Sketsa News
Home Berita, Berita Terkini, News Kritik Pernyataan Menag, Humphrey Djemat: Harus Netral di Pilgub

Kritik Pernyataan Menag, Humphrey Djemat: Harus Netral di Pilgub

Sketsanews.com Jakarta – Wakil Ketua Umum PPP Humphrey Djemat mengkritik pernyataan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin terkait pertimbangan agama dalam memilih calon gubernur adalah tak melanggar konstitusi. Humphrey menuntut netralitas Lukman sebagai Menag.

“Sebagaimana diketahui Lukman Hakim Saifuddin adalah Menteri Agama yang berasal dari PPP Romahurmuziy yang mendukung Paslon Nomor 1. Seyogyanya Lukman Hakim Saifuddin dalam posisinya sebagai Menteri Agama harus bersikap netral,” kata Humphrey dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (13/2/2017).

Humphrey yang juga pengacara Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ini menyayangkan sikap Lukman. Dia menilai pernyataan Lukman berada pada konteks tanggapan terkait pernyataan Ahok.

(Baca juga: Menteri Agama: Pilih Cagub Berdasar Agama Tak Langgar Konstitusi)
//news.detik.com/berita/3420569/menteri-agama-pilih-cagub-berdasar-agama-tak-langgar-konstitusi

“Pernyataan ini sebagai tanggapan terhadap statement Ahok yang mengatakan, ‘pilih orang berdasarkan agama melawan konstitusi’,” kata Humphrey.

Menurut Humphrey, Ahok menyatakan itu dalam posisinya sebagai pasangan calon di Pilgub DKI dan berbicara dalam konteks menghindari sentimen Suku Agama Ras dan Antargolongan (SARA) yang tentu berarti melawan konstitusi. Ada perbedaan momentum yang disorot Humphrey. Ahok berbicara saat masa kampanye masih berlangsung, yakni pada 11 Februari. Sedangkan Lukman mencuit lewat akun Twitter-nya pada 12 Februari. Masa kampanye terakhir adalah 11 Februari.

“Ahok berbicara tersebut masih dalam batas waktu terakhir sebelum masuk pada hari tenang kampanye. Sedangkan Menteri Agama menyatakan pendapatnya justru dihari tenang yang bisa menimbulkan penafsiran melakukan suatu bentuk kampanye terhadap Paslon tertentu,” kata Humphrey.

Menurut Humphrey, Lukman seharusnya bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lukman juga seharusnya bisa menaati hukum. Karena Lukman dinilainya tidak netral dalam Pilgub, maka Lukman dinilainya juga melanggar hukum.

“Bisa dibayangkan bagaimana kalau pejabat pemerintah memberikan pernyataannya yang mendukung salah satu paslon apalagi dalam masa tenang kampanye, kan tidak boleh melanggar UU itu!” kata Humphrey.

“Semoga Presiden Jokowi bisa menegur Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin agar bisa menahan diri dan bersikap netral,” tandasnya.

(Ags))

%d blogger menyukai ini: