Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News, Wawancara Kiagus Ahmad Badaruddin: Kumpulkan Duit Untuk Beli Senjata Para Teroris

Kiagus Ahmad Badaruddin: Kumpulkan Duit Untuk Beli Senjata Para Teroris

Kiagus Ahmad Badaruddin/Net

Sketsanews.com, Jakarta – Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) merilis hasil penelitian Indeks Persepsi Publik Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TTPT) periode 2017.

Berdasarkan hasil survei ter­hadap 11.040 responden yang tersebar di 34 provinsi, publik menilai legislatif sebagai pihak yang paling sering melakukan TPPU. Setelah itu disusul peja­bat eksekutif, pejabat yudikatif, pengurus atau anggota partai politik, kemudian pengusaha atau wiraswasta.

Lantas, bagaimana antisipasi Kepala PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin dalam menghada­pi politik uang jelang pilkada 2018? Lalu seperti apa para teroris mendapatkan dana untuk memuluskan aksinya? Berikut penuturan lengkapnya, sebagaimana dikutip dari Rmol:

Adakah peningkatan pema­haman publik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme dengan tahun sebe­lumnya?

Setidaknya pemahaman pub­lik terhadap TPPUdan juga TPPTtelah meningkat sejak rilis pertama pada tahun 2016. Publik berpandangan kinerja pencega­han dan pemberantasan TPPUlebih tinggi daripada TPPT.

Berapa data konkret men­ingkatnya pemahaman publik tentang TPPU dan TPPT?

Saat ini angka pencegahan dan pemberantasan tindak pi­dana pencucian uang dan tindak pidana terorisme mengalami kenaikan 0,10 persen, dari angka 5,21 persen menjadi 5,31 pers­en. Sedangkan indeks persepsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang naik dari 5,52 persen menjadi 5,57 persen. Di samping itu, indeks persepsi pencegahan dan pemberantasan tindak pi­dana terorisme naik signifikan dari angka 4,89 persen men­jadi 5,06 persen. Artinya, nilai indeks persepsi publik tindak pidana pencucian uang sebesar 5,56 persen tercatat lebih tinggi dibanding nilai indeks persepsi publik tindak pidana pendanaan terorisme yang tercatat sebesar 5,06 persen.

Kenapa masih ada publik yang ragu terhadap pember­antasan TPPU?

Ada tiga faktor utama pen­dorong publik memandang min­imnya pemberantasan TPPU. Ketiga poin yang menyebabkan publik ragu dalam pemberan­tasan TPPUadalah, belum efek­tifnya upaya penegakan hukum Indonesia, minimnya teladan yang baik dari politisi dan pe­jabat publik sebesar, dan belum efektifnya pengawasan pelaksa­naan aturan dalam pencegahan dan pemberantasan pencucian uang.

Sepanjang tahun 2017 ada berapa laporan yang telah diserahkan PPATK ke aparat penegak hukum untuk ditin­daklanjuti?

Ada 20 laporan hasil pe­meriksaan dan informasi hasil pemeriksaan yang telah diser­ahkan PPATK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, Polisi Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Tentara Nasional Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan Kejaksaan Agung.

Ada berapa institusi yang te­lah dilaporkan PPATK ke aparat penegak hukum tersebut?

PPATK telah memeriksa 288 rekening pihak terlapor. Total nominal transaksi yang diperiksa sebesar Rp 747.048.034.559.478. Antara lain gubernur, bupati, Kepala Badan Perencana dan Pembangunan Daerah, penegak hukum, Pegawai Negeri Sipil, pengusaha, pejabat lelang, dan Kepala Rumah Sakit Umum Daerah.

Modus TPPU-nya bagaima­na?

Ada tiga karakteristik perbua­tan TPPUyakni membeli aset properti, disimpan di tempat tersembunyi, dan membeli ken­daraan bermotor.

Anda katakan gubernur dan bupati masuk pada pihak terlapor. Bagaimana antisipasi Anda Jelang Pilkada 2018?

Saya mengimbau kepada pemerintah daerah dan juga masyarakat untuk anti melaku­kan politik uang dalam pilkada 2018. Sebab, kajian PPATK untuk pilkada 2018, perbankan, khususnya bank daerah rentan dan berpotensi digunakan dan dimanfaatkan oleh calon kepala daerah. Hal tersebut biasa digu­nakan untuk kampanye dan me­muluskan jalan menjadi kepala daerah umumnya

Kalau untuk TPPT modus teroris mengumpulkan dana seperti apa?

Saat ini pengumpulan dana yang dilakukan teroris dengan menggunakan media sosial. Hal ini berbeda dibandingkan dulu. Kalau dulu pendanaan tero­ris dengan cara mengumpulkan dana sendiri atau biasa disebut self founding. Namun untuk sekarang pendanaan dananya melalui sosial media dan crowd founding dengan iklan yang disamarkan.

Kabarnya juga ada pemasok dana dari luar negeri?

Ada tiga sumber utama dana TPPT, yaitu didapat lewat dana dari luar negeri, dana hasil dari kejahatan, dan penyimpangan dana yang dikumpulkan melalui ormas.

Adakah profesi lain yang memasok dana untuk mer­eka?

Pengusaha atau wiraswasta, pengurus atau anggota ormas, kemudian pengurus atau anggota parpol. Terlebih, dalam meng­hadapi perubahan pola pikir radikalisme yang mengatasna­makan keyakinan tertentu.

Umumnya dana yang masuk ke mereka dipergunakan un­tuk apa?

Sebelum teknologi maju dan butuh biaya lebih, hasil penda­naan tersebut digunakan untuk menggaji para teroris, kebutuhan organisasi, dan biaya propa­ganda. Kini, dengan fasilitas media sosial yang minim biaya dan mudah diakses, para teroris dapat memanfaatkan dana lebih untuk pembelian senjata atau alat teror. (Wis)