Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Ekonomi & Bisnis, News Ini Hasil Pertemuan 3 Jam Menaker dan Perwakilan Pekerja Freeport

Ini Hasil Pertemuan 3 Jam Menaker dan Perwakilan Pekerja Freeport

Eduardo Simorangkir

Sketsanews.com, Jakarta – PT Freeport Indonesia (PTFI) menghentikan operasi Tambang Grasberg di Mimika, Papua sejak 10 Februari 2017 lalu, pasca belum berubahnya status kontrak nya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dampaknya, sebagian besar karyawan PTFI kini ada yang dirumahkan maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Dengan situasi di atas, para pekerja Freeport yang diwakili oleh Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) dan Pimpinan Unit Kerja (PUK) PTFI hari ini beraudiensi dengan Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Hanif Dakhiri.

Para perwakilan di atas melakukan pertemuan tertutup dengan Menaker selama kurang lebih tiga jam sejak pukul 15.00 WIB hingga 18.15 WIB. Ketua SPKEP SPSI, R. Abdullah mengatakan, pihaknya meminta kepada pemerintah agar tetap menjaga hak-hak karyawan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sambil menunggu kepastian negosiasi yang terus dilakukan antara Pemerintah dan PTFI.

“Yang kami sampaikan adalah, silakan pemerintah dan PTFI melakukan proses negosiasi dalam rangka perubahan status kontrak, tapi yang jelas jangan korbankan kepentingan pekerja. Dengan kata lain, pekerja tetap bekerja. Tapi kalau pun harus dirumahkan sekaligus, ada kepastian sampai berapa lama mereka dirumahkan, dan hak-haknya sebagai pekerja tidak boleh diabaikan. Dan juga hindari sejauh mungkin PHK bagi pekerja,” katanya saat ditemui usai pertemuan dengan Menaker di Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta. Dikutip dari detikFinance, Senin (27/2/2017).

Abdullah mengatakan, situasi saat ini di Papua, dari total sekitar 32 ribu karyawan PTFI, ada sekitar 1.000 pekerja di antaranya saat ini telah dirumahkan dan sebagian kontraktor di-PHK. Sedangkan sisanya masih dikerjakan untuk melakukan perawatan dan maintenance peralatan tambang. Namun demikian, belum diketahui jumlah pasti seberapa banyak karyawan yang sudah di PHK atau dirumahkan.

“Jumlahnya berapa (yang di PHK), kami mengakui bahwa anggota kita dampaknya dari hari ke hari terus bertambah. Jadi kami meminta pihak perusahaan, dalam hal ini perlu berkoordinasi dengan serikat pekerja dan semua dilakukan dengan mekanisme semua prosedur peraturan perundang-undangan yang ada. Kami jamin UU 13 Tahun 2003 adalah senjata kita. Sehingga bagaimanapun situasi dan kondisi, langkah-langkah yang diambil harus sesuai,” tambahnya.

Untuk itu dalam waktu dekat, pemerintah melalui Kemenaker akan membentuk tim eskalasi atau perhitungan dalam rangka menenangkan suasana sekaligus memastikan agar terjadi perlindungan bagi pekerja di Timika. Hal ini dilakukan agar jaminan hak-hak dari karyawan PTFI bisa dijaga.

“Supaya nyaman, tidak ada yang dirumahkan dan diberhentikan, itu akan kami pastikan. Tim nanti bisa nanti mendalami betul apa persoalannya. Kalau persoalan yang diatur UUD ketenagakerjaan, maka jalani UU,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemenaker, Handayani di lokasi yang sama.

Tim ini sendiri masih baru akan dibentuk bersama dengan Serikat Pekerja untuk memastikan hak-hak karyawan tetap sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

“Jika tidak sesuai, kan ada aturannya sesuai UU 13 Tahun 2003, yang mengatakan hak-hak pekerja ada, manakala ketika pengusaha itu akan PHK, efisiensi dan sebagainya,” pungkasnya.
(Ro)

%d blogger menyukai ini: