain itu, analisis transaksi keuangan juga menjadi salah satu alat bukti.

Luhut melanjutkan, poin kelima adalah soal deradikalisasi. Jika selama ini aksi pencegahan dan deradikalisasi tidak masuk dalam UU Terorisme, dalam revisi ini dimasukkan. Di sana, disebutkan deradikalisasi bersifat holistis dan melibatkan tujuh kementerian terkait. Pendekatan dilakukan secara soft approach dengan pendekatan agama, psikologi, pendidikan, dan vocational.

Keenam, nantinya para narapidana terorisme akan dibedakan selnya. Luhut mengatakan, nanti tak ada lagi pencampuran tahanan. Semuanya dikelompokan menjadi kelompok berbeda. Mana yang otak pelaku, mana yang jadi aktor lapangan, dan mana yang hanya ikut-ikutan.

Ketujuh, tidak ada poin penambahan kewenangan pada Badan Intelijen Negara (BIN) atau TNI. Nantinya, dua lembaga yang sebelumnya digembar-gemborkan akan ditambah kewenangannya ini tetap bekerja sesuai tupoksinya. Untuk TNI sendiri, Luhut menyebut tetap bersifat back up.

Luhut mengaskan, UU ini tidak hanya berlaku pada gerakan radikal yang kerap menyasar para umat Muslim. Bagi siapa saja yang masuk dalam kategori membahayakan negara, bisa dikenakan pasal ini.

“Jadi, ini konteksnya bukan Islam. Awas jangan salah. Ini bisa siapa saja. Misal di Aceh, Papua, atau tanah Batak sendiri, tapi ada gerakan dan kelompok yang masuk dalam definisi teror dan membahayakan negara, maka bisa dikenakan pasal ini,” kata Luhut.

Luhut berharap, nantinya UU ini bisa membatasi ruang gerak para teroris ataupun berbagai pihak yang mengancam keamanan negara. Ia pun memastikan bahwa dengan lahirnya UU ini, tidak akan merugikan orang lain.

Meski begitu, ia tak menampik jika ada kekhawatiran UU ini akan banyak membatasi gerakan warga. Ia hanya menyampaikan bawa revisi UU Terorisme yang berlaku di Indonesia tak akan seketat di Malaysia dan Singapura.

(ip/Republika.co.id)

%d blogger menyukai ini: