Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Kerusuhan PT Freeport merupakan Bentuk Ketidakadilan

Kerusuhan PT Freeport merupakan Bentuk Ketidakadilan

Sejumlah kendaraan roda dua milik karyawan PT Freeport Indonesia tergeletak pascadirusak karyawan korban PHK PT Freeport Indonesia yang berunjuk rasa di Cek Point Mile 28, Timika, Papua, Sabtu (19/8/2017). Karyawan korban PHK tersebut kecewa karena persoalan hubungan industrial antara pekerja dan manajemen PT Freeport Indonesia tidak kunjung selesai.(ANTARA FOTO/SPEDY PAERENG)

Sketsanews.com, Jakarta – Freeport bergejolak lagi, hal ini disebabkan adanya kerusuhan. Aksi itu berawal ketika ratusan mantan karyawan PT Freeport Indonesia mogok dan menyerbu Check Point 28 di samping Bandara Mozes Kilangin Timika, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Sabtu (19/8/2017) siang waktu setempat.

Menurut beberapa orang saksi mata mengatakan bahwa massa mendirikan tenda di Check Point 28, tepatnya di perempatan jalan menuju Bandara Timika-Kwamki Lama dan akses menuju Tembagapura.

Selain itu, aksi massa berlangsung cepat. Ratusan orang tersebut datang sekitar pukul 14.20 WIT. Mereka membakar empat mobil, gardu listrik, dan merusak pos keamanan.

Berdasarkan laporan manajemen PT Petrosea, aksi penyerangan ke kantor mereka dilakukan secara tiba-tiba saat karyawan sedang beristirahat pada Sabtu malam.

“Mereka datang tiba-tiba lewat pintu depan dan dari arah belakang lalu melempar kantor, memecahkan kaca-kaca jendela, memecahkan kaca belasan mobil operasional dan bus, bahkan pos satpam sempat dibakar tapi api segera dipadamkan,” sebut seorang perwakilan manajemen PT Petrosea.

Kapolda Papua Irjen Polisi Boy Rafli Amar menilai aksi yang dilakukan oleh karyawan mogok di Timika sejak Sabtu siang sekedar untuk mendapatkan perhatian dari berbagai pihak terkait persoalan yang mereka hadapi selama ini, namun dengan cara-cara yang keliru, melawan hukum, dan tidak bertanggung jawab.

“Mungkin mereka ingin mendapatkan kesempatan. Padahal mereka bisa menempuh jalur hukum. Solusi penyelesaian masalah melalui jalur hukum sudah ditawarkan yaitu melalui penyelesaian hubungan industrial. Tapi mereka tidak mau menggunakan itu, malah melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya kriminal,” ucap Boy Rafli.

Tiga mantan karyawan PT Freeport Indonesia ditetapkan sebagai tersangka terkait kerusuhan yang terjadi dalam demonstrasi di Mil 28, Timika, Sabtu (19/8/2017).

Kepala Kepolisian Daerah Papua Irjen Pol Boy Rafli Amar mengatakan, polisi menangkap 14 orang terkait kejadian itu. Tiga orang ditetapkan jadi tersangka, sementara 11 orang lainnya masih menjalani pemeriksaan dan ditahan di Kepolisian Resor Mimika.

Analisa

Melihat kronologi kerusuhan PT Freeport, sebenarnya ini merupakan peristiwa yang sudah sering terjadi bahkan sudah sampai pada taraf penembakan seperti yang terjadi pada tahun 2009.

Akar-akar pemicu konflik dan ketidakpuasan suatu golongan atau organisasi pasti akan memunculkan perlawanan. Secara spesifik perlawanan yang terjadi di PT Freeport adalah bentuk perlawanan sekelompok orang dengan cara kerusuhan dan kekerasan terhadap negara atau terhadap PT Freeport.

Jika dikaji lebih lanjut, ada beberapa hal yang bisa menjadi penyebab kerusuhan di PT Freeport, namun yang paling penting adalah adanya ketidakpuasan dari kelompok tertentu yang merasa tidak diperhatikan oleh negara atau PT Freeport.

Sebagaimana disebutkan oleh beberapa media bahwa pelaku kerusuhan dimotori oleh beberapa orang karyawan PT Freeport itu sendiri maka ini menunjukkan jeleknya sistem yang digunakan oleh PT Freeport tersebut.

Padahal harusnya PT Freeport lebih mengutamakan kesejahteraan dan dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja apalagi kalau itu masyarakat sekitarnya.

Ketua Dewan Pembina Peradi Otto Hasibuan mengatakan, selama ini banyak pihak yang berpikir menjadi pekerja Freeport Indonesia mendapatkan penghasilan yang istimewa dengan berbagai fasilitas.

Otto mengungkapkan, dari total 12 ribu orang yang bekerja di tambang Freeport, pegawai lokal mencapai 4.000 dan mayoritas menduduki level bawah. Hal ini tentunya tidak membawa kesejahteraan bagi rakyat Papua.

“Kita juga mendapat informasi juga, dari 12 ribu pegawai Freeport itu rupanya ada hanya 4.000 pegawai dari lokal. Dan itu umumnya paling banyak di level paling bawah. Jadi berarti ada sekitar 8.000 itu bukan orang Papua,” jelas Otto

Solusinya adalah PT Freeport untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama masyarakat Papua, tidak dalam bentuk stimulan jangka pendek sebagai pereda konflik, tetapi dengan program pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi mandiri dan lebih berkualitas .

(Jp)

%d blogger menyukai ini: