Sketsa News
Home Berita Terkini, Internasional, News Jokowi: Kebijakan Penangguhan Pengungsi Donald Trump Tak Berdampak Pada Indonesia

Jokowi: Kebijakan Penangguhan Pengungsi Donald Trump Tak Berdampak Pada Indonesia

Sketsanews.com, JAKARTA – Presiden Jokowi memastikan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memerintahkan penangguhan program pengungsi di AS, tidak menimbulkan dampak bagi warga negara Indonesia (WNI).

Karena itu dia mmeinta masyarakat tetap tenang. Sementara itu, para Jaksa Agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, mengeluarkan kecaman terhadap Presiden Amerika Serikat Donald Trump.

Sebelumnya, Trump menandatangani perintah eksekutif untuk menangguhkan program pengungsi di AS hingga 120 hari ke depan.

Trump membekukan pemberian visa bagi warga dari tujuh negara dengan penduduk mayoritas Muslim hingga 90 hari ke depan. Negara-negara itu adalah Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Pemerintah Indonesia akan tetap menyikapi kebijakan itu dengan tetap menjunjung tinggi prinsip kesetaraan. “Prinsip konstitusi saya kira jelas bahwa yang namanya keadilan, kesetaraan, harus tetap diperjuangkan,” ujar Jokowi, Senin (30/1/2017).

Jokowi yakin, kebijakan (Trump) yang kontroversial itu tidak menimbulkan dampak bagi warga negara Indonesia. Oleh sebab itu, Jokowi meminta masyarakat Indonesia tetap tenang.

“Kita tidak terkena dampak dari kebijakan itu, kenapa resah?” ujar Jokowi.

Dampak dari kebijakan Trump itu, Kementerian Luar Negeri RI melalui seluruh perwakilan di AS meminta WNI di Negeri Paman Sam untuk tetap tenang.

Kemenlu meminta WNI tetap menghormati hukum setempat dan ikut berkontribusi menjaga ketertiban umum di lingkungannya masing-masing.

Menlu Retno Marsudi juga menginstruksikan seluruh perwakilan di AS mengaktifkan layanan hotline selama 24 jam penuh. “Pemerintah Indonesia melalui perwakilan RI di seluruh AS terus mengamati perkembangan yang terjadi dan akan mengantisipasi dampak yang mungkin timbul bagi WNI,” ujar Direktur Jenderal Perlindungan WNI/ Bantuan Hukum Indonesia Kemenlu M. Iqbal.

Di dalam negeri Amerika, pasca program Presiden Trump, para Jaksa Agung dari 16 negara bagian di Amerika Serikat, termasuk California dan New York, mengeluarkan kecaman.

Kecaman dilayangkan pada Minggu (29/1/2017) waktu setempat itu.

Para Jaksa Agung menyebut kebijakan Presiden AS yang diusung Partai Republik tersebut melawan konstitusi. Mereka pun berjanji akan melawan perintah Trump tersebut.

16 Jaksa Agung yang mengecam presiden tersebut seluruhnya berasal dari Partai Demokrat.

Jumlah penduduk di 16 negara bagian itu mencapai sepertiga jumlah penduduk AS.

“Sebagai kepala di bidang penegakan hukum untuk lebih dari 130 juta warga Amerika Serikat dan juga warga asing yang menetap di negara kita, kami mengecam Presiden Trump,” demikian bunyi salah satu bagian pernyataan itu.

“Kebijakan tersebut inkonstitusional, tidak mencerminkan bangsa AS, dan merupakan bentuk perintah eksekutif yang melawan hukum.”

Selanjutnya, para Jaksa Agung ini berjanji untuk bekerja sama memastikan pemerintah federal mematuhi konstitusi, dan menghormati sejarah AS sebagai bangsa imigran.

Mereka juga akan memastikan pemerintah federal tak menerapkan diskriminasi hukum terhadap seseorang karena latar belakang keimanan dan suku bangsa.

Tercatat, sejumlah pengadilan federal telah memblokade bagian dari perintah Trump itu.
“Kami akan menggunakan semua kelengkapan di struktur kami untuk melawan perintah yang melawan konstitusi ini, dan menjaga keamanan serta nilai-nilai utama dari bangsa kita.”

“Kemudian, kami berkomitmen untuk bekerja meminimalisasi jumlah orang yang bakal menderita dari situasi yang tak menentu ini akibat kebijakan tersebut.”
Jaksa Agung negara bagian Illinois Lisa Madigan yang menginisiasi munculnya pernyataan bersama ini.

Dia bergabung dengan koleganya di California, Connecticut, the District of Columbia (tempat Ibu Kota AS berada), Hawaii, Iowa, Maine, Maryland, Massachusetts, New Mexico, New York, Oregon, Pennsylvania, Vermont, Virginia, dan negara bagian Washington. Dikutip dari Tribunnews.

(Eni)

%d blogger menyukai ini: