Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, Editorial, Headlines, News Komunisme adalah Musuh dalam Selimut

Komunisme adalah Musuh dalam Selimut

Sketsanews.com, Jakarta – Kunjungan Otoritas tertinggi Vietnam, yaitu Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV) Nguyen Phu Trong ke Indonesia sejak 22 Agustus dan akan berakhir 24 Agustus 2017 dan menemui Presiden Joko Widodo.

Sekjen Nguyen Phu Trong berkunjung ke Indonesia dengan didampingi menteri-menteri terkait dan pelaku bisnis Vietnam, kata Direktur Jenderal Asia Pasifik Afrika Kementerian Luar Negeri Desra Percaya di Jakarta, Senin (21/8).

Kedatangan Sekjen Nguyen Phu Trong disambut oleh Presiden Jokowi dengan didampingi beberapa menterinya. Sejumlah menteri Kabinet Kerja yang hadir dalam kunjungan kenegaraan itu antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Menteri Hukum dan HAM Yasona Laoly.

Sebagaimana diketahui bahwa kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Republik Sosialis Vietnam hanya berkisar tentang masalah bisnis dan Hubungan bilateral kedua negara tersebut.

Meskipun hubungan kedua negara antara Indonesia dan Vietnam sudah terbentuk bahkan sebelumnya pada tanggal 14 September 2011, Perdana Menteri (PM) Vietnam/Member of Politbiro untuk PKV Nguyen Tan Dung melakukan Kunjungan Resmi ke Indonesia, kemudian pada tanggal 27 Juni 2013 Presiden Vietnam Truong Tan Sang dan Ibu Negara Mai Tinh Hanh melakukan Kunjungan Kenegaraan ke Indonesia. Presiden Truong Tan Sang pernah menjabat sebagai Executive Committee untuk PKV.

Permasalahan yang muncul adalah kenapa hubungan dengan negara komunis dibuka kembali padahal sudah lama diputus.

Pertama yang perlu kita kaji kembali adalah dampak dari hubungan bilateral antar dua negara baik dari sisi positif maupun negatif.

Dampak positif diantaranya adalah kebutuhan negara tersebut mudah terpenuhi, keamanan negara lebih kuat dari terjalinya persahabatan dengan bangsa lain, serta PBB akan memperhatikan negara tersebut saat terkena musibah atau krisis.

Sedang dampak negatif yang ditimbulkan oleh hubungan bilateral adalah budaya bangsa tersebut perlahan – lahan terkikis.
Susunan kenegaraan juga akan meniru sistem negara luar, tanpa memperhatikan cocok atau tidaknya sistem tersebut di negaranya.

Ketergantungan terhadap negara lain. Contoh : Indonesia, Indonesia terlalu sering mengimpor bahan pangan yang harusnya bisa dipenuhi dari dalam negeri, hal ini menyebabkan ketergantungan yang tentunya tidak baik bagi Indonesia sendiri.

Dengan mempertimbangkan antara positif dan negatif seharusnya pemerintah meninjau kembali akan hubungannya dengan negara yang menganut sistem komunis.

Apakah pemerintah hari ini lupa akan peristiwa yang mengenaskan dengan terbunuhnya anak bangsa yang justru dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia.

Pertanyaannya adalah kenapa Partai Komunis atau ajaran komunisme dilarang berkembang di Indonesia.

Menurut Sekjen PBNU Abdul Munim DZ, ada lima alasan komunisme dan Partai Komunis Indonesia (PKI) tidak boleh kembali muncul di Indonesia.

Hal tersebut dikatakan oleh, Seketaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Abdul Mun’in DZ dalam diskusi seminar dan dialog lintas generasi ‘menyelamatkan generasi muda Indonesia dari bahaya komunisme’, di Gedung Joang 45, Selasa (31/5/2016).

Dari segala aspek teologi, ideologi, sosial, politik, dan sejarah yang diajarkan paham ini sangat bertentangan dengan ajaran Indonesia sebagai negara demokrasi dan berideologi pancasila.

Ia mengatakan, dari segi teologi, komunisme telah melawan prinsip ketuhanan. Hal ini karena komunisme tidak mengenal adanya Tuhan. Sedangkan di Indonesia, dalam sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa.

Selain itu, dari segi ideologi, komunisme tentu sangat berlainan dengan paham Pancasila. Perbedaan itu tertanam jelas dari butir Pancasila.

Dari segi sosial, kata Abdul, komunisme mengajarkan pertentangan kelas. Misalnya, pertentangan kelas antara buruh dan majikan, kaya dan miskin, tuan dan bawahan. Padahal, prinsip tersebut akan terus mengadu domba antara pihak yang merasa tertindas dan ditindas, sehingga tidak tercipta suasana yang harmonis.

“Indonesia tidak menanamkan prinsip itu, tidak ada pertentangan kelas. Kalau terus memperdebatkan kelas tidak akan selesai masalahnya dan akan ada terus ketegangan,” ujar Abdul Mun’in.

Abdul juga mengatakan, dari segi politis, komunisme jelas mengajarkan bagaimana melakukan agitas dan propaganda kepada lawan politik. Sedangkan hal tersebut tidak dibenarkan. Pasalnya, Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai kebenaran dan jujur termasuk dalam berpolitik.

Dari nilai sejarah, pemberontakan yang dilakukan PKI di Indonesia tidak hanya sekali. Menurut dia, pemberontakan PKI dimulai sejak tahun 1926, 1945, 1958, 1950 dan terakhir tahun 1965.

Peristiwa 1965 dikenal sebagai pemberontakan PKI yang paling besar karena memakan banyak korban baik dari para jenderal TNI, masyarakat sipil, hingga anggota PKI.

Akankah pemerintah bersikeras untuk melakukan hubungan dengan negara yang menggunakan sistem komunis baik itu Partai Komunis China maupun Vietnam, kalau ini tetap terjadi maka pemerintah telah menyakiti hati masyarakat Indonesia.

Karena dengan membuka kembali hubungan dengan negara komunis lambat laun akan mempengaruhi budaya, pola pikir dan bahkan pandangan hidup bangsa Indonesia.

(hr)

%d blogger menyukai ini: