Sketsa News
Home Berita Terkini, News Jokowi Janjikan Pengganti Patrialis Ditentukan dalam Waktu Dekat

Jokowi Janjikan Pengganti Patrialis Ditentukan dalam Waktu Dekat

Sketsanews.com, JAKARTA – Presiden Jokowi berjanji akan segera mencari pengganti Patrialis Akbar sebagai Hakim Mahkamah Konstusi (MK). Jika permintaan pergantian itu sudah ia dapatkan, Jokowi berjanji akan mencari pengganti Patrialis secara transparan.

“Nanti kalau sudah mendapatkan laporan secara penuh kemudian ada juga permintaan ke kita dan akan segera ditindaklanjuti,” kata Presiden di sela-sela kunjungannya pada peluncuran kebijakan fasilitas kemudahan impor tujuan ekspor bagi industri kecil dan menengah di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1/2017).

Dipastikan, proses perekrutan (pengganti Patrialis Akbar) dilakukan secara terbuka dan transparan.

Harapannya, akan ada masukan dari masyarakat kepada calon hakim yang diusulkan oleh pemerintah nantinya.

“Sehingga masyarakat bisa memberikan masukan-masukan. Saya kira cara-cara itu yang akan kita lakukan dan akan kita dapatkan yang mempunyai kualitas integritas dan kemampuan untuk duduk di MK,” jelas Jokowi.

Sebelumnya Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat meminta kepada Presiden mencari seorang calon hakim baru di MK. Patrialis rencananya akan dinon-aktifkan akibat kasus suap yang menjeratnya.

“Tentunya dengan melihat perkembangan sekarang ini, judicial review jumlahnya banyak. Sebentar lagi pilkada. Tentu kalau sampai diberhentikan dengan tidak hormat, sangat urgent untuk mengisi kekosongan itu,” kata Arief, Kamis (26/1) lalu.

Dijelaskan, pemilihan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme tersendiri. Tiga hakim dipilih oleh pemerintah, tiga hakim oleh DPR dan tiga sisanya oleh Mahkamah Konstitusi. “Patrialis usulan dari pemerintah. Masuk ke sini (MK) karena usulan pemerintah,” katanya.

KPK menetapkan Patrialis sebagai tersangka suap Kamis, (26/1) lalu. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ini diduga menerima suap US$ 20 ribu dan Sin$ 200 ribu atau lebih dari Rp 2 miliar dari pengusaha impor sapi.

Dugaan suap yang dimaksud, ditujukan untuk mempengaruhi putusan Mahkamah terhadap permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Patrialis ditangkap KPK. Rabu, (25/1) malam di salah pusat perbelanjaan di Jakarta.

Patrialis membantah menerima suap. Patrialis justru menganggap dirinya sebagai korban, bukan seorang pelaku korupsi.

Ia meminta agar para hakim Mahkamah Konstitusi serta masyarakat memahami bahwa dirinya sedang mendapat perlakuan tidak adil.

“Demi Allah, saya betul-betul dizalimi. Saya tidak pernah menerima uang satu rupiah pun dari Pak Basuki,” ujar Patrialis.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai, penangkapan Patrialis Akbar oleh KPK murni penegakan hukum.

Penangkapan yang dilakukan, Mahfud menegaskan, tidak ada hubungannya dengan kondisi politik saat ini, termasuk jika ada yang dikaitkan dengan pemilihan gubernur DKI Jakarta.

“Pak Patrialis ini urusan hukum biasa. Jangan dikaitkan dengan agama, pilgub dan sebagainya,” kata Mahfud di Gedung KPK kemarin.

“Ini sudah mau dibawa kemana-mana seakan-akan ini untuk kepentingan Parpol tertentu. Padahal, kalau kita baca satu per satu, bukan hanya Patrialis. Dari PDI-P ada Damayanti, Nasdem ada Rio Capella (yang dijerat KPK). Dari semuanya lah,” ucap Mahfud.

Mahfud meyakini, tidak ada diskriminasi yang dilakukan oleh KPK. Proses operasi tangkap tangan terhadap Patrialis ini, lanjut dia, juga sudah sesuai dengan prosedur.

“Kalau OTT ya OTT. Jangan dibawa ke soal pilgub dan sebagainya. Lihat saja proses peradilannya nanti,” kata Mahfud.

Koordinator Forum Advokat Pengawal Konstitusi (FAKSI), Hermawi Taslim mengungkapkan, hanya ada dua pilihan ketika munculnya kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK kepada Hakim Mahkamah Konstitusi, Patrialis Akbar.

Yakni, membubarkan MK atau melakukan ulang fit and proper test terhadap hakim-hakim MK yang ada saat ini.
“Dengan munculnya kasus Patrialis Akbar hanya ada dua pilihan yakni membubarkan MK atau melakukan ulang fit and proper test terhadap hakim-hakim MK yang ada saat ini,” ujar Hermawi Taslim.

Mantan Pimpinan KPK, Busyro Muqoddas menegaskan, kasus dugaan suap uji materi UU nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjerat Patrialis Akbar tak ada kaitannya dengan organisasi Muhammadiyah.

Seperti diketahui, Patrialis memang sempat aktif dalam organisasi Pemuda Muhammadiyah hingga dirinya menjadi anggota DPR melalui Partai Amanat Nasional (PAN) yang didirikan oleh sejumlah tokoh Muhammadiyah.

“Kasus ini menyangkut Patrialis sebagai individu, bukan Muhammadiyah.? Biar diproses KPK sesuai dengan fakta yang sudah ditemukan oleh KPK begitu saja,” terang Busyro yang juga Ketua Bidang Hukum Pengurus Pusat Muhammadiyah kemarin.

Busyro melanjutkan, kasus suap yang menjerat Patrialis menandakan masih lemahnya kualitas pengawasan internal MK. Sehingga ia meminta proses pengawasan itu diubah dengan melibatkan unsur di luar MK.

“Baiknya MK juga melibatkan tokoh-tokoh yang berintegritas dan kompeten untuk mengawasi para hakim. Termasuk unsur luar yang kompeten, yang punya pengalaman berintegritas dan komitmen konstitusionalisme yang dijunjung tinggi oleh hakim MK,” tambahnya. Dikutip dari Tribunnews.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: