Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Hankam, Headlines, News Jokowi Harus Bisa Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Jokowi Harus Bisa Menyelesaikan Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Para lansia penyintas 65/66 yang akan mengikuti seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 65/66” tidak diizinkan masuk ke gedung YLBHI di Jakarta oleh kepolisian (16/9/2017). FOTO/LBH Jakarta

Sketsanews.com, Jakarta – Amnesty International, sebuah organisasi HAM berbasis di London, mengecam langkah kepolisian membubarkan seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” ini.

Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengatakan, pembubaran ini turut memperpanjang daftar pemberangusan kegiatan-kegiatan pengungkapan kebenaran peristiwa 1965/1966 sejak era reformasi.

“Ini juga merupakan pelaksanaan keliru atas undang-undang yang secara jelas menjamin kemerdekaan warga untuk berkumpul dan berpendapat secara damai. Tren ini harus segera dihentikan,” ungkapnya dalam rilis yang diterima redaksi Tirto.

Menurutnya, pembubaran ini terlihat sebagai langkah Polri yang bersikap munafik dan mengingkari peran utamanya melindungi setiap warga negara dan menjamin demokrasi.

Usman Hamid telah menghubungi Kapolri Tito Karnavian atas langkah anak buahnya melakukan blokade dan pembungkaman terkait kegiatan 65 tersebut.

Menurut Usman, Kapolri Tito berkata bahwa posisi polisi “dilematis.” Ada kelompok anti-PKI yang siap membubarkan acara seminar tersebut. Ada aturan hukum melarang PKI, ada purnawirawan-purnawirawan TNI/Polri, termasuk massa dari aliansi mahasiswa/pemuda anti-PKI, yang mendesak pembubaran.

“Pertanyaan saya sederhana: Apakah kelompok itu dibenarkan untuk membubarkan seminar sejarah?” kata Usman, yang yang pernah bekerja sebagai koordinator KontraS, organisasi HAM yang terlibat dalam pelbagai isu pelanggaran berat kemanusiaan, termasuk menemani para penyintas 65 mengetuk pintu keadilan dari negara.

Seminar “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/1966” sedianya akan digelar Sabtu dan Minggu, 16 dan 17 September di ruangan gedung YLBHI, Jakarta Pusat. Ia menghadirkan para akademisi, purnawirawan jenderal, para penyintas, dan penggiat demokrasi.

Diskusinya merentang dari peristiwa Madiun 1948 hingga membahas upaya kebenaran dan rekonsiliasi dari peristiwa paling kelam dalam sejarah politik Indonesia tersebut. Peristiwa 1965, yang diikuti pembantaian massal terhadap ratusan ribu tertuduh dan simpatisan komunis, menjadi beban sejarah bagi bangsa Indonesia untuk menghadapi kenyataan masa lalu tersebut. Negara dituntut untuk melakukan upaya-upaya mengungkap kebenaran dan keadilan serta pemulihan bagi para penyintas dan keluarga korban.

“Ini saatnya Presiden Jokowi mendengarkan suara korban dibanding membiarkan kepolisian membungkamnya. Presiden Jokowi harus bisa mendengar suara rakyat untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masa lampau,” tegas Usman Hamid.

(Ro)

%d blogger menyukai ini: