Sketsa News
Home Analisis, Berita, Berita Terkini, Headlines, News Ketika Kritik Berhadapan dengan KUHP

Ketika Kritik Berhadapan dengan KUHP

Ilustrasi KUHP. Foto:Ari Saputra/detikcom.

Sketsanews.com, Jakarta – Produk hukum warisan kolonial Hindia Belanda yakni Pasal penghinaan terhadap Presiden dan pemerintah, akan dihidupkan lagi di era pemerintahan Jokowi ini. Padahal sebelumnya, pada tahun 2006 dan 2007 pasal tersebut telah dimatikan oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sanksi pidana bagi penghina presiden disebut dengan istilah “le Majeste”, yakni terdapat dalam Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) pasal 262 dan 263.
– Pasal 262 : Setiap orang yang menyerang diri Presiden atau Wakil Presiden yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

– Pasal 263 ayat 1: Setiap orang yang di muka umum menghina presiden atau wakil presiden, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.”

Sedangkan sanksi pidana bagi penghina pemerintah disebut dengan istilah “Haatzaai Artikelen”, terdapat dalam RKUHP pasal 284 dan 285.
– Pasal 284 : Setiap orang yang di muka umum melakukan penghinaan terhadap pemerintah yang sah yang berakibat terjadinya keonaran dalam masyarakat, dipidana dengan pidana penjara paling lama (3) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.
– Pasal 285 : Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV menanti setiap orang yang menyiarkan, mempertunjukan, atau menempelkan tulisan, gambar atau memperdengarkan  rekaman sehingga terdengar oleh umum yang berisi penghinaan terhadap pemerintah yang sah.

Di ranah hukum Indonesia, pasal tersebut sudah lama ada. Yakni dalam KUHP pasal 134, 135, dan 136, dan dalam KUHP pasal 154 dan 155. Namun, oleh Mahkamah Konstitusi ditiadakan berdasar putusan No. 013-022/PUU-IV/2006 dan putusan MK No. 6/PUU-V/2007. Dan dinyatakan Inkonstitusional.

Menurut peneliti hukum dari Universitas Indonesia Heru Susetyo, pasal-pasal KUHP yang berlaku saat ini dirujuk langsung dari kitab hukum pidana kolonial Hindia Belanda “Wetboek van Straftrecth voor Nederlandsch India (WvS)”.

Beberapa contoh kasus:
1. Tahun 2002, Ketua SIRA (Sentral Informasi Referendum Aceh) cabang Jakarta, Faisal Saifuddin dituduh menebarkan kebencian terhadap pemerintah Indonesia dan telah memenuhi KUHP pasal 154, 155.
2. Tahun 2003, Muhammad Nazar dijatuhi sanksi oleh pemerintah karena memasang spanduk referendum kemerdekaan Aceh di Banda Aceh.
3. Di tahun yang sama, yakni 2003, Supratman, Redaktur Harian Rakyat Merdeka dipidana dengan pasal 137 ayat (1) KUHP tentang perbuatan menyiarkan tulisan atau lukisan yang menghina Presiden dan Wakil Presiden.
4. Di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seorang Mahasiswa (Monang Johannes), didakwa dengan KUHP pasal 134.

Ditinjau dari asalnya, Pasal-pasal tersebut dibuat oleh Belanda dan diterapkan di negara jajahannya untuk meminimalisir penghinaan kepada raja/presiden dan pemerintah kolonial. Lalu Indonesia mengadopsinya, fungsinya pun tak jauh beda, yakni jadi sarana ampuh untuk menjatuhkan lawan politik rezim yang berkuasa.

Makalah berjudul “Silenced Voices, Muted Expressions: Indonesian Literature Today”, yang disusun oleh pendiri Yayasan Lontar, John H. McGlynn, mengungkap pemerintah kolonial Hindia Belanda menerapkan pasal-pasal tersebut dengan alasan menjaga aktivis dan politisi supaya tidak “menabur kebencian” di antara penduduk pribumi.

McGlynn menambahkan, Pasal-pasal tersebut bukan hanya untuk membenarkan pengawasan terhadap kegiatan politik, tetapi juga untuk memantau dan mengendalikan hampir semua kehidupan intelektual di wilayah penjajah.

Apakah pasal-pasal tersebut juga diterapkan di era pemerintahan saat ini ? Jawabannya, mungkin iya. Sebagai bukti, kasus yang menimpa Ketua BEM UI, Zaadit Taqwa.

(Fya)

%d blogger menyukai ini: